Purwodadi -  Bupati Grobogan Sri Sumarni, SH,MM didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kepada 49 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan TA 2020 di Pendopo Kabupaten Grobogan, Selasa (14/1).

Dari laporan penyelenggaraan yang disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Grobogan, Drs Siswanto, MM mengatakan maksud tujuan dari penyerahan DPA tersebut selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, juga dalam rangka agar kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD segera mungkin dilaksanakan. Sehingga harapannya seluruh SKPD bisa menyusun agenda pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi bupati.

Sementara itu Bupati Grobogan, dalam sambutannya menegaskan kepada semua OPD agar sesegera mungkin  DPA yang sudah diterima untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya segera dirasakan oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan itu Bupati juga mengingatkan kepada seluruh OPD  agar selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, taat pada aturan, proporsional, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan kembali kepada semua pimpinan OPD untuk membuat rencana kerja yang baik dalam rangka untuk merealisasikan program dan kegiatannya. Sehingga target bisa terlaksana dengan tepat waktu dan tepat sasaran dan jangan menumpuk di akhir tahun. Masyarakat sudah menunggu dan mereka sangat mengharapkan hasilnya. Juga ikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja. Ingat yang untuk bangun itu uang rakyat, yang harus dikembalikan kepada rakyat untuk mewujudkan kesjahteraan rakyat” tegasnya.

 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Salamat Simanullang berpesan  agar apa yang menjadi program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA  bisa terlaksana dan tercapai dengan aman, perlunya dibangun akuntabilita skeuangan dan akuntabilitas kinerja dengan cara membangun system pengendalian intern Pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah yakni dengan cara melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan system pengendalian intern.

Apabila dalam melaksanakan DPA ada keraguan, lebih baik tanyakan kepada inspektorat.  Jangan sampai dilaksanakan namun timbul permasalahan dikemudian hari. Pastikan DPA berjalan dengan baik dan aman. Pelajari regulasi yang ada dan laksanakan regulasi itu dengan sebaik-baiknya dan bijaklah dalam mengelola anggaran“  imbuhnya.

 (Kontributor Protkompim – Ans / Az)