Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 07 August 2026

Created: 07 August 2026

Purwodadi – Pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan setelah masalah terjadi. Yang lebih penting adalah mengenali berbagai potensi risiko sejak awal, kemudian memperkuat sistem agar peluang terjadinya penyimpangan dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pendekatan tersebut menjadi semangat dalam Sosialisasi Pedoman Pelaporan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Risk Based Surveillance System (RBS) Tahun 2026 Kabupaten Grobogan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto di Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (7/8/2026).

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi, MCSP-RBS menempatkan pengelolaan risiko sebagai fokus utama. Melalui pendekatan ini, setiap perangkat daerah didorong mampu mengidentifikasi, memetakan, dan mengendalikan potensi kerawanan pada berbagai proses kerja sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan lebih dini sebelum berkembang menjadi persoalan yang berdampak pada tata kelola pemerintahan.

Dalam arahannya, Sekda meminta seluruh perangkat daerah membangun sinergi dan kolaborasi agar proses pemenuhan indikator berjalan secara optimal.

"Lengkapi seluruh dokumen yang menjadi pemenuhan indikator. Saling sinergi dan berkolaborasi agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik," tegas Anang.

Perubahan pendekatan tersebut juga diikuti penyederhanaan mekanisme pelaporan. Jumlah indikator yang sebelumnya mencapai 113 indikator kini menjadi 33 indikator, sedangkan dokumen pendukung berkurang dari 668 menjadi 162 dokumen. Penyederhanaan tersebut diharapkan membuat perangkat daerah tidak lagi terfokus pada banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, tetapi memiliki ruang yang lebih besar untuk memperkuat pengendalian risiko dan menyempurnakan proses kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Implementasi MCSP-RBS mencakup tujuh area strategis penyelenggaraan pemerintahan, meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ketujuh area tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kabupaten Grobogan memasuki implementasi MCSP-RBS Tahun 2026 dengan modal capaian tata kelola yang positif. Pada 2025, Grobogan meraih peringkat pertama di Jawa Tengah dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan skor 82,05, serta menempati peringkat pertama di Jawa Tengah dan peringkat kedua nasional pada capaian MCSP dengan skor 96,05.

Memasuki tahun 2026, perubahan pendekatan menuju pengelolaan risiko diharapkan semakin memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. Keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari terpenuhinya dokumen pelaporan, tetapi juga dari kemampuan setiap perangkat daerah membangun sistem yang mampu mengenali risiko lebih dini, memperbaiki proses kerja secara berkelanjutan, dan memastikan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelayanan publik berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 05 August 2026

Created: 05 August 2026

Purwodadi – Produk yang berkualitas akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang ketika didukung standar yang dipercaya pasar. Karena itu, pengembangan ekosistem halal kini tidak lagi dipandang sebatas pemenuhan sertifikasi, tetapi juga menjadi langkah memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Koordinasi Pembangunan Ekosistem Halal Wilayah Jawa Tengah bertajuk Sinergi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Grobogan di Purwodadi, Rabu (5/8/2026).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto memaparkan strategi penguatan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) sekaligus pengembangan ekosistem halal di Kabupaten Grobogan.

Menurut Anang, sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat daya saing pelaku usaha, serta mendorong aktivitas ekonomi daerah. Arah tersebut sejalan dengan pembangunan Kabupaten Grobogan yang terus mendorong penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing UMKM.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan lebih dari 51.910 pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Grobogan memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem halal. Potensi tersebut perlu didukung melalui kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak produk lokal mampu memenuhi standar, diterima pasar, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pelaku usaha.

Komitmen tersebut tercermin dari capaian implementasi sertifikasi halal di Kabupaten Grobogan. Hingga 13 Juli 2026, sebanyak 12.897 produk halal telah diterbitkan, melampaui komitmen capaian tahun 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 8.146 produk. Secara akumulatif sejak 2020 hingga 13 Juli 2026, Kabupaten Grobogan telah menerbitkan 18.873 sertifikat halal dengan 36.404 produk halal.

Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukismanto Aji, mengatakan pasar halal dunia masih terbuka luas dan menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan bersama. Menurutnya, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pelaku utama dalam industri halal global.

Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SeHATI), pemerintah juga terus mempermudