- Admin Setda
- Read Time: 1 min

Gubug — Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Grobogan saat ini berdampak pada 45 desa di 11 kecamatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan memperkuat koordinasi lintas pemerintahan guna memastikan penanganan berjalan bertahap dan menyentuh kebutuhan warga terdampak secara langsung.
Bupati Grobogan Setyo Hadi bersama Wakil Bupati H. Sugeng Prasetyo melakukan peninjauan lapangan bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dimulai dari tanggul jebol di Desa Tinanding hingga Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Kantor Kecamatan Gubug, Selasa (17/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang penyelarasan langkah antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar dukungan teknis serta administratif di lapangan berjalan seiring.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah tingkat provinsi telah digerakkan sejak hari pertama. “Semua kekuatan sudah kami turunkan,” ujarnya. Prioritas penanganan difokuskan pada pemulihan akses jalan provinsi Purwodadi–Semarang yang ditargetkan kembali normal dalam waktu sepekan guna mendukung mobilitas warga dan distribusi logistik.
“Bahwa ini adalah jalan provinsi. Sudah saya sampaikan ke Dinas PU kita, tiga hari harus segera kita bikin jalan,” kata Gubernur. Luthfi menegaskan, penanganan darurat harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Pemprov Jateng, Pemkab Grobogan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali–Juana, serta unsur TNI/Polri. Ia juga mengusulkan penggunaan jembatan armco sebagai solusi sementara. “Tiga hari minimal hingga seminggu, normalisasi jalur kendaraan maupun orang bisa kita gunakan,” ungkapnya.

Selain pemulihan akses jalan, identifikasi kerusakan infrastruktur pengairan menjadi prioritas dalam masa tanggap darurat ini. Selain titik di Desa Tinanding, pemerintah juga memetakan sejumlah titik kerusakan tanggul yang membutuhkan perhatian darurat segera, seperti di Sungai Cabean Desa Tajemsari, Sungai Jajar Baru di Desa Mojoagung, serta Sungai Jratun di Desa Kebonagung.
Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur menyatakan telah mengusulkan normalisasi Sungai Tuntang kepada kementerian terkait. “Saya usulkan ke Kementerian karena itu adalah kewenangan dari BBWS. Ini minimal kita normalisasi seperti Sungai Wulan itu hampir 45 kilometer,” beber Luthfi.
Di sisi kemanusiaan, dapur umum terus diaktifkan dan distribusi bahan pangan dilakukan secara berkala. Posko kesehatan disiagakan untuk pemeriksaan serta pencegahan penyakit pascabanjir. Sebanyak 26 sekolah terdampak mendapat penanganan melalui skema pembelajaran darurat atau relokasi sementara agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Dinas Sosial juga melakukan pendataan warga terdampak untuk trauma healing, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Sektor pertanian yang mencakup sekitar 1.850 hektare lahan tergenang turut masuk dalam pendataan intensif agar petani yang mengalami puso dapat segera mengakses asuransi pertanian.

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana menjadi dasar administratif bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta mengelola dukungan bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp186 juta. Pemerintah memastikan setiap bantuan, termasuk perbaikan rumah warga yang rusak berat di Desa Ngrandah, dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran.
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta dukungan TNI dan Polri, seluruh tahapan pemulihan diupayakan berjalan secara terukur. Pemkab Grobogan terus memantau perkembangan di lapangan guna memastikan setiap tahapan penanganan berjalan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat. (jsa)



