
Purwodadi— Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi ruang awal untuk memahami arah pembangunan daerah dan peran setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya. Dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Rabu (26/11/2025), Sekda Anang Armunanto menyapa 789 peserta orientasi secara daring dan mengajak mereka melihat kembali fondasi kerja pemerintahan lima tahun ke depan.
Ia membuka pemaparannya dengan memperkenalkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan 2025–2029: “Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Bagi Sekda, arah besar ini hanya dapat dicapai jika seluruh unsur birokrasi memahami kedalaman makna yang terkandung di dalamnya.
Maju dipaparkannya sebagai kemampuan daerah untuk tumbuh dan bersaing, modern dalam cara bekerja, serta inovatif dalam menyelesaikan persoalan publik. Sejahtera menggambarkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mendapatkan akses layanan dasar secara adil, dan bertumbuh dalam kultur yang beretika serta berakar pada kearifan lokal. Adapun berkelanjutan dimaknai sebagai konsistensi pembangunan yang menjaga lingkungan, tangguh menghadapi risiko bencana, dan tetap meneruskan capaian yang telah dirintis sebelumnya.
Dari visi tersebut, lahirlah lima misi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah: penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur yang merata dan tangguh, serta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan responsif. Sekda menekankan bahwa seluruh misi ini bukan sekadar daftar teknokratis, melainkan arah yang memastikan masyarakat benar-benar merasakan perubahan.
Tahapan pembangunan tahunan 2026–2030 ia uraikan secara berjenjang—mulai dari peningkatan produktivitas ekonomi dan akselerasi infrastruktur berkelanjutan, penguatan ekonomi inklusif dan pelayanan publik modern, hingga pada 2030 terwujudnya Grobogan yang lebih kompetitif, berkeadilan, dan siap menghadapi perubahan besar dalam transformasi pembangunan.
Program-program prioritas pun menggambarkan bagaimana visi itu diterjemahkan ke langkah nyata: hilirisasi produk pertanian unggulan, pemenuhan kebutuhan dasar untuk mempercepat penurunan kemiskinan, optimalisasi balai latihan kerja, beasiswa pendidikan dan penguatan budaya, pembangunan jalan desa hingga penanganan banjir, serta peningkatan kualitas birokrasi melalui penguatan core value ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Di hadapan para peserta, Sekda menegaskan bahwa orientasi bukan sekadar tahapan administrasi, melainkan pijakan untuk membangun budaya kerja yang kuat. “Setiap ASN punya peran penting agar pembangunan berjalan sesuai tujuan. Kita butuh pelayanan yang responsif, adaptif, dan kesediaan untuk terus meningkatkan kualitas kerja,” ujarnya. Sekda mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan pada kinerja pemerintah—sebuah pesan yang menegaskan pentingnya kesadaran bahwa setiap tugas ASN, sekecil apa pun, memberi kontribusi bagi masa depan Grobogan.
Bagi para PPPK, paparan ini menjadi jendela untuk melihat bagaimana tugas mereka kelak terhubung dengan tujuan besar daerah. Orientasi, ditekankan Sekda, adalah titik awal untuk bekerja dengan nilai, disiplin, dan komitmen yang sejalan.
Dari ruang daring yang terbatas itu, arah pembangunan lima tahun ke depan disimpulkan dalam satu gagasan yang meneguhkan: pelayanan publik bukan tentang posisi yang diemban, tetapi tentang langkah ASN yang selaras—membangun tata kelola yang adaptif, bertanggung jawab, dan benar-benar hadir bagi masyarakat. (jsa)