Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 10 March 2026

Created: 10 March 2026

Penawangan — Informasi mengenai penonaktifan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) belakangan menjadi perhatian masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan memastikan proses pembaruan data terus dilakukan agar layanan kesehatan bagi warga yang berhak tetap dapat terjamin.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Grobogan di Masjid Baitusshobur, Desa Karangpaing, Kecamatan Penawangan, Senin (9/3/2026). Dalam kegiatan yang dihadiri bersama perangkat daerah serta unsur Forkopimcam Penawangan itu, Sekda menyinggung informasi yang belakangan ramai diperbincangkan warga terkait penonaktifan sejumlah peserta PBI JKN.

Ia meminta masyarakat tidak panik apabila mendapati status kepesertaan PBI JKN tidak aktif. Pemerintah daerah, menurutnya, saat ini tengah melakukan proses pembaruan data untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran.

“Mbok bilih wonten ingkang maos berita BPJS (red:PBI JKN) ora aktif, monggo tidak perlu panik. Ibu Kepala Dinas Sosial bersama tim terus bekerja lembur mengupayakan agar kepesertaan yang nonaktif bisa diaktifkan kembali, tentu melalui proses verifikasi,” ujarnya.

Sekda menjelaskan bahwa penonaktifan sebagian peserta PBI JKN berkaitan dengan pemeringkatan data kesejahteraan nasional yang kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan bersama Pemerintah Kabupaten Grobogan saat ini melakukan pemutakhiran data serta ground check di lapangan.

Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat tercatat secara lebih akurat. Bagi warga yang selama ini mengandalkan bantuan iuran kesehatan, proses verifikasi ini menjadi penting agar mereka yang benar-benar berhak tetap memperoleh perlindungan layanan kesehatan.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan warga tersebut masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4, maka pemerintah daerah akan mengusulkan kembali sebagai penerima PBI JKN sehingga layanan kesehatan bagi masyarakat yang berhak tetap dapat terjamin.

Selain menyampaikan hal tersebut, Sekda juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Berdasarkan informasi BMKG, cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga masyarakat diimbau tetap berhati-hati.

Kesadaran menjaga lingkungan juga menjadi perhatian bersama. Warga diingatkan untuk tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air yang dapat memicu banjir.

Menjelang Hari Raya Idulfitri, masyarakat juga diimbau melaksanakan takbiran secara tertib dengan mengutamakan kegiatan di rumah, musala, atau masjid. Jika tradisi takbiran keliling tetap dilakukan, warga diminta berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kepolisian serta memastikan kegiatan berlangsung aman tanpa membawa senjata tajam, petasan, maupun perangkat suara yang berpotensi mengganggu ketertiban.

Selain menjadi ruang silaturahmi dan penyampaian informasi kepada masyarakat, kegiatan Safari Ramadan tersebut juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama BAZNAS Kabupaten Grobogan menyalurkan bantuan 250 kilogram beras kepada 50 warga penerima manfaat. Dalam kesempatan yang sama, BAZNAS Kabupaten Grobogan juga memberikan bantuan pembangunan masjid sebesar Rp15 juta serta bantuan biaya hidup senilai Rp37.500.000 bagi 150 mustahik. Dukungan dalam kegiatan tersebut turut datang dari Kementerian Agama, BUMD, serta sejumlah pihak lainnya.

Pada kesempatan itu juga disampaikan laporan kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Penawangan yang telah menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi dua keluarga di dua desa, serta memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera senilai Rp25 juta.

Melalui kegiatan Safari Ramadan, pemerintah daerah berupaya menjaga kedekatan dengan masyarakat sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah, tokoh agama, dan warga.

Kebersamaan tersebut diharapkan tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial serta dukungan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan daerah, termasuk peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 March 2026

Created: 06 March 2026

Purwodadi — Upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui program diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen yang saat ini berlaku di Jawa Tengah.

Program tersebut menjadi fokus dalam Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Program Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5 Persen yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto, unsur UPPD Samsat, Polres Grobogan, perangkat daerah terkait, serta para camat. Sosialisasi dilakukan agar informasi mengenai program keringanan pajak dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa.

Program yang berlangsung mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026 tersebut memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak. Pemerintah memberikan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen, dengan sanksi administratif yang dikenakan menyesuaikan dengan pengurangan pokok pajak tersebut.

Selain itu, terdapat pengurangan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor beserta sanksi administrasinya untuk masa pajak mulai 5 Januari 2025. Pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan tersebut diberikan kepada kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran sesuai ketentuan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menghadirkan kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II) bagi kendaraan bekas. Kebijakan ini diharapkan mendorong masyarakat melakukan balik nama kendaraan secara resmi sehingga data kepemilikan kendaraan menjadi lebih tertib.

Meski demikian, masyarakat tetap perlu memenuhi komponen pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan STNK, TNKB, atau BPKB, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto menekankan pentingnya penyebarluasan informasi yang benar agar masyarakat memahami berbagai kemudahan yang telah disiapkan pemerintah.

“Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih ringan. Karena itu kami berharap informasi ini dapat disampaikan secara luas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program diskon PKB lima persen yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Sekda juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan penerapan opsen pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam regulasi tersebut terdapat tiga jenis opsen pajak daerah, yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Melalui skema ini, sebagian penerimaan pajak kendaraan dapat langsung menjadi bagian pendapatan pemerintah kabupaten/kota.

Di Kabupaten Grobogan, penerimaan dari opsen PKB menjadi salah satu kontributor penting dalam pendapatan pajak daerah. Sebagian penerimaan tersebut bahkan dimandatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di daerah.

Karena itu, Sekda mengajak para kepala perangkat daerah dan camat yang hadir untuk turut membantu menyebarluaskan hasil sosialisasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Melalui penyampaian informasi yang utuh dan mudah dipahami, pemerintah berharap masyarakat dapat mengetahui berbagai kemudahan yang tersedia sekaligus memanfaatkannya secara tepat.

Pada akhirnya, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai bagian dari kontribusi bersama dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Grobogan. (jsa)