- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Purwodadi - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan, dan Perum Bulog Grobogan untuk menangani Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Grobogan bulan Februari 2024.
Rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Sekda, Rabu (21/02/2024) ini menjadi langkah tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 12 dan 19 Februari 2024. Kabupaten Grobogan disorot sebagai salah satu dari 10 Kabupaten/Kota dengan IPH tertinggi di Pulau Jawa, dengan beras, daging sapi, dan tahu mentah sebagai kontributor utama.
Menurut analisa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Grobogan, kenaikan harga beras disebabkan oleh peningkatan harga jual gabah dari petani. Sementara itu, kenaikan harga daging sapi dan tahu mentah diduga terjadi karena penyatuan pendataan harga dari 3 Pasar Pantauan menjadi 1 Pasar Pantauan.
IPH sendiri adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). IPH menggunakan bobot dari hasil pengeluaran di Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), di mana IPH berperan sebagai proxy inflasi yang datanya diambil dari Kabupaten/Kota non-IHK.
Dalam rapat koordinasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk mengantisipasi peningkatan harga, sehingga laju inflasi di Kabupaten Grobogan dapat tetap terjaga. Langkah-langkah konkret yang disepakati dari rakor ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah kenaikan harga tersebut.
(Protkompim— JSA)
Purwodadi — Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mencapai Universal Health Coverage (UHC) terus berlanjut.
Dalam forum tersebut, kesadaran akan perlunya kesepahaman dan kerja sama dalam upaya meningkatkan cakupan kepesertaan JKN semakin menguat. Langkah-langkah strategis pun digagas, seperti optimalisasi penganggaran program JKN dari berbagai sumber dana yang telah ditetapkan, termasuk Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Purwodadi - Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., menyerahkan secara simbolis bantuan berupa benih padi dan jagung dari Kementerian Pertanian (Kementan) serta pupuk non-subsidi dari Pupuk Indonesia kepada petani yang terdampak banjir di Kabupaten Grobogan. Penyerahan bantuan ini dilakukan di Pendapa Kabupaten pada Senin (12/02/2024).
Bupati Sri Sumarni pada kesempatan itu mendorong petani untuk mengambil langkah antisipatif dengan mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk menghindari risiko gagal panen. Menurutnya, AUTP menjadi penting terutama di masa cuaca yang tidak menentu. Dengan mengikuti AUTP, petani akan mendapatkan manfaat perlindungan atas kerugian petani dari kegagalan panen, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun serangan hama, termasuk bencana banjir bandang hingga gempa bumi.