Read Time: 1 min

Published: 23 December 2023

Created: 23 December 2023

Purwodadi - Sebanyak 3.052 botol miras (miniman keras) dari berbagai merek, 7 jerigen arak, dan 279 knalpot tidak standar telah dimusnahkan di ruas Jalan Gatot Subroto depan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan pada Jumat (22/12/2023) sore. Penindakan ini merupakan hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Polres Grobogan.

Kapolres Grobogan, AKBP Dedy Anung Kurniawan, menyampaikan bahwa Polres Grobogan beserta jajaran telah menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran penjual miras ilegal dan pelanggaran lalu lintas. Operasi ini, yang berlangsung selama 22 hari sejak 30 November hingga 21 Desember 2023, menargetkan penjual miras tanpa izin dan knalpot tidak standar.

"Ini merupakan operasi rutin jelang Operasi Lilin Candi 2023 dan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru," ujar Kapolres Grobogan.

Operasi tidak hanya terbatas pada miras, melainkan juga melibatkan penertiban knalpot kendaraan tidak standar. Langkah ini diambil untuk mengurangi polusi suara dan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dalam kegiatan Kepolisian rutin yang ditingkatkan ini, Polres Grobogan berhasil menyita sekitar 3.052 botol miras dari berbagai merek, 7 jerigen arak, dan 279 knalpot tidak standar. Barang-barang bukti tersebut akan segera dihancurkan sebagai simbol keseriusan Polres Grobogan dan seluruh masyarakat Grobogan dalam memerangi miras dan knalpot tidak standar yang menjadi ancaman bagi kenyamanan bersama.

Mewakili Bupati Grobogan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat yang turut bersinergi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Grobogan.

"Operasi pemusnahan miras dan penertiban knalpot tidak standar ini adalah langkah nyata kami, khususnya Polres Grobogan, dalam menjaga situasi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang kondusif menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024," ujar Sekda Anang Armunanto.

Sekda Anang menjelaskan bahwa pemusnahan miras sebagai salah satu sasaran operasi bukan hanya karena merupakan penyakit masyarakat yang mengakar, tetapi juga karena memiliki kaitan kuat dengan berbagai tindak kejahatan. Miras seringkali mengganggu stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dan tidak hanya berdampak negatif pada lingkungan, tetapi juga memakan korban jiwa.

Sekda Anang Armunanto, mewakili Bupati menyampaikan atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, juga menyampaikan ucapan Selamat Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Dia berharap agar toleransi antar umat beragama tetap terjaga dan kedamaian senantiasa merajai di Kabupaten Grobogan.

Kegiatan pemusnahan dilaksanakan di Jalan Gatot Subroto Purwodadi depan Kantor Setda Grobogan. Knalpot tidak standar secara simbolis dipotong menggunakan gergaji mesin oleh Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan dan Sekda Grobogan Anang Armunanto, dilanjutkan oleh Forkompimda. Sedangkan miras pemusnahan dilaksanakan dengan cara dilindas menggunakan alat berat stoomwalls, demikian juga knalpot tidak standar dilindas stoomwalls.

(Protkompim— JSA)

Read Time: 1 min

Published: 20 December 2023

Created: 20 December 2023

Grobogan —Kabupaten Grobogan meraih penghargaan bergengsi, yakni Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023 kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas komitmen dan peran luar biasa Pemerintah Kabupaten Grobogan, terutama Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan.

Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., menyatakan kebahagiaannya atas pencapaian tersebut. Penghargaan APE 2023 kategori Madya diserahkan secara daring pada Selasa, (19/12/2023). Bupati Sri Sumarni menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama seluruh pihak dalam mendukung agenda kesetaraan gender di Kabupaten Grobogan.

"Penghargaan ini menjadi apresiasi bagi kita semua dalam pencapaian pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan di Grobogan," ungkap Bupati Sri Sumarni.

Dalam konteks pelaksanaan pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender memiliki peran krusial guna mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan perempuan. Keterlibatan semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, dianggap esensial untuk mendukung implementasi program pengarusutamaan gender dari tingkat paling kecil.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga, dalam sambutannya menekankan bahwa perempuan memiliki kekuatan besar dalam mendukung pembangunan jika diberdayakan dan diberi kesempatan yang sama. Dengan perempuan yang mengisi setengah dari populasi Indonesia, kesetaraan gender dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal.

"Saat ini perempuan mengisi setengah dari populasi Indonesia. Maka sangatlah penting bagi kita semua untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Perempuan merupakan aset bangsa yang dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi negara jika mereka berdaya dan berkualitas," ucap Menteri Bintang Puspayoga.

Penganugerahan Parahita Ekapraya didasarkan pada Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2022, yang melibatkan 360 instansi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Evaluasi mencakup aspek kelembagaan dan implementasi dari 7 (tujuh) prasyarat, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, sistem informasi dan data terpilah, alat analisis gender, dan partisipasi masyarakat.

Dari hasil evaluasi tersebut, 12 Kementerian/Lembaga, 25 Provinsi, dan 237 Kabupaten/Kota diumumkan sebagai penerima penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2023. Pemerintah daerah diharapkan terus memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan demi kemajuan bangsa.

(Protkompim—JSA)