- Read Time: 1 min
Grobogan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan tahun 2024. Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M membuka secara resmi acara tersebut yang diselenggarakan di Pendapa Kabupaten Grobogan, Kamis (12/01/2023).Melalui forum ini, Bupati Sri Sumarni berharap Pemerintah Daerah mendapatkan saran dan masukan dari publik sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan tahun 2024 mendatang. Sehingga, progam dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
”Forum hari ini adalah konsultasi publik, untuk menerima masukan dan saran dari semua pihak, sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan tahun 2024”, ujarnya.
Bupati Sri Sumarni mengingatkan agar dalam menyusun RKPD tahun 2024 tetap menyesuaikan dengan tema dan dan prioritas pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2021-2026. Dirinya juga mengingatkan agar menyelaraskan dengan arah kebijakan provinsi dan nasional, serta harus realistis menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.Pada kesempatan tersebut, pihaknya menekankan agar selektif dalam memilih program kegiatan. Bupati meminta agar program kegiatan harus sesuai tema pembangunan dan mendukung upaya mencapai indikator target 2024 yang telah ditetapkan.
”Benar-benar selektif dalam memilih program kegiatan. Tidak usah terlalu banyak, tetapi fokus sesuai tema pembangunan, dan upaya mencapai indikator target 2024 yang telah ditetapkan. Apalagi selama 2 tahun ini beberapa tidak tercapai, karena Pandemi Covid-19, yang berdampak pada segala sektor”, terangnya.
Bupati Sri Sumarni juga menekankan pentingnya memetakan program kegiatan. Sehingga program kegiatan yang dijalankan realistis, mendukung pengentasan Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan infrastruktur.
Lanjutnya, dalam memilih program kegiatan, pihaknya menghendaki agar pilihan program kegiatan mengarah pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, Keamanan ketentraman dan Linmas, maupun sosial. Selain itu, program kegiatan yang disusun selaras dengan arah kebijakan nasional.”Semua (program kegiatan) diharapakan mendukung peningkatan IPM, agar setara dengan daerah sekitar, provinsi, bahkan nasional; penurunan angka stunting & AKI/AKB; permasalahan gender dan beberapa permasalahan lainya. Ikuti trend nasional yang sedang digalakan, yaitu reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, khususnya dalam mendukung tema penanganan kemiskinan, investasi, penerapan SPBE, peningkatan penggunaan produk dalam negeri & pengendalian inflasi daerah”, ungkapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Grobogan, Wakil Ketua DPRD Grobogan, Sekretaris Daerah (Sekda) Moh. Sumarsono, jajaran Asisten Sekda Grobogan, staf ahli Bupati, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan. Hadir pula Kepala OPD di lingkungan Pemkab Grobogan, pimpinan BUMD, perwakilan LSM, serta tokoh masyarakat.
(Kontributor: Protkompim—JSA)
GROBOGAN
Namun pada masa panen ini sebagai lahan pertanian di Grobogan. Sedang dilanda banjir. Oleh itu pihaknya meminta kerjasama semua pihak. "Ketahan pangan bisa terjaga
Sementara untuk kelancaran pertanian perlu ada perbaikan infrastruktur jalan. Dan normalisasi sungai Lusi dan sodetan di Kali Satrian Wilayah Kecamatan Brati.
Grobogan - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta gerak cepat melaksanakan kegiatannya lebih awal dengan ketepatan waktu, mutu, administrasi, sasaran dan manfaat terkandung, sehingga program-program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lebih baik untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Grobogan.
DPA merupakan dokumen operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan yang memuat APBD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Penyerahan DPA ini sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
