Grobogan - Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau dikenal juga sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tahun 2022 yang dilaksanakan di halaman Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, Senin (26/9/2022).

Adapun peringatan HANTARU tahun 2022 ini mengusung tema “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh”. Diharapkan dengan tema tersebut akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, murah, cepat, efektif, dan efisien.

Dalam pidatonya, Wabup Bambang Pujiyanto menyampaikan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahyanto agar secara bersama-sama melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pihaknya juga mengingatkan terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria, pemberantasan Mafia Tanah, serta bersama-sama mendukung pembangunan IKN (Ibu Kota Negara).

Wabup Bambang Pujiyanto memaparkan bahwa program PTSL dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah mengalami loncatan yang sangat signifikan. Bahkan, capaian jumlah tanah terdaftar saat ini sebanding dengan capaian 70 tahun sebelum program PTSL dilaksanakan.

“Hingga saat ini capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,7 %. Untuk mencapai target 100 % pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari”, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Salah satunya melalui skema Reforma Agraria dengan meredistribusikan tanah-tanah kepada masyarakat. Tahun ini Kementerian ATR/BPN menargetkan redistribusi tanah sebanyak 424.510 bidang. Sementara terkait Mafia Tanah, pihaknya mengajak adanya sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Badan Peradilan.

Turut hadir dalam acara tersebut, jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan atau yang mewakili, jajaran pimpinan dan pegawai serta keluarga besar Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan, dan tamu undangan lainnya.

 

(Kontributor: Protkompim—JSA (Artikel), PJY (Foto))