Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., mengungkapkan komitmen tersebut saat membuka Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Grobogan Tahun 2023 di Gedung Riptaloka Setda Grobogan pada Selasa (12/12/2023). 

Dengan penuh semangat, Sekda Anang menyatakan, "Semua Kabupaten/Kota di Jateng saja, bukan di Indonesia ya, di Jateng saja belum semuanya memiliki (Perda PUG). Grobogan wis nduwe (sudah punya), satu langkah lebih maju daripada yang lain, dari sisi regulasi."

Pengarusutamaan Gender, menurut Sekda Anang, bukan hanya berhubungan dengan perempuan, tetapi melibatkan seluruh kelompok masyarakat seperti laki-laki, perempuan, disabilitas, lansia, dan anak-anak. 

“Kalau kita bicara tentang kesetaraan gender tentunya membawa konsekuensi bagi kita untuk bisa mewujudkan itu untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabel, lansia, juga kelompok rentan lainnya itu tidak ada diskriminasi dan terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan”, terangnya.

Proses integrasi isu gender dalam program dan kegiatan pembangunan di daerah ini menjadi sangat penting dan harus dilakukan bersama-sama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, serta stakeholder terkait. Mengingat isu gender merupakan isu strategis sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program yang disusun melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat. 

Sekda Anang berharap adanya komitmen dan kerjasama dari semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Grobogan. Ia juga mengharapkan pencapaian prestasi yang lebih baik dari sebelumnya, dengan meraih predikat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang lebih baik lagi.

Kepala DP3AKB Kabupaten Grobogan, Indartiningsih, S.Sos., M.M., turut menyampaikan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait program kegiatan yang responsif gender. Ia menekankan perlunya komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Grobogan.

Dalam evaluasi Pengarusutamaan Gender, Indartiningsih juga mengajak untuk membangun dan menguatkan komitmen jejaring kelembagaan masyarakat dalam konsep pengambilan keputusan dan pembangunan di semua sektor yang responsif gender. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan di tahun mendatang.

(Protkompim— JSA/HNsT)