Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 05 February 2024

Created: 05 February 2024

Purwodadi - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (Asisten II), Heru Dwi Cahyono, S.STP., M.Si., memberikan sorotan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) yang telah dicanangkan pada 8 Januari 2024 lalu.

Pada apel pagi Senin (5/2/2024), Heru Dwi Cahyono menyampaikan arahannya kepada karyawan di lingkungan Setda, Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP. Dia menyatakan, "Kita Setda sudah dicanangkan Zona Integritas pada 8 Januari 2024 lalu dan mulai membangun integritas di perangkat daerah kita.”

Asisten II menekankan bahwa ZI bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan. Langkah ini diiringi upaya menuju terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan pedoman utama dalam proses ini adalah Regulasi Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021.

Heru Dwi Cahyono menjelaskan bahwa pembangunan ZI melibatkan perubahan dan perbaikan terencana, massif, komprehensif, dan sistematis pada unit instansi pemerintah. Dalam menghadapi tantangan pasca Covid-19, middle income trap, dan revolusi internet, penajaman birokrasi diidentifikasi sebagai kunci keberhasilan.

Sebagai seorang birokrat, Asisten II menekankan bahwa birokrasi tidak hanya sebatas tumpukan kertas, melainkan harus memberikan dampak positif. Dia mendorong urgensi penguatan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menciptakan birokrasi yang lincah dan responsif.

"Tujuan akhir ZI adalah terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini akan tercermin melalui peningkatan indeks perilaku anti-korupsi (SPI) dan pelayanan publik yang prima (Indeks Persepsi Kepuasan Publik)," tegasnya.

Heru Dwi Cahyono juga mengajak ASN untuk memahami UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mengacu pada regulasi tersebut, Asisten II Heru menjelaskan bahwa korupsi dipetakan dalam 30 bentuk yang dikelompokkan menjadi 7 jenis, yakni penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

Pembangunan ZI, sebagai miniatur reformasi birokrasi, diharapkan mampu membentuk budaya kerja anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

(Protkompim— JSA)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 01 February 2024

Created: 01 February 2024

Purwodadi - Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., melaksanakan serangkaian agenda penting di lingkup pemerintahan di Gedung Riptaloka Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan, Kamis (1/2/2024). Salah satunya adalah pengambilan sumpah PNS sebanyak 5 orang, yang merupakan  lulusan Kedinasan dari IPDN dan STTD. Selain itu, Bupati juga melantik pengangkatan jabatan struktural, jabatan fungsional, serta menyerahkan SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun kepada sejumlah pegawai.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Grobogan juga menyerahkan 420 SK kenaikan pangkat untuk Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan/Administrasi lainnya. Pengangkatan Jabatan Struktural sejumlah 1 Orang pada Jabatan Inspektur Pembantu III. Selain itu, juga dilakukan Pelantikan Pengangkatan Jabatan Fungsional dari Perpindahan Jabatan sejumlah 2 orang, terdiri dari 1 orang JF Penyuluh Pertanian dan 1 orang Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku (Ahli Pertama). SK pensiun untuk 83 orang PNS juga diserahkan, mulai berlaku pada 1 Maret hingga 1 April 2024.

Dalam sambutannya, Bupati Sri Sumarni memberikan pesan kepada PNS yang baru dilantik, "panjenengan adalah pegawai baru, tentu kami berharap panjenengan  bisa memberikan energi positif baru di masing-masing tempat penugasan Anda”, katanya.

Proses pelantikan jabatan struktural dan fungsional, khususnya Jabatan Inspektur Pembantu III pada Inspektorat, menjadi sorotan. Dalam penjelasannya, Bupati Sri Sumarni mengungkapkan bahwa proses ini melibatkan konsultasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan telah mendapat rekomendasi dari Pj Gubernur.

"Sesuai prosedur, pengangkatan Jabatan Inspektur Pembantu harus dilakukan konsultasi ke Gubernur Jawa Tengah dan telah mendapat rekomendasi dari Pj Gubernur untuk dilaksanakan pelantikan,” paparnya.

Menghadapi tantangan tugas yang semakin berat, Bupati Grobogan mengingatkan setiap PNS untuk terus melakukan reformasi diri, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan potensi diri. Penilaian kinerja dan perilaku kerja PNS menjadi faktor utama dalam pemberian penghargaan kenaikan pangkat..

“Seyogyanya penghargaan (Kenaikan Pangkat) ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi PNS dalam bekerja dan berperilaku yang lebih baik yaitu berdisiplin, jujur, bertanggungjawab, berintegritas dan berakhlak mulia”, ujarnya.

Pesan semangat juga disampaikan kepada para penerima SK pensiun, agar tetap berkontribusi dalam masa pensiun nanti dan senantiasa menjaga nama baik pribadi, keluarga, masyarakat, maupun institusi di mana mereka pernah mengabdi.

"Saya berharap Bapak Ibu semua tetap semangat berkarya dan melakukan pengabdian di lingkungan masing-masing, serta senantiasa menjaga nama baik pribadi, keluarga, masyarakat, maupun institusi di mana Anda pernah mengabdi.", tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan, Padma Saputra, menegaskan bahwa proses administratif kenaikan pangkat dan pensiun ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE) oleh Pejabat Berwenang, dengan Bupati menangani SK pensiun dan Sekretaris Daerah mengurus petikan SK kenaikan pangkat.

(Protkompim— JSA)