- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Purwodadi — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya mewujudkan pelayanan prima tanpa pungutan liar (pungli) dalam lingkungan pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pencanangan Desa Anti Korupsi yang digelar Inspektorat Kabupaten Grobogan di Balai Desa Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Selasa (4/6/2024).
Dalam paparannya, Sekda Anang menjelaskan berbagai permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Beberapa di antaranya adalah tidak terpublikasinya informasi standar pelayanan secara luas, jelas, dan mudah diakses. "Hal ini menyebabkan masyarakat sering kali membawa persyaratan yang tidak sesuai, tidak mengetahui mekanisme dan prosedur yang harus dijalankan, serta tidak ada kepastian waktu pelayanan yang diberikan," ujar Anang.
Selain itu, juga menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat yang sering kali menganggap adanya biaya berarti pungutan liar. "Pungutan liar adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya, dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan yang tidak sesuai ketentuan," tegasnya.Sekda Anang menekankan bahwa komitmen antikorupsi dan antipungli harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan sekadar seremoni. Dia mengajak semua pihak untuk membangun zona tidak nyaman bagi praktik pungli serta meningkatkan pengawasan, baik dari atasan langsung, rekan sejawat, maupun masyarakat. "Kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan pungli demi pelayanan publik yang lebih baik," ujar Sekda Anang.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menerbitkan Keputusan Bupati Grobogan nomor 356/347/2023 yang mengatur pembentukan desa anti korupsi. Sekda Anang berharap, regulasi ini mampu mendorong implementasi prinsip-prinsip antikorupsi di setiap desa di Kabupaten Grobogan.
Untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, Sekda Anang juga menekankan pentingnya pemaksimalan pengawasan internal dan pengelolaan aduan. "Guna mewujudkan desa anti korupsi, diperlukan pendampingan perluasan desa antikorupsi yang berarti penguatan pengawasan, partisipasi masyarakat, tata laksana, pelayanan publik, serta kearifan lokal," jelasnya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Forkopimda, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Dengan adanya regulasi dan komitmen yang kuat dari pemerintah serta dukungan masyarakat, Kabupaten Grobogan diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dan transparansi di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong pembangunan yang lebih baik di masa depan.
(Protkompim— JSA)
Purwodadi – Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, menekankan pentingnya pelaksanaan uji kompetensi bagi calon peserta uji kompetensi level 1 pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Pernyataan ini disampaikan dalam acara persiapan calon peserta uji kompetensi tahap II tahun 2024 yang diadakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda di Gedung Riptaloka, Rabu (5/6/2024).
Dijelaskan lebih lanjut, keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya menghambat kinerja pemerintahan tetapi juga berdampak luas pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, peningkatan jumlah PPK bersertifikat kompetensi diharapkan dapat memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Purwodadi - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., memberikan arahan dalam acara serah terima SQL server dan database aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6 di Kantor Pusat PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda), Selasa (4/6/2024). Acara ini menandai langkah maju dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah desa se-Kabupaten Grobogan.
Serah terima ini merupakan bagian dari implementasi aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6 tahun anggaran 2024 yang bertujuan untuk mempermudah dan memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan desa. Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
