IMG 20200519 WA0007Purwodadi- Bupati Grobogan Sri Sumarni,SH,MM kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut diterima Bupati didampingi Ketua DPRD Kab.Grobogan usai menandatangani berita acara Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah TA 2019  yg dipandu secara virtual lewat zoom meeting Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. Apresiasi atas penghargaan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan  BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub amali, S.E., M.M., Ak.CSFA.CA diruang rapat wakil bupati Grobogan Selasa (19/5).

Prestasi ini merupakan pencapaian kelima kalinya yang diraih Pemkab Grobogan. Empat opini WTP  sebelumnya diraih atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Dr.Ir.Moh.Sumarsono,M.Si, Kepala BPPKAD, Inspektur Kabupaten Grobogan.

Bupati Grobogan, Sri Sumarni, S.H.,M.M mengakui penghargaan tersebut merupakan suatu kebanggaan tersediri dan diharapkan menjadi penyemangat semua OPD untuk semakin giat dan bekerja keras khususnya dalam memberikan pelayanan masyarakat.
"Tentu kita bersyukur dan bangga. Ditengah pandemi wabah Covid19 kita mendapat penghargaan WTP yang ke-5 kalinya berdasarkan akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah oleh BPK. Dari itu kita harus terus mempertahankan capaian ini . Namun saya percaya dibawah arahan pak Sekda serta kesungguhan dan kerja keras seluruh OPD tentunya kita akan terus mempertahankan predikat WTP yg kita raih" kata bupati.
 
(Kontributor n Dok : Protkompim Setda)

Dapur umum lapangan bersama Pemda, Polres Grobogan dan Kodim 0717/Purwodadi dalam rangka peduli Covid-19. Wirosari, 15 Mei 2020

IMG 20200515 150121 139

WhatsApp Image 2020 04 01 at 110504Riptaloka – Bertempat di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021 Pemkab Grobogan digelar secara virtual ditengah kondisi pandemic covid-19.

“Harusnya pelaksanaan musrenbang ini kita laksanakan pada 17 Maret lalu karena pandemic covid-19 maka kita tunda. Dan pada hari ini baru kita laksanakan melalui sarana telekomunikasi tele conference dengan mematuhi protocol kesehatan,” Jelas Anang Armunanto, Kepala Bappeda Grobogan, Senin (1/4).

Musrenbang dibuka secara resmi oleh Bupati Grobogan, dihadiri sejumlah Forkopimda bersama kepala Bappeda Kabupaten Grobogan di Gedung Riptaloka. Untuk peserta musrenbang lainnya berada di sejumlah lokasi yang sudah disiapkan. Antara lain, di ruang rapat paripurna dewan, aula dinas pendidikan, DPUPR, Dispermasdes, ruang rapat wakil bupati, ruang masing-masing bagian, kecamatan hingga kantor Bappeda Provinsi Jateng. Pelaksanaan musrenbang ini tetap memperhatikan SOP pencegahan Covid-19.

Bupati Sri Sumarni menegaskan, disamping keberhasilan serta prestasi yang sudah diraih selama ini, masih ada sejumlah hal yang perlu diselesaikan dan mendapat perhatian serius dari semua pihak. Antara lain, masalah kemiskinan, kematian ibu dan bayi, stunting, indek pembangunan manusia, laju inflasi, peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik, masih perlu menjadi fokus perhatian yang harus diprioritaskan.

Terkait kondisi itu, bupati meminta agar dalam forum diskusi dalam pelaksanaan Musrenbang, supaya mencermati program kegiatan yang diprioritaskan harus mendukung penyelesaian beberapa PR yang ada. Meski demikian, ditengah keterbatasan anggaran, tentunya semua pihak harus memahami bahwa tidak semua kegiatan yang diusulkan bisa mendapat alokasi dana melalui APBD.

“Hasil musrenbang ini nantinya akan jadi dasar untuk menerapkan kebijakan atau program pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2021. Untuk itu masukan dari berbagai pihak kita perlukan dalam musrenbang ini. Seperti dari LSM, tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan anggota DPRD,” imbuhnya.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Moh. Sumarsono menyebutkan bahwa isu strategis di tahun 2021 antara lain rendahnya infrastruktur rawan bencana, layanan air minum, belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Sedangkan untuk skala prioritas tahun 2021 adalah peningkatan kualitas SDM, peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

(Kontributor : ANS/4z15)