- Read Time: 1 min
Grobogan – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., menyebut keberadaan Kampung Bhinneka memiliki peran penting sebagai pondasi kebangsaan guna mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, di tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan akan membetuk sebanyak 13 (Tiga belas) Kampung Bhinneka.
“Perkembangan lingkungan kemasyarakatan di Indonesia pada umumnya dewasa ini tidak terlepas dengan isu-isu keberagaman dan keagamaan. Oleh karena itu, perlu pondasi kuat dalam kehidupan bermasyarakat agar konflik sosial dapat dihindari”, ujar Sekda Anang Armunanto.
Itu diungkapkannya saat menjadi keynote speaker pada acara Sosialisasi Pembentukan Kampung Bhineka Tahun 2023 di Gedung Riptaloka Sekretariat Daerah (Setda) Grobogan, Senin (30/10/2023)
Tambahnya, “Pembentukan Kampung Bhinneka akan menjadi bukti bahwa dalam keberagaman pun seluruh masyarakat dapat hidup secara berdampingan tetap berasaskan persatuan Indonesia”.
Sekda Anang Armunanto menyebut saat ini di Kabupaten Grobogan sudah terbentuk 3 ( tiga ) kampung Bhinneka, yaitu kampung Bandarsari Desa Gubug, Kampung Tegalsumur Desa Tegalsumur, dan Kampung Dorosemi Desa Tanjungharjo. Pihaknya menyebut meski masyarakat di sana heterogen, tetapi mereka dapat hidup berdampingan secara rukun.
“Hal ini harus terus ditingkatkan dan diharapkan jadi role model toleransi dan kerukunan di Kabupaten Grobogan”, terangnya.
Lebih lanjut, dirinya meminta seluruh komponen masyarakat memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan, membumikan 4 (Empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kata dia, diperlukan pula moderasi dalam beragama sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dan terjerumus pada perilaku intoleransi.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Grobogan, Endah Widiyarini mengatakan keberadaan Kampung Bhinneka berperan untuk melestarikan, mengembangkan, dan merawat kebhinnekaan di daerah.
Pihaknya menyebut, di tahun 2023 ini, Pemkab Grobogan berencana akan membentuk 13 (Tiga belas) lagi jumlah Kampung Bhinneka. Yakni, Desa Sumberjosari, Desa Godog, Desa Tuko, Desa Sindurejo, Desa Mrisi, Desa Wolo, Desa Penganten, Desa Crewek, Desa Tegowanu Wetan, Kelurahan Purwodadi, Desa Sulursari, Desa Sobo, dan Desa Tawangharjo.
Harapannya, bertambahnya jumlah Kampung Bhinneka yang terbentuk dapat mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya terkait dengan upaya meningkatkan kerukunan dan toleransi antar suku dan agama di Kabupaten Grobogan yang terintegrasi dengan sektor lainnya.
(Protkompim – JSA-HNsT)
Grobogan – Bertempat di halaman kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023, Sabtu (28/10/2023), dimaknai sangat mendalam oleh Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M.
Dijelaskan pula olehnya bahwa pemerintah Republik Indonesia telah memberikan peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masa depan Indonesia. Hal ini merupakan bentuk inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi yang telah membangun optimisme kolektif bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional.
Kerja kolaboratif ini menurutnya sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan juga sesuai dengan Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan agar implementasi koordinasi lintas sektor tersebut efektif menuju pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). 
Grobogan - Jumat siang, (27/10/2023), selepas shalat Jumat, Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Grobogan, Achmad Haryono, S.H. turun ke bawah (turba) menemui Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Geyer.
Bupati juga meminta Kepala Desa beserta perangkatnya, pun BPD, turut mendiseminasikan berbagai progres pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sebab, sebagai satu sistem, maka secara tanggup jawab moral dan kedinasan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dispermades, Achmad Haryono, menyebut bahwa sinergi antara Pemkab dan Pemdes ini perlu ditingkatkan guna menyongsong tahun anggaran 2024. Pihaknya menyebut antara program Pemkab dan Pemdes harus saling menopang dan saling mengisi
