Purwodadi — Pelayanan dasar yang berkualitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Semangat inilah yang mewarnai Rapat Evaluasi Pengisian e-SPM (elektronik Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Grobogan Triwulan II Tahun 2025, yang digelar pada Senin (14/7/2025) di Ruang Rapat Wakil Bupati.

Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda, Kurnia Saniadi, yang dalam kesempatan itu membacakan sambutan Sekretaris Daerah. Ia menegaskan bahwa pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap triwulan merupakan kewajiban pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

“Rapat evaluasi ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pemenuhan layanan dasar yang menjadi hak seluruh masyarakat,” ujarnya.

Terkait capaian kinerja, disebutkan bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.1.2/0005539 tanggal 7 Juli 2025, nilai Kinerja SPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,47. Capaian ini menjadi cerminan atas langkah-langkah yang telah diupayakan bersama, sekaligus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki pelaporan, tahapan penerapan, serta kepatuhan terhadap standar layanan ke depan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga terus menyinergikan antara pemenuhan layanan dasar dan proses penganggaran. Kegiatan-kegiatan yang mendukung penerapan SPM dan belum terakomodasi pada APBD akan diprioritaskan dalam Perubahan APBD Tahun 2025, serta menjadi fokus dalam penyusunan APBD Tahun 2026.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Muhaimin, memaparkan sejumlah aspek teknis pelaporan e-SPM. Ia menyampaikan bahwa secara umum pelaporan telah berjalan baik di sebagian besar perangkat daerah. Meski begitu, masih terdapat beberapa bagian data dan tahapan tertentu yang perlu ditindaklanjuti agar pelaporan semakin lengkap dan akurat. Evaluasi rutin seperti ini, menurutnya, penting untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan solusi secara kolektif.

Dalam rapat juga dibahas tindak lanjut penting, antara lain penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Target Capaian SPM Tahun 2025 dan 2026 sebagai respons atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.4/2851/ST. Sekretaris Daerah telah menyampaikan surat kepada seluruh perangkat daerah guna mengumpulkan data target sebagai bahan penyusunan SK tersebut.

Adapun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah SPM saat ini masih menunggu hasil harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah. Sebelum ditetapkan, dokumen tersebut akan diselaraskan kembali bersama organisasi perangkat daerah dan Bappeda agar selaras baik secara substansi maupun teknis.

Rapat ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah, yang memberikan arahan dan bimbingan teknis guna memperkuat kualitas pelaporan serta validitas data yang disampaikan.

Pada akhirnya, evaluasi e-SPM ini menegaskan kembali bahwa keberhasilan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bukan semata-mata untuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan bagian dari tekad bersama dalam menghadirkan layanan publik yang adil, berkualitas, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (jsa)

Purwodadi— Kerja sama bukan hanya urusan administratif. Lebih dari itu, ia menjadi wujud nyata semangat kolaboratif dalam membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan kerja sama, potensi dapat dikembangkan secara lebih luas, sumber daya bisa dimanfaatkan secara efisien, dan tantangan bersama dijawab melalui sinergi antar pihak.

Kamis (12/6/2025), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menggelar Rapat Koordinasi Kerja Sama Daerah di Gedung Riptaloka. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan dan menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan lintas sektor melalui penandatanganan enam dokumen kerja sama strategis.

Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Wahyu Susetijono, hadir mewakili Bupati Grobogan dan membacakan sambutan tertulis Bupati. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa kerja sama daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kerja sama daerah tentunya memiliki peran strategis, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah, dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara sinergis,” demikian kutipan sambutan Bupati yang dibacakan oleh Plh. Sekda.

Enam dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam kegiatan ini mencakup bidang batas wilayah, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengawasan kerja sama daerah. Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Demak menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pelacakan dan inventarisasi permasalahan batas daerah serta pembangunan dan pemeliharaan pilar batas wilayah. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan keharmonisan antar wilayah.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan juga diperkuat. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Universitas Jenderal Soedirman ditandatangani untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam semangat yang sama, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Terbuka terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan. Sementara itu, Universitas Slamet Riyadi menjalin kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama mengenai pengembangan sumber daya pangan lokal melalui kegiatan Tridharma.

Perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja juga tercermin dalam kerja sama antara Pemkab Grobogan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grobogan, berupa Rencana Kerja untuk pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau pada tahun anggaran 2025. Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Grobogan bersama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah menyepakati Rencana Kerja Tahunan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagai bagian dari fungsi penguatan kelembagaan.

Sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola, Pemkab Grobogan juga memperkenalkan platform digital e-Kerjasama melalui portal ekerjasama.grobogan.go.id. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pengajuan dan penyusunan dokumen kerja sama secara cepat, efisien, dan transparan. Inisiatif ini menandai langkah maju dalam pelayanan publik yang responsif terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Melalui kerja sama dan digitalisasi, Grobogan menegaskan visinya sebagai daerah yang adaptif, kolaboratif, dan berpandangan jauh ke depan. Sebab di tengah dinamika dan ketidakpastian global, kekuatan sebuah daerah tidak hanya terletak pada potensi internalnya, tetapi juga pada kemampuannya menjalin kemitraan yang saling memperkuat. Komitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi menjadi kunci bagi masa depan yang lebih tangguh dan inklusif. (jsa)