Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 13 October 2025

Created: 13 October 2025

Purwodadi—Aparatur sipil negara (ASN) memegang peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah arus perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Di saat masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, ASN dituntut untuk hadir dengan sikap bijak, responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Pesan tersebut menjadi penekanan dalam apel pegawai di lingkungan Setda, Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan, Senin (13/10/2025). Apel dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, Heru Dwi Cahyono, yang menyampaikan sejumlah pesan penting terkait peran ASN sebagai pelayan masyarakat sekaligus penggerak birokrasi.

Salah satu hal yang disorot adalah pengelolaan keuangan pribadi ASN. Heru mengingatkan, di tengah maraknya pinjaman online, ASN harus berhati-hati dan memastikan legalitas setiap transaksi. ASN diharapkan menjadi teladan dalam mengelola keuangan dengan bijak agar tidak terjerat praktik ilegal yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng citra institusi.

“Jangan sampai kita terjebak pada pinjaman online yang tidak legal. ASN harus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang sehat,” pesannya.

Selain itu, Heru juga mendorong ASN untuk mengakselerasi transformasi digital melalui penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan sistem pembayaran nontunai berbasis kode QR yang dikembangkan di dalam negeri. Menurutnya, ASN memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat memanfaatkan teknologi lokal yang aman, praktis, dan efisien.

“Agar kita semua menyosialisasikan transaksi QRIS. Ini produk anak bangsa. Sudah sekitar 50 juta pengguna dan itu mengalahkan kartu-kartu kredit dari luar. Ini salah satu keunggulan kita,” ujarnya.

Heru juga mengajak ASN untuk lebih peka terhadap dinamika kebijakan nasional yang bergerak cepat, karena setiap perubahan di tingkat pusat berdampak langsung pada daerah. Ia mencontohkan penyesuaian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang perlu diantisipasi secara cermat agar pelaksanaan pembangunan tidak terganggu.

“Hal-hal saat ini, dari perspektif kepemimpinan, kita mengalami volatility yang sangat tinggi. Kebijakannya berubah-ubah,” ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Heru menekankan pentingnya penerapan core values ASN BerAKHLAK—berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif—sebagai kompas dalam menghadapi era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). Istilah ini merujuk pada situasi yang cepat berubah (volatile), tidak pasti (uncertain), rumit (complex), dan serba tidak jelas (ambiguous). Dalam kondisi seperti ini, ASN dituntut untuk terus belajar, fleksibel terhadap perubahan, dan mampu mengambil keputusan dengan cermat.

“Bapak Ibu harus meningkatkan kompetensi diri. Banyak aturan yang berubah, banyak kebijakan dari pemerintah pusat yang berubah. Kita harus menyongsong itu dengan meningkatkan kualitas diri melalui media apa pun,” pintanya.

Heru juga memberi penekanan khusus pada semangat inovasi di lingkungan kerja. Menurutnya, inovasi tidak harus selalu lahir dari program pelatihan kepemimpinan, tetapi bisa tumbuh dari kepekaan setiap pegawai terhadap kebutuhan masyarakat.

“Inovasi ini diperlukan. Kami membuat challenge kepada teman-teman semuanya, jangan sampai inovasi hanya bersumber dari PKA,” tegasnya.

Ada lima unsur dasar dalam menilai inovasi, yakni kebaruan, manfaat, dampak nyata, kemudahan untuk direplikasi, serta keberlanjutan. ASN didorong aktif mengikuti kompetisi inovasi dan menghadirkan terobosan yang memperkuat pelayanan publik Kabupaten Grobogan.

