Sekda Grobogan: Pengelolaan Aset Daerah Harus Lebih Akuntabel

WhatsApp Image 2024 06 06 at 06.16.17Banjarnegara - Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. menegaskan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih baik dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) telah memasukkan pengelolaan BMD sebagai salah satu area perubahan yang harus mendapat perhatian serius.

Pernyataan ini disampaikan Anang dalam acara Rekonsiliasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan BMD Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan di Banjarnegara, Rabu (5/6/2024).

Sekda Anang menjelaskan bahwa pengelolaan BMD mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, hingga pengawasan dan pengendalian. "Tuntutan pengelolaan aset saat ini adalah harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelaporan BMD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kita harus terus berbenah dalam setiap tahap pengelolaan BMD," ujarnya.

Ia juga menyoroti beberapa masalah yang sering ditemukan dalam perencanaan kebutuhan BMD, seperti pengadaan yang tidak tepat sasaran dan melebihi standar kebutuhan sehingga biaya pemeliharaan membengkak. "Penggunaan BMD yang kurang tepat, seperti kendaraan dinas yang digunakan di luar jam kerja dan tidak sesuai fungsinya, juga menjadi masalah," tambahnya.

WhatsApp Image 2024 06 06 at 06.16.17 1Masalah lain yang diangkat Sekda Anang adalah minimnya pengamanan BMD yang membuat aset rawan diambil alih pihak lain. Selain itu, pemanfaatan BMD yang belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Sekda Anang meminta agar penatausahaan BMD tahun 2024 dipersiapkan dengan lebih baik dan tepat waktu, serta membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akurat.

Sekda Anang juga menekankan pentingnya pelaksanaan rekonsiliasi laporan secara tepat waktu. "Dalam laporan triwulanan yang diminta MCP KPK, kita masih sering terlambat, terutama pada Triwulan IV. Saya minta Kepala BPPKAD dan Kepala Bidang Aset Daerah untuk mencari solusi agar rekonsiliasi bisa tepat waktu. Cari informasi dari daerah lain yang sudah berhasil dalam pelaporan tepat waktu dan pelajari prosesnya," tegasnya.

Setelah berhasil melakukan inventarisasi BMD secara tertib, Sekda Anang berharap ada peningkatan dalam pemanfaatan aset. "Kita berharap aset yang dikelola dapat menghasilkan pendapatan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah," ujarnya.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan BMD dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

(Protkompim— JSA)

Admin Setda