eselonisasiUp Purwodadi – Keinginan Presiden Jokowi untuk memangkas eselonisasi tampaknya akan diterapkan di pemerintah daerah dalam upaya penyederhanaan birokrasi. Hal itu ditegaskan kembali oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, DR. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si saat menyampaikan amanat pada upacara bendera di halaman Setda Grobogan, Senin Pagi (20/01).

“Ibarat sebuah kapal besar, birokrasi kita terlalu besar sehingga perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi agar lebih mudah melakukan manuver-manuver. Termasuk melakukan penyederhanaan eselonisasi yang nantinya hanya akan ada eselon II a dan eselon II b. Dimana kebijakan itu harus dilaksanakan. Namun bagi eselon III dan IV yang nantinya akan dihilangkan akan beralih ke jabatan fungsional tanpa mengurangi kesejahteraan yang diterima” tegas Sekda.

Pada kesempatan itu, Sekda juga mengingatkan kembali terkait banyaknya bencana yang melanda beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Grobogan. Hal ini agar dapat diatasi bersama-sama.

“Ada tujuh kecamatan yang terdampak banjir, yakni Godong, Gubug, Penawangan, Karangrayung, Tegowanu, Kedungjati dan Tanggungharjo yang perlu diatasi oleh semua pihak. Dan alhamdulilllah berkat dukungan dan kerjasamanya semua dapat teratasi dan hikmahnya banyak bantuan yang mengalir baik dari Kemensos RI Provinsi maupun dari Pemkab Grobogan serta warga masyarakat lainnya”  imbuhnya.

 

Sekda juga menyampaikan bahwa untuk saat ini masih ada jabatan kepala OPD yang kosong dan perlu segera diisi untuk mempermudah kelancaran pelaksanaan program kerja.

“Kami persilakan bagi yang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti assessment seleksi terbuka bagi pejabat eselon II untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama dilingkungan pemerintah kabupaten Grobogan. Ada enam jabatan pimpinan tinggi yang kosong saat ini yakni Kepala Satpol PP, Dinarpusda, DInas Sosial, Disdukcapil, Disperakim dan Disperindag” jelas Sekda.

(Kontributor : ANS/4z15)