a.       penyusunan program kerja di bidang hubungan masyarakat  dan keprotokolan;

b.      penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan dan penyaringan infomasi;

c.       penyelenggaraan dan pelayanan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan pemerintah kabupaten;

d.      pengoordinasian tugas di bidang hubungan masyarakat, protokol dan pengelolaan/penyaringan informasi.

e.       pembinaan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan dan penyaringan informasi;

f.        pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan ; dan

g.       pelaksanaan tugas lain yang diberikan Asisten Pemerintahan  sesuai dengan bidang tugasnya.