Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 23 September 2025

Created: 23 September 2025

Purwodadi – Memastikan masyarakat memperoleh informasi hukum yang jelas sekaligus layanan keadilan yang lebih dekat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan.

Selasa (23/9/2025), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Grobogan, Kurnia Saniadi, hadir dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Ruang Rapat Amarta, Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi.

Kegiatan ini juga menandai pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan, langkah nyata untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Kurnia Saniadi menekankan pentingnya sinergi dalam pengelolaan JDIH. “JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Keakuratan dan kebaruan data sangat ditentukan oleh komitmen dan integritas para pengelola.” Menurutnya, pengelolaan JDIH juga membutuhkan sumber daya manusia yang tanggap terhadap teknologi informasi dan memiliki semangat bekerja keras, cerdas, dan ikhlas.

Lebih dari sekadar basis data, JDIH membantu memperkuat transparansi dan kepastian hukum. Dokumen yang terkelola dengan baik memudahkan masyarakat mengakses aturan yang berlaku, sekaligus menjadi data pendukung Indeks Reformasi Hukum, sebuah ukuran untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah mengelola sistem dan pelayanan hukum secara tertib dan transparan. Dengan begitu, JDIH tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih terbuka bagi publik.

Dalam kesempatan yang sama, pembentukan Posbankum Desa dan Kelurahan diperkenalkan sebagai langkah konkret memperluas akses keadilan, khususnya di wilayah pedesaan. Layanan ini menyediakan konsultasi hukum, mediasi damai, dan rujukan ke advokat melalui Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH), lembaga resmi yang mendampingi masyarakat yang membutuhkan.

 “Posbankum membantu masyarakat lebih dekat dengan layanan hukum. Mari kita tingkatkan sinergitas agar dapat memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara,” kata Kurnia Saniadi.

Dyah Santi, Analis Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Jateng, menegaskan pentingnya peran pengelola JDIH di daerah. “JDIH bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum demi mendukung transparansi dan kepastian hukum. Peran pengelola JDIH sangat strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan informasi yang dapat diandalkan,” ujarnya.

Sementara itu, Lily Mufidah, Penyuluh Hukum Ahli Madya, menambahkan bahwa Posbankum memudahkan masyarakat memperoleh layanan hukum lebih dekat dan merata. “Dengan Posbankum, masyarakat bisa lebih mudah menyelesaikan masalah hukum di tingkat bawah dengan kearifan budaya lokal. Semakin banyak Posbankum terbentuk, semakin tinggi pula kesadaran hukum di masyarakat,” jelasnya.

Mochamad Fachrudin, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, menekankan bahwa kepustakaan hukum online memungkinkan masyarakat mengakses dokumen hukum kapan saja dan di mana saja. Hal ini sekaligus memperkuat hak masyarakat atas informasi hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan ini diikuti Bagian Hukum Setda, Bagian Pemerintahan Setda, perwakilan Dispermades, Diskominfo, serta peserta sosialisasi dari Kecamatan Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Klambu.

Dengan pengelolaan JDIH yang lebih tertib dan hadirnya Posbankum di desa, masyarakat Grobogan kini memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses informasi hukum dan layanan keadilan secara dekat. Langkah ini menunjukkan upaya Pemkab Grobogan menghadirkan layanan hukum yang nyata, sambil terus melakukan penguatan dan pengembangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 23 September 2025

Created: 23 September 2025

Purwodadi – Perkembangan teknologi digital memberi banyak manfaat, namun juga menghadirkan sisi gelap yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah derasnya arus konten pornografi yang mudah diakses, bahkan oleh anak-anak dan remaja. Menyadari ancaman serius ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar pertemuan lintas sektor untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) tahun 2025, Selasa (23/9/2025), di Ruang Rapat Wakil Bupati.

Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto ini dimotori oleh DP3AKB dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Kemenag, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, perguruan tinggi, hingga ormas keagamaan. Semua unsur duduk bersama membicarakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan pornografi yang lebih terarah dan terpadu.

“Sebagaimana kita pahami bersama bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini memberikan banyak manfaat positif, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah maraknya konten pornografi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi moral, karakter, dan masa depan generasi muda kita,” ujar Sekda.

Ia menekankan bahwa pembentukan gugus tugas ini bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi merupakan panggilan moral untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk pornografi. Sekda juga mengingatkan agar kerja tim tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan semata.

 “Tidak hanya berhenti pada terbentuknya Gugus Tugas. Harus ada target ujungnya, misalnya dalam 5 tahun tidak ada pornografi di Grobogan, atau misal turunnya angka pernikahan dini. Bisa jadi pernikahan dini, sebab langsung atau tidak langsung juga paparan pornografi,” jelasnya.

Bahaya yang Mengintai Generasi Muda

Paparan pornografi, jika tidak dicegah, bisa berdampak luas. Pada anak-anak, ia merusak pola pikir, mengganggu perkembangan mental, dan menghilangkan fokus belajar. Pada remaja, yang tengah mencari jati diri, pornografi mendorong perilaku berisiko, kecanduan, hingga menurunnya rasa hormat pada lawan jenis. Dari sisi psikologis, dampaknya bisa berupa kecemasan, depresi, hingga rendahnya rasa percaya diri. Bahkan, secara neurologis, pornografi membuat otak terbiasa mencari rangsangan instan sehingga menurunkan konsentrasi dan motivasi berprestasi.

Kepala Bakesbangpol dalam kesempatan itu menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai Pancasila dan karakter sejak dini, baik di keluarga maupun lembaga pendidikan. Dinas Kominfo menambahkan, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan melaporkan konten bermuatan pornografi melalui kanal resmi seperti aduankonten.id dan patrolisiber.id, di samping terus meningkatkan literasi digital.

Sinergi Lintas Sektor

Berbagai pihak telah menjalankan peran masing-masing, seperti Polres Grobogan dengan upaya pencegahan dan penindakan, serta Kejaksaan Negeri Grobogan melalui program Jaksa Masuk Sekolah yang memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Organisasi keagamaan juga rutin melakukan penyuluhan moral di tengah masyarakat. Semua inisiatif ini kini diikat dalam satu wadah kolaborasi yang lebih kuat melalui Gugus Tugas.

Dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2012, pembentukan GTP3 di tingkat kabupaten menjadi langkah nyata untuk memperkuat pencegahan. Gugus tugas ini nantinya diketuai Sekda dan beranggotakan unsur pemerintah, lembaga negara, hingga masyarakat.

“Gugus tugas perlu dibentuk karna dampak pornografi sangat luar biasa,” tegas Sekda.

Harapan yang Ditanamkan

Pertemuan ini pada intinya menjadi wadah penyamaan persepsi dan komitmen bersama agar strategi pencegahan berjalan efektif. Sekda juga menekankan peran besar pers dalam membentuk opini publik yang sehat dan menolak normalisasi pornografi.

Melalui pembentukan gugus tugas ini, Pemkab Grobogan menegaskan komitmennya menjaga generasi muda dari ancaman yang bisa merusak masa depan. Bukan sekadar menutup akses terhadap konten negatif, melainkan juga menumbuhkan ekosistem pendidikan, budaya, dan pengawasan sosial yang lebih sehat.

Dari langkah kecil ini, diharapkan tumbuh kekuatan besar untuk melindungi anak-anak Grobogan agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan tanpa bayang-bayang pornografi. (jsa)