Read Time: 1 min
Hits: 5437

WhatsApp Image 2022 06 27 at 08.52.15Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Guna kejelasan wilayah administratif untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten yang terbagi dari beberapa wilayah Kecamatan, perlu adanya penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan.

Penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan ini mendasari Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam berproses melalui beberapa tahapan, diantaranya pelacakan dan penentuan posisi batas Kecamatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 31 Maret 2022 dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

Dari hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Kecamatan tersebut, dilakukan rapat koordinasi untuk klarifikasi dan verifkasi hasil pengecekan batas wilayah Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 bertempat di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Plt. Asisten Pemerintahan dihadiri oleh Bappeda Kab. Grobogan, DPUPR Kab. Grobogan, Dispermades Kab. Grobogan, Kabag. Pemerintahan Setda Grobogan beserta staf, Kantor Pertanahan Kab. Grobogan, Kecamatan dan Desa pada segmen batas Kecamatan Geyer, Toroh, dan Purwodadi. Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kecamatan, dan Desa di Boyolali juga hadir dalam kegiatan tersebut, karena pada sisi selatan Kecamatan Geyer berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Drs. TEGUH HARJOKUSUMO R., M.Si. menyampaikan bahwa rapat koordinasi seperti ini untuk mengklarifikasi dan memverikasi hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Kecamatan yang telah dilakasanakan beberapa waktu lalu, sebagai upaya antisipasi terjadinya kesalahan data sehingga terwujud tertib administrasi kewilayahan yang tepat. Dalam menentukan batas wilayah harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berbatasan dan dituangkan dalam berita acara.

Kabag Pemerintahan (Drs. MOKAMAT, M.Si) menyampaikan bahwa kegiatan Penetapan dan Penegasan batas wilayah kecamatan dilakukan secara bertahap, mengingat Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2021 sudah diawali oleh Kecamatan Pulokulon sebagai role model bagi Kecamatan yang lainnya. Disamping itu kita sudah punya aplikasi Digitalisasi Titik Tapal Batas (DIK TABA) Kecamatan.

ARDIAN WAHYU,S.STP,M.Si. selaku Subkoord Administrasi Kewilayahan menambahkan, harapan kedepan tidak hanya penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan saja, namun juga Desa. untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas suatu wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Read Time: 1 min
Hits: 48

IMG 20220621 WA0007Grobogan - Sekretaris Daerah kabupaten Grobogan, Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si membuka acara Sosialisasi Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang diselenggarakan di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Selasa (21/06/2022).

Kegiatan sosialiasi ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman Aparatur Pemerintahan Kecamatan terhadap aturan baru. Acara ini dikuti oleh Sekretaris Camat se-Kabupaten Grobogan beserta Kasi Tata Pemerintahan dan juga Kepala Kelurahan beserta Sekretaris Kelurahan se-Kabupaten Grobogan. 

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pentingnya memahami aturan-aturan yang lama mupun baru, terlbih bagi aparatur yang mendapatkan tugas di tempat kerja yang baru. 

“Memperhatikan bahwa banyak pejabat baru dan juga mutasi dalam jabatan di kecamatan dan Kelurahan, maka perlu dilaksanakan pertemuan seperti ini, salah satunya untuk menambah wawasan dan sharing pengalaman kerja bagi pejabat baru. Terutama Sekcam, Kasi Tapem, Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan di Kabupaten Grobogan”, tegasnya.
Banyaknya peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pemerintahan kecamatan maka perlu upaya sosialisasi atau penyebarluasan informasi agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sekda juga berharap agar para peserta sosialisasi yang hadir dapat menginformasikan kembali kepada perangkat kecamatan maupun kelurahan yang lain sehingga informasi tersebut dapat berkesinambungan.
“Saya berharap setelah sosialisasi ini, Bapak/Ibu dapat menginformasikan kembali kepada perangkat kecamatan maupun kelurahan yang lain, sehingga informasi tidak berhenti namun berlanjut”, tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Grobogan juga mengingatkan akan 8 area perubahan reformasi birokrasi yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain hal tersebut, Sekda juga berpesan agar para ASN yang bertugas menerapkan core values ASN “BERAKHLAK” yakni  Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Lebih lanjut, Sekda berharap agar para peserta sosialisasi untuk terus berinovasi atau mencari metode kerja yang efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja institusi. Beliau juga berharap agar senantiasa menjaga keharmonisan diinternal kecamatan/kelurahan masing-masing dan keharmonisan dengan stakeholder lain.
 
(Kontributor: Protkompim—JSA)
Read Time: 1 min
Hits: 17

WhatsApp Image 2022 06 10 at 11.26.08Grobogan - Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan Kembali menggelar Rapat Pembahasan Kerja Sama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik pada Kamis, 9 Juni 2022.

Hadir dalam rapat pembahasan ini adalah instansi vertikal yang terdiri dari undangan/ perwakilan dari Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Grobogan, Kepala BP2MI Wilayah Jawa Tengah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kab. Grobogan, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah I, Kepala Pengadilan Agama Kab. Grobogan bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Mengacu pada Peraturan Presiden 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik, sehingga diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan, Drs. Mokamat, M.Si. mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan membuka rapat tersebut, dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Kepala BAPPEDA Kab. Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos, M.Si. dan Kepala DPMPTSP, Drs. Aries Ponco Wibowo.

Disampaikan pada rapat ini, percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan sangat didukung oleh Bupati Grobogan, Sri Sumarni melalui pembangunan gedung baru yang difungsikan untuk Mal Pelayanan Publik di Kawasan Simpang Lima Purwodadi.

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik lebih cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.

Rapat Pembahasan Kerja Sama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan yang dipandu oleh Sekretaris DPMPTSP Kab. Grobogan, Drs. Abdul Munib Susanto berjalan dengan baik dengan hasil para pihak sepakat melakukan finalisasi draft Nota Kesepakatan diselesaikan pada Selasa, 14 Juni 2022 sebagai bentuk dukungan mempercepat terwujudnya Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan dari para pihak.

Finalisasi draft Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan tersebut akan dikoordinir oleh Sub Koordinator Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Grobogan, Muhammad Muhaimin, S.IP, M.M. dan Analis Kerja Sama Setda Kabupaten Grobogan, Deddy Irawan, S.M.  dan Adityamurti Aji Prakoso, S.T.

 

(Kontributor : Bag. Tapem Setda Grobogan)

More Articles ...

Page 1 of 3