Melalui pengelolaan diri yang bijak, kemampuan beradaptasi, dan semangat inovatif, ASN diharapkan menjadi motor penggerak birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari lingkungan kerja pemerintahan inilah perubahan cara pandang dan cara kerja dimulai—untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas, inklusif, dan berdaya saing. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 10 October 2025

Created: 10 October 2025

Purwodadi — Di balik setiap layanan kesehatan yang diterima masyarakat, terdapat kerja panjang untuk menjaga mutu, beradaptasi dengan perubahan regulasi, dan memastikan keberlanjutan pelayanan rumah sakit daerah. Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang digelar di ruang rapat rumah sakit, Jumat (10/10/2025).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto selaku Ketua Dewan Pengawas RSUD, bersama jajaran Dewan Pengawas lainnya, yakni Kepala BPPKAD dan Kepala Dinas Kesehatan. Evaluasi ini menjadi wadah untuk meninjau capaian kinerja rumah sakit, mendengar langsung berbagai tantangan yang muncul di lapangan, serta menggali peluang perbaikan secara bersama.

“Evaluasi ini penting untuk melihat capaian, mendengar tantangan, dan bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada”, ujar Sekda Anang.

Dalam paparannya, Direktur RSUD dr. Edi Mulyanto menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap regulasi baru terkait tenaga kesehatan. Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berdampak langsung pada pengelolaan SDM rumah sakit.

Untuk menjaga keberlangsungan layanan, RSUD menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan skema perekrutan yang selaras dengan ketentuan yang akan ditetapkan. Upaya ini memerlukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat maupun provinsi agar implementasinya berjalan tepat.

Rumah sakit juga tengah memperkuat layanan dan infrastruktur. Rencana pembukaan unit VIP, peningkatan kapasitas SDM, serta pengelolaan utilitas dasar menjadi bagian dari agenda pengembangan ke depan.

Berbagai langkah strategis mulai dijalankan, seperti peninjauan ulang renstra, perluasan digitalisasi sistem pelayanan, serta penguatan kredensial dan kepatuhan terhadap ketentuan baru. Semua diarahkan untuk memperkokoh peran RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo sebagai pusat rujukan regional yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sisi mutu pelayanan, Komite Mutu yang dipimpin dr. Deasy Mediawaty mencatat sejumlah kemajuan hingga Triwulan III 2025. Kepatuhan terhadap kebersihan tangan dan penggunaan APD meningkat. Waktu tunggu operasi dan pelayanan rawat jalan juga telah memenuhi target. Catatan kecil masih ditemukan pada waktu tunggu obat pasien rawat jalan akibat keterbatasan SDM di instalasi farmasi.

Komite juga melaporkan 14 kejadian tak terduga dan 3 insiden nyaris celaka yang seluruhnya telah dianalisis melalui sistem manajemen risiko. Budaya keselamatan terus diperkuat melalui pendekatan 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin) dan pelaksanaan survei budaya keselamatan yang dijadwalkan berlangsung Oktober–November 2025.

Menanggapi berbagai isu tersebut, Sekda Anang mendorong manajemen rumah sakit memperkuat kolaborasi lintas sektor. Usulan formasi PPPK, penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta pembelajaran dari praktik baik di daerah lain menjadi bagian dari strategi yang didorong. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan penggunaan sumber daya secara efisien agar target finansial tahun 2025 dapat tercapai. Aspek utilitas dasar turut menjadi perhatian agar keberlangsungan operasional rumah sakit tetap terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas memberikan sejumlah arahan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Berbagai gagasan inovatif di bidang promosi rumah sakit juga disampaikan sebagai upaya memperluas jangkauan layanan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap RSUD.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo terus mencatatkan kinerja positif. Rumah sakit ini meraih berbagai penghargaan, di antaranya sebagai Fasilitas Kesehatan Berkomitmen dalam Program JKN kategori RS Kelas B dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, Predikat Pelayanan Prima dalam PEKPPP 2024, Fasyankes Terbaik Program Pencegahan dan Pengendalian TBC, serta penghargaan dari Radar Kudus Award dan KIP Award 2024. RSUD ini juga telah memperoleh predikat Akreditasi Paripurna.

Melalui evaluasi rutin, penguatan kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo berupaya memastikan setiap warga memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan. Dari ruang rapat seperti inilah arah pelayanan kesehatan daerah terus ditata—dengan mendengar tantangan, merumuskan langkah, dan bergerak bersama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. (jsa)