Read Time: 1 min
Hits: 419

WhatsApp Image 2022 11 09 at 15.25.27Grobogan - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) mulai melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Rabu (9/11/2022). UPTD Puskesmas Purwodadi I dan Dinas Kesehatan menjadi lokus pertama pelaksanaan penilaian ini.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Fandyasih Bowo Leksono, S.STP., M.Si bersama jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan turut mendampingi proses penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

Setelah melakukan pengecekan lokasi, Alfadi Pratama selaku Tim Ombudsman RI menyampaikan terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh UPTD Puskesmas Purwodadi I ini. Menurutnya, penempatan form pengaduan seharusnya diletakkan pada kotak aduan. Imbuhnya, Puskesmas Purwodadi I perlu menyediakan sarana prasarana charger handphone sehingga dapat digunakan oleh pengguna layanan.

WhatsApp Image 2022 11 09 at 15.24.54Pihaknya pun menyoroti terkait materi publikasi standar pelayanan agar memperhatikan segi estetika dan keterbacaan. Menurutnya, materi publikasi standar pelayanan selain menarik juga perlu ditempelkan di setiap ruang pelayanan agar memudahkan pengguna layanan dalam menerima informasi.

Tim Ombudsman RI yang lain, Tri Lindawati RI mengingatkan pentingnya updating regulasi pelayanan. Menurutnya, regulasi pelayanan idealnya perlu selalu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di masa ini.  Lanjutnya, dirinya menilai Puskesmas Purwodadi I telah menunjukkan komitmen dan perubahan yang lebih baik. Hal itu ditunjukkan mulai dari perbaikan dari variabel kompetensi pelaksana pelayanan, sarana prasarana, hingga kelengkapan dokumen dan pengelolaan pengaduan.

Anggotan Tim Ombudsman RI Fajar Wihananto dalam arahannya mengingatkan agar setiap petugas pelayanan harus paham terkait jenis layanan yang diberikan. Setiap petugas harus memahami product knowledge dengan baik, mulai dari persyaratan, mekanisme, dan jangka waktu penyelesaian. Lanjutnya, yang lebih utama adalah bagaimana menjaga attitude dalam pelayanan.

(Kontributor: Organisasi—ADP; editor: Protkompim—JSA)

Read Time: 1 min
Hits: 368

WhatsApp Image 2022 11 07 at 10.13.40 2Grobogan -  Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (Asisten III Sekda) Catur Suhantoro, S.H, M.M didampingi Inspektorat Kabupaten Grobogan, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, beserta Pejabat terkait melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Kamis (27/10/2022).

Unit kerja yang dikunjungi antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan (Dispendukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (DPMPTSP), Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Grobogan, UPTD Puskesmas Purwodadi I, dan UPTD Puskesmas Purwodadi II.

Kunjungan ini dilakukan guna mengetahui dan menilai kondisi serta memastikan tidak terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing unit kerja. Selain itu, kunjungan kerja ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Asisten Administrasi Umum Catur Suhantoro, S.H., M.M M menyampaikan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia ini penting dilakukan sebagai upaya mendorong pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

WhatsApp Image 2022 11 07 at 10.13.40 2Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Fandyasih Bowo Leksono, S.STP., M.Si menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi yang akan dinilai oleh Ombudsman RI. Pertama, Dimensi Input yang terdiri dari 2 variabel, yakni kompetensi pelaksana dan Sarana Prasarana, dengan bobot 21,85%. Kedua, Dimensi Proses yang terdiri dari 1 variabel, yakni Penilaian Kepatuhan, dengan bobot 32,37%. Ketiga, Dimensi Output yang terdiri dari 1 variabel, yakni Penilaian Persepsi Maladministrasi, dengan bobot 24,24%. Kemudian Keempat, Dimensi Pengaduan yang terdiri dari 1 variabel, yakni Pengelolaan Pengaduan, dengan bobot 21,54%.

