Semarang - Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut serta berbagai penghargaan demi penghargaan yang telah berhasil dikantongi Pemerintah Kabupaten (Pemkab Grobogan) tidak hanya menjadi sumber kebanggan, tetapi juga memunculkan semangat untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan.
Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. mengingatkan agar jajaran Pemkab Grobogan tetap realistis dan sadar bahwa masih ada banyak aspek yang memerlukan pembenahan. Parameter seperti Nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), implementasi manajemen risiko, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan sejumlah hal penting lainnya tetap menjadi fokus untuk terus ditingkatkan.
“Disamping keberhasilan, tentunya juga masih banyak yang harus kita benahi. Nilai SPIP, implementasi menageman risiko, Indeks Persepsi Korupsi, dan juga beberapa hal lainya, mari terus kita perbaiki”, ujar Bupati Sri Sumarni.
Itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Semester II Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan di Semarang, Senin (12/11/2023).
Bupati Sri Sumarni mengajak, keberhasilan yang diraih maupun tantangan-tantangan yang dihadapi perlu disikapi dengan dengan komitmen kuat untuk terus melakukan pembenahan. Kepada Inspektur dan seluruh jajaran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), dirinya meminta untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjadi benteng yang mampu mengantisipasi timbulnya permasalahan yang mungkin berulang.
“Pengawasan internal merupakan alat bantu pengendalian agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara Efektif dan Efisien. Oleh karena itu, peran Inspektorat selaku APIP, dituntut untuk memberikan pembinaan secara internal pemerintah daerah, agar tata kelola pemerintahan semakin baik”, tuturnya.
Prestasi dan keberhasilan hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju pemerintahan yang lebih baik. Pihaknya mengapresiasi setiap langkah positif yang diambil, dan meminta semua Perangkat Daerah untuk terus bersinergi guna mencapai pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. menyuarakan dalam konteks pembenahan, dewasa ini terdapat sebuah paradigma baru yang diharapkan dapat memacu efektivitas peran APIP. "Perubahan paradigma dari Watch Dog menuju Konsultan dan Katalis”, kata Sekda Anang Armunanto
Paradigma itu menggambarkan pergeseran fokus APIP dari sekadar pengawasan menjadi mitra konsultatif yang memberikan keyakinan memadai, peringatan dini, dan masukan untuk peningkatan tata kelola.
Selain itu, menurutnya, APIP juga harus beradaptasi dengan perubahan dan menyelaraskan perannya dengan tujuan pemerintah. "APIP harus disegani oleh perangkat daerah, dimanfaatkan untuk kebaikan pemerintah daerah," tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda Anang Armunanto menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal APIP sebagai bukan hanya sekadar aksesoris, melainkan sebagai entitas yang mampu memberikan early warning system kepada manajemen pemerintah daerah.
"Peningkatan kapabilitas APIP bukan hanya menunjukkan kesalahan, tetapi juga memberikan solusi perbaikan sehingga mampu memberikan peringatan dini kepada manajemen pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, mencegah masalah mencapai ranah hukum," pungkasnya
Semangat perbaikan dan transformasi peran APIP diharapkan dapat menjadi landasan kokoh dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berintegritas di Kabupaten Grobogan.
(Protkompim— JSA-HNsT)