Purwodadi – Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Moh. Sumarsono M.Si. mengingatkan kepada seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan untuk tidak terjebak pada program atau kegiatan yang sifatnya teknis. Namun lebih difokuskan pada perumusan kebijakan. Hal ini disampaikan pada saat  memberikan amanat pada upacara di Halaman Setda Grobogan, Senin (17/2).

“Perlu kami ingatkan kembali bahwa tugas kita di Sekretariat ini adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi dengan OPD-OPD bukan selaku eksekutor,” tegas Sekda.

Sekda manambahkan kepada seluruh jajarannya untuk segera menyelesaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan juga laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2019.

“Segera susun dan laporkan LPPD dan LKPJ pemerintah Kabupaten Grobogan kepada dewan sebelum tanggal 19 Februari 2020. Dan perlu kami ingatkan SILAKIP, LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masayarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun anggaran. Susun secara lengkap serta valid dalam pemuatannya sehingga dapat dilihat perbandingan antara perencanaan yang telah disusun dengan hasil yang telah dicapai” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Sekda juga mengingatkan terkait pemenuhan data yang diinput melalui aplikasi Simbaper (Sistem Informasi Barang Persediaan) harus sesuai antara data dengan kondisi fisik lapangan secara riil.

“Salah satu indikator target laporan keuangan terpenuhi adalah adanya keseragaman laporan keuangan antara fisik dan non fisik. Jangan sampai ada ketidaksesuaian. Makanya aplikasi ini digunakan untuk membuat laporan penerimaan, penyaluran dan persediaan barang. Segera berkoordinasi dengan BPPKAD Kabupaten Grobogan,” imbuh Sekda.

Purwodadi – Bupati Grobogan, Sri Sumarni mengajak kepada semua pihak untuk mensukseskan sensus penduduk tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Bupati pada saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten Badan Pusat Statistik Grobogan yang diadakan di Hotel 21 Purwodadi, Rabu (12/2).

Sri Sumarni menambahkan pentingnya kesadaran  akan  tanggungjawab bersama terhadap data hasil SP2020 dari seluruh stakeholder dan masyarakat.

“Rakor kali ini hendaknya kita jadikan momentum untuk memahami lebih jauh tentang pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, menyamakan persepsi untuk kemudian bersama-sama memberikan dukungan dalam rangka suksesnya SP2020. Disamping untuk meningkatkan jalinan kerjasama, koordinasi dan komunikasi antara BPS Kabupaten Grobogan dengan seluruh pengguna data,” jelas Bupati.

Selain itu rakor dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jalinan kerjasama, koordinasi dan komunikasi antara BPS Kabupaten Grobogan dengan seluruh pengguna data.

“Bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, data sensus penduduk akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasinya. Agar program perlindungan sosial tepat sasaran,” imbuh Bupati.

Dalam pelaksanaannya, Sensus Penduduk 2020 ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan sensus sebelumnya. Metode yang digunakan adalah perpaduan metode konvensional dan metode berbasis registrasi dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil-Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar sensus.