- Admin Setda
- Read Time: 1 min

Purwodadi— Pengawasan tidak berhenti pada penemuan kekurangan, tetapi memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Langkah ini penting agar persoalan yang sama tidak terus berulang dan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Grobogan Setyo Hadi saat membuka dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Semester II Tahun 2026 di Aula Inspektorat Daerah, Senin (16/11/2026).
Bupati menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat beserta jajaran yang terus menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap perangkat daerah maupun pemerintah desa. Menurutnya, Rakorwas menjadi wadah evaluasi kinerja sekaligus upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan sepanjang tahun 2026.
Ia mengingatkan agar pengawasan tidak dipandang sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sebagai bagian dari proses memastikan program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, efektif, dan efisien.
“Peran pengawasan Inspektur dan jajaran bukan untuk mencari-cari kesalahan panjenengan semua, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Grobogan,” tegasnya.
Untuk itu, Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari pengawasan internal maupun eksternal, serta mencegah terulangnya temuan serupa. Pengawasan juga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pertanggungjawaban, dengan memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) maupun bentuk kecurangan lainnya.
Bupati turut mendorong perangkat daerah dan pemerintah desa memanfaatkan konsultasi dan pendampingan Inspektorat secara aktif. Setiap kendala dalam pelaksanaan kegiatan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu segera dikomunikasikan dan diselesaikan, bukan dibiarkan berlarut-larut.
Sejalan dengan arahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto menyoroti pentingnya penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan internal tidak hanya berfungsi memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi juga memberikan peringatan dini terhadap potensi risiko serta masukan untuk memperbaiki tata kelola instansi pemerintah.

Sekda juga mengingatkan bahwa rekomendasi pemeriksa merupakan saran perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 20 mengatur kewajiban pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dan menyampaikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Lebih lanjut, Anang menyoroti bahwa temuan berulang dapat berkaitan dengan belum optimalnya sistem pengendalian internal, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, perbaikan tidak cukup dilakukan dengan menyelesaikan satu temuan, tetapi perlu menyentuh sistem dan proses kerja yang menjadi penyebabnya.
Sekda juga menguraikan tiga kategori utama temuan pemeriksaan, yakni kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Kategori terakhir berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tidak optimal atau program yang belum mencapai sasaran dan manfaat sebagaimana diharapkan.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Grobogan, Nur Nawanta, mengingatkan pentingnya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga pengawasan internal maupun eksternal. Sebagian rekomendasi telah ditindaklanjuti, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan penyelesaian dan pengawalan lebih lanjut.

Sejumlah persoalan yang masih kerap ditemukan antara lain belanja yang belum didukung bukti lengkap dan sah, kelebihan pembayaran kegiatan fisik, kekurangan volume pekerjaan, pajak kegiatan yang belum dipungut atau disetor, serta penatausahaan aset desa yang belum tertib. Temuan yang belum selesai masih dijumpai terutama pada pemerintah desa.
Nur Nawanta juga menekankan bahwa pengawasan merupakan instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola. Pendampingan telah dilakukan, tetapi setiap perangkat daerah dan pemerintah desa tetap perlu berperan aktif menyelesaikan rekomendasi sesuai kewenangannya, baik yang berkaitan dengan aspek administratif maupun materiil.
Melalui Rakorwas Semester II ini, Bupati berharap perangkat daerah dan pemerintah desa memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan mencegah potensi permasalahan sejak dini. Upaya tersebut diharapkan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan semakin bertanggung jawab kepada masyarakat. (jsa)



