- Read Time: 1 min
Grobogan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si. mengatakan untuk mencegah siklus terjadinya stunting diperlukan formulasi kebijakan dan strategi yang tepat, salah satunya melalui audit kasus stunting. Audit kasus stunting penting dilakukan guna mencari penyebab terjadinya stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Moh. Sumarsono saat membuka pertemuan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Kasus Stunting di Tingkat Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan oleh BKKBN bertempat di Hotel Grand Master Purwodadi, Kamis (17/11/2022).
“Untuk itu pada kesempatan pertemuan pertemuan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Audit Kasus Stunting ini, saya berharap kiranya dapat tersusun Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Kasus Stunting serta dapat disusun rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di tingkat Provinsi atau Pusat”, ujar Sekda Moh. Sumarsono.
Lebih lanjut, Sekda Moh. Sumarsono menjelaskan meski angka kasus stunting di Kabupaten Grobogan berdasar hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 di angka 9,6%, jauh di bawah angka yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo yakni 14% di akhir 2024 kelak, dirinya meminta upaya pencegahan stunting di Kabupaten Grobogan harus tetap ditingkatkan dan dilaksanakan secara serius, sistematis, dan berkelanjutan.
Pihaknya menghimbau kepada kepala desa (kades) dan atau lurah agar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mereka kelola juga dialokasikan untuk penanganan stunting. Selain itu, Sekda Moh. Sumarsono meminta para kades ikut serta memantau Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menjalankan tugasnya. TPK yang terdiri dari bidan/tenaga kesehatan lainnya, kader PKK, dan kader KB ini memiliki tugas yang secara umum adalah melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas keluarga yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan balita. Pendampingan tersebut berupa melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans/pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.
Selain itu, Sekda Moh. Sumarsono menghimbau kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk kepala Puskesmas dan koordinator penyuluh KB, agar terus bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sementara itu, pihaknya berharap agar Tim Pakar Audit Kasus Stunting agar membantu menguraikan permasalahan sehingga dapat dicarikan solusi secara tepat.
Turut hadir dalam acara tersebut Tim Pakar Audit Kasus Stunting selaku narasumber, Tim Teknis Audit Kasus Stunting, kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan, Kepala DP3AKB Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, PKK Kabupaten Grobogan, Camat se-Kabupaten Grobogan, Kepala Puskesmas Terpilih, Satpel KB se-Kabupaten Grobogan, dan tamu undangan lainnya.
(Kontributor: Protkompim—JSA)
Surakarta - Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes menyampaikan pentingnya pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan. Oleh karenanya, pihaknya meminta Inspektorat Kabupaten Grobogan selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemkab Grobogan agar melaksanakan tugasnya secara profesional, sehingga dapat mengawal jalannya pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pihaknya mengingatkan kepada para kepala perangkat daerah supaya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dan kedepan agar lebih cermat dan berhati-hati agar tidak lagi terjadi kesalahan.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Bambang Pujiyanto juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada semua Perangkat Daerah, terutama kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras dalam menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah secara wajar, andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Semarang - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si. membuka secara resmi bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Grobogan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan di Semarang, Selasa (15/11/2022). Bimtek ini rencananya diselenggarakan selama 2 (dua) hari, 15-16 November 2022, diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) beserta staf yang menangani Laporan Keuangan SKPD
Oleh karenanya, Sekda Sumarsono meminta PPK-SKPD untuk mempersiapkan diri guna menyajikan data laporan yang lebih rinci, detail, dan benar serta sesuai dengan standar akuntansi. Pihaknya juga mengingatkan PPK SKPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta bukti kelengkapan yang diajukan.
