- Read Time: 1 min
Grobogan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si menegaskan bahwa diperlukan upaya konkret yang harus dilaksanakan demi terwujudnya Kabupaten Grobogan Sehat. Pihaknya meminta Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab setiap tatanan indikator Kabupaten/Kota Sehat (KKS) agar dapat memantau secara langsung perkembangan pemenuhan data serta semaksimal mungkin memenuhi data dukung.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Desk pada 9 (sembilan) Tatanan Menuju Kabupaten Grobogan Sehat yang diselenggarakan di Gedung Riptaloka Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan, Kamis (02/03/2023).
“Para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penanggung jawab setiap tatanan, agar dapat memantau langsung perkembangan pemenuhan data, semaksimal mungkin memenuhi data dukung, serta dapat memaparkan hasilnya pada pertemuan selanjutnya”, ujar Sekda Sumarsono.
Sekda Sumarsono menambahkan bahwa Kabupaten Grobogan sejatinya sudah memiliki modal yang kuat sebagai Kabupaten/Kota Sehat pada tahun 2023 ini. Menurutnya, sejak tahun 2016 Kabupaten Grobogan sudah dinyatakan sebagai Open Defecatian Free (ODF). Akan tetapi, hal tersebut bukan satu-satunya indikator. Oleh karenanya, pihaknya meminta segenap stakeholders untuk saling berperan aktif serta berkontribusi dalam pemenuhan tatanan indikator pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat.“Pada hari ini, saya ingin menegaskan & menguatkan komitmen kita bersama, sekaligus menagih janji semuanya, untuk dapat berperan aktif serta berkontribusi dalam pemenuhan 9 (sembilan) tatanan indikator pelaksanaan KKS tersebut. Pemenuhan masing-masing tatanan indikator dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan & tugas fungsinya”, tegasnya.
Kesembilan tatanan indikator yang dimaksud adalah tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan satuan pendidikan, tatanan pasar, tatanan pariwisata, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial, serta tatanan pencegahan dan penanganan bencana.
Lebih lanjut, Sekda Sumarsono berharap sinergi dan dukungan lintas sektor harus diutamakan. Pihaknya juga mengharapkan peran dari Forum Grobogan Sehat agar dapat ikut mencermati dan menyempurnakan substansi maupun data dukung dari kesembilan tatanan indikator KKS tersebut.
“Antara OPD dan Forum Grobogan Sehat harus dapat saling melengkapi. Berkaitan dengan tahapan dan teknis pemenuhan data maupun pelaporan”, terangnya. Imbuhnya, “Para Kepala OPD terkait lainnya, Kantor Kementerian Agama dan Perumdam Purwa Tirta Dharma diharapkan dapat memberikan support secara maksimal dalam pelaksanaan tatanan maupun pemenuhan datanya”.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dr. Rinjani Bambang Pujiyanto selaku Ketua Forum Grobogan Sehat, Kepala Kantor Kementerian Agama Purwodadi, Kepala OPD terkait, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Direktur Perumdam Purwa Tirta Dharma, dan undangan lainnya.
(Kontributor: Protkompim— JSA)
Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan kembali meraih Penghargaan Adipura tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. secara langsung menerima penghargaan tersebut dari Menteri KLHK Siti Nurbaya di Jakarta, Selasa (28/02/2023).
Bupati Sri Sumarni menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkab Grobogan, stakeholder terkait dan segenap masyarakat Kabupaten Grobogan yang turut serta secara aktif dalam menjaga keindahan dan kesehatan lingkungan. 
Bupati Sri Sumarni menambahkan bahwa kebersihan adalah cerminan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, prinsip tersebut kemudian menjadi dasar komitmen bagi Pemkab Grobogan dalam menjaga kebersihan serta kepedulian terhadap lingkungan.
