- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Purwodadi — Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., memimpin rapat koordinasi pemenuhan data dukung (eviden) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semester pertama tahun 2024. Rapat ini berlangsung di ruang rapat Bupati pada Selasa, 11 Juni 2024, dan diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan.
Dalam sambutannya, Sekda Anang Armunanto menegaskan pentingnya rapat koordinasi ini untuk memantau sejauh mana progres pemenuhan data MCP KPK semester pertama tahun 2024. "Rapat ini diperlukan guna melihat sejauh mana progres pemenuhan data MCP KPK, mengingat tahun ini terdapat delapan area yang harus dipenuhi," ujar Anang.
Delapan area MCP KPK yang dimaksud meliputi perencanaan, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, serta pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah). Setiap area ini memerlukan data dukung yang valid dan akurat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim), Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dinas lain yang terkait. Hadir juga Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda dan Kepala Bagian Organisasi Setda.
Sekda Anang mengingatkan pentingnya sinergi antar-perangkat daerah dalam memenuhi eviden MCP KPK. Menurutnya, kerjasama dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Pemenuhan data dukung MCP KPK merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Grobogan. Harapannya, dengan terpenuhinya delapan area MCP KPK ini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah dapat lebih memahami pentingnya pemenuhan data dukung MCP KPK dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas masing-masing tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, sebagai upaya untuk mendukung program pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK.
Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Grobogan berharap dapat meraih hasil yang optimal dalam pemenuhan MCP KPK semester pertama tahun 2024, dan pada akhirnya, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.
(Protkompim— JSA)
Purwodadi – Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, memimpin rapat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Ruang Rapat Wakil Bupati pada Senin, 10 Juni 2024. Rapat ini membahas langkah-langkah konkret dalam menangani ATS, yang meliputi anak-anak usia 7 hingga 18 tahun yang tidak pernah bersekolah atau putus sekolah.
Namun, beberapa kendala masih dihadapi dalam penanganan ATS. Kendala tersebut antara lain belum adanya Peraturan Bupati terkait penanganan ATS, mekanisme pengembalian ATS, dan monitoring serta evaluasi secara berkala. Data kependudukan terutama terkait tingkat pendidikan juga belum terupdate. Banyak anak yang belajar di pondok pesantren tidak mengikuti pendidikan formal, serta minimnya dukungan dari sektor dunia usaha dalam upaya penanganan ATS.
Sementara Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan, pemberian SK perpanjangan masa jabatan Kades ini diberikan lantaran Pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu perubahan mendasar, adalah masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang diatur dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun.