Rencananya, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI akan akan dilaksanakan pada 7-11 November 2022 mendatang. Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan tersebut dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan berpedoman pada kewenangannya yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

(Kontributor: Bag. Organisasi-Adp; Editor:Protkompim—JSA)

Read Time: 1 min
Hits: 418

WhatsApp Image 2022 10 14 at 11.49.17Grobogan – Dalam rangka memahami penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan guna meningkatan kualitas pelayanan publik, Sekretariat Daerah melaksanakan Rapat Internal terkait Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan pada hari Selasa, 19 Juli 2022. Sosialisasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2 Setda Grobogan ini bertujuan agar memberi pemahaman kepada Bagian di Setda dalampenyusunan SOP dan Standar Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Fandyasih Bowo Leksono, S.STP., M.Si serta dihadiri oleh para Sub Koordinator dan staf Bagian Setda Kabupaten Grobogan.

Asisten Administrasi Umum Catur Suhantoro, S.H., M.M selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa penyusunan SPP merupakan hal yang mendasar, Pertama dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Begitu vitalnya, begitu pentingnya SPP dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga SP dianggap sebagai RUH nya/ ROH nya dalam pelayanan publik.

Terdapat beberapa alasan penting, mengapa kita membutuhkan Standar Pelayanan. Yang pertama, bahwa Undang-Undang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya kewajiban bagi penyelenggara pelayanan untuk menyusun Standar Pelayanan. Selain itu juga masyarakat memiliki harapan dan juga aspirasi, mereka juga ingin sesuatu yang penting untuk kita prioritaskan dari perspektif pengguna atau perspektif masyarakat yang kita layani. Dan selain itu juga Standar Pelayanan ini akan sangat penting memberikan kepastian, memberikan jaminan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Lebih lanjut, Asisten Administrasi Umum juga menyampaikan bahwakalau kita berbicara tentang Standar Pelayanan itu secara jelas diatur didalam UU No 25 Tahun 2009. Khususnya di pasal 20 mengenai Standar Pelayanan. Disana disampaikan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan jadi ada klausul nya memperhatikan kemampuan penyelenggara. Jadi tidak juga semena-mena semua harapan masyarakat kita penuhi tanpa mempertimbangkan bagaimana kemampuan penyelenggara dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Organisasi juga menyampaikan bahwa bagaimana proses tahapan- tahapan dalam penyusunan Standar Pelayanan tersebut. Yang pertama, untuk penyusunan rancangan Standar Pelayanan. Dimana didalamnya ini kita melakukan identifikasi dari produk-produk layanan yang dibutuhkan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kita juga perlu mengidentifikasi kapasitas internal dalam memberikan pelayanan. Yang kedua adalah setelah penyusunan rancangan Standar Pelayanan yaitu pembahasan rancangan Standar Pelayanan dengan masyarakat dan pihak terkait. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting, dimana penyelenggara pelayanan berupaya untuk mendapatkan masukan dan juga aspirasi dari pengguna layanan terkait rancangan Standar Pelayanan yang telah kita susun sebelumnya.

WhatsApp Image 2022 10 14 at 11.49.13 1Tahap yang ketiga adalah penetapan Standar Pelayanan oleh kedua belah pihak tadi. Baik dari penyelenggara maupun yang kita layani. Jadi setelah melihat kesepakatan bersama tadi, selanjutkan dapat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan dan dapat dipublikasikan kepada masyarakat pengguna layanan untuk dapat diterapkan.

Langkah keempat adalah penerapan standar pelayanan, dalam tahapan ini Standar Pelayanan menjadi acuan dan pedoman bagi masrarakat pengguna layanan.

Kelima adalah penetapan dan penerapan maklumat layanan, tahap ini merupakan pernyataan yang ditetapkan dalam bentuk maklumat sebagai janji sebagai jaminan bahwa pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Tahap keenam adalah monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara berkala setidaknya setelah 3 tahun penerapan SP. Untuk mnyesuaikan Standar Pelayanan dengan perubahan kebutuhan sesuai perkembangan situasi yang ada, mengingat perubahan yang sangat dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Terkait pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan, dilakukan dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja pelayanan ini sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi Standar Pelayanan merupakan rangkaian kegiatan yang membandingkan hasil atau prestasi surat penerapan suatu Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi mempertimbangan terkait pengaduan pelayanan publik dan juga hasil SKM yang kita selenggarakan. Berdasarkan hasil pemantauan evaluasi yang dilakukan penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

(Kontributor : Bag. Organisasi Setda)

More Articles ...

Page 6 of 10