Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 31 March 2026

Created: 31 March 2026

Purwodadi—Akses yang terhubung bukan hanya soal memperpendek jarak, tetapi juga membuka peluang yang selama ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Di wilayah dengan kondisi geografis tertentu, kehadiran jembatan kerap menjadi penentu kelancaran aktivitas warga, dari mobilitas harian hingga akses menuju layanan dasar seperti pendidikan.

Selasa (31/3/2026), Wakil Bupati Grobogan H. Sugeng Prasetyo menghadiri kegiatan groundbreaking pembangunan Jembatan Garuda di Sungai Lusi yang menghubungkan Desa Kedungrejo, Kecamatan Purwodadi. Jembatan sepanjang 100 meter ini dirancang untuk melayani sekitar 800 kepala keluarga.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Jembatan Garuda yang digagas pemerintah pusat dan dilaksanakan secara serentak di sejumlah wilayah. Dalam keterangannya, Sugeng menyampaikan bahwa Kabupaten Grobogan menjadi salah satu penerima manfaat, dengan alokasi sembilan jembatan, terdiri dari dua jembatan dukungan Aramco dan tujuh jembatan gantung.

“Alhamdulillah hari ini kita Pemda Grobogan ikut bersama-sama dalam groundbreaking pembangunan Jembatan Garuda di Jawa Tengah. Dari program ini, Grobogan mendapatkan sembilan jembatan. Ini bentuk pemerataan infrastruktur yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, satu jembatan sebelumnya telah diresmikan di Kedungjati, sementara pembangunan yang dimulai saat ini di Desa Kedungrejo dan Desa Cingkrong menjadi bagian dari tahap berikutnya. Ke depan, masih terbuka kemungkinan adanya tambahan pembangunan, seiring dengan kebutuhan akses di sejumlah wilayah.

Menurut Sugeng, keberadaan jembatan ini tidak hanya akan memperpendek jalur transportasi, tetapi juga meningkatkan aspek keselamatan, terutama bagi pelajar yang selama ini harus melintasi jalur berisiko, sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto.

“Harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti yang sering disampaikan, adalah memastikan anak-anak bisa bersekolah dengan aman. Tidak ada lagi yang harus menghadapi risiko saat menyeberang,” tambahnya.

Di lokasi yang sama, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari tahap ketiga dan keempat di wilayah Kodam IV/Diponegoro, yang dilaksanakan secara serentak agar penyelesaiannya dapat berlangsung dalam waktu yang relatif bersamaan.

Menurutnya, program ini menjadi wujud kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses antar desa.

“Ini program pusat yang dikerjakan TNI melalui karya bakti bersama masyarakat. Bukan semata proyek kontraktual, tetapi gotong royong untuk membuka akses yang selama ini terputus,” jelasnya.

Ia juga mendorong masyarakat maupun pemerintah daerah lain yang masih memiliki wilayah dengan keterbatasan akses untuk menyampaikan laporan, agar dapat diinventarisasi dan ditindaklanjuti melalui program serupa.

Pembangunan jembatan ini ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan sejak peletakan batu pertama. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Purwodadi, Kepala Desa Kedungrejo, serta masyarakat setempat.

Dengan pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, pembangunan ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 17 March 2026

Created: 17 March 2026

Purwodadi— Transisi kepemimpinan dalam layanan publik bukan sekadar pergantian jabatan. Di dalamnya ada proses menghargai capaian, membaca tantangan, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan tetap berjalan bagi masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam acara penyerahan tugas dan tanggung jawab di Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, Selasa (17/3/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, mewakili Bupati selaku KPM menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran sebelumnya, sekaligus menegaskan arah keberlanjutan pengelolaan layanan air minum ke depan.

“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih,” ujarnya.

Sekda Anang menilai, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang cukup signifikan. Perbaikan tidak hanya terlihat dari kondisi fisik kantor yang kini lebih representatif, tetapi juga dari kinerja keuangan yang mulai menunjukkan tren positif.

Ia mengungkapkan, pada periode sebelumnya Perumda Purwa Tirta Dharma sempat mengalami kerugian kumulatif lebih dari Rp6 miliar sampai tahun 2021. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi tersebut mulai berbalik dengan capaian laba.

“Ini bukan hal mudah. Ada proses panjang, mulai dari penataan manajemen, kesungguhan pegawai, hingga pembenahan internal lainnya,” jelasnya.

Meski demikian, capaian laba tersebut masih digunakan untuk menutup kerugian masa lalu yang hingga kini masih tersisa sekitar Rp2 miliar. Ke depan, ketika kondisi keuangan semakin sehat, keuntungan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung kesejahteraan pegawai, hingga memberikan kontribusi dividen kepada daerah.

Di sisi layanan, Sekda Anang Armunanto juga mengakui adanya perbaikan, baik dari aspek kontinuitas, kuantitas, maupun kualitas air. Namun sejumlah kendala masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Kondisi jaringan perpipaan yang telah lama, ketersediaan sumber air baku yang belum stabil, hingga kualitas air yang pada kondisi tertentu masih keruh menjadi tantangan yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, layanan yang belum optimal selama 24 jam, tekanan air yang belum merata, serta keluhan masyarakat terkait meter air juga masih muncul.

“Plus dan minusnya kita apresiasi. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih ada keluhan masyarakat yang harus dijawab bersama,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Sekda menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Direktur Perumda Purwa Tirta Dharma merupakan bagian dari proses transisi yang sejalan dengan berakhirnya masa jabatan direksi, sekaligus hasil evaluasi untuk penguatan kinerja ke depan. Keputusan tersebut tetap disertai penghargaan atas kontribusi yang telah mendorong perubahan positif di tubuh perusahaan.

Ia menjelaskan, dalam struktur Perumda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Daerah selaku KPM merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki kewenangan strategis, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi. Sementara itu, Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat dalam pengelolaan perusahaan.

Sesuai ketentuan tersebut, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas hingga ditetapkannya Direksi definitif, paling lama enam bulan.

Untuk itu, ditetapkan Heru Dwi Cahyono, yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Penunjukan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan atau sampai dengan diangkatnya direktur definitif melalui mekanisme seleksi terbuka.

Sekda menegaskan, proses pengisian jabatan direktur akan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi bersama, sehingga menghasilkan figur yang mampu melanjutkan sekaligus memperkuat kinerja perusahaan.

“Tidak ada superman, yang ada super team,” pesannya.

Ia juga mengingatkan agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja tetap menjadi perhatian dalam operasional perusahaan.

Sementara itu, Direktur sebelumnya, Myra Heltyani, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh jajaran yang telah mendukung proses pembenahan selama masa kepemimpinannya.

Ia menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penyusunan peraturan perusahaan, standar operasional prosedur, hingga penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pendampingan BPKP.

“Yang baik dipertahankan, yang kurang diperbaiki,” ujarnya.

Menurutnya, fondasi yang telah dibangun tersebut menjadi modal penting bagi manajemen selanjutnya untuk terus mengembangkan layanan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui proses transisi ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan layanan air minum yang lebih baik. Perbaikan yang telah berjalan diharapkan tidak berhenti, tetapi terus dilanjutkan, agar layanan dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat ini semakin merata, berkualitas, dan dapat diandalkan. (jsa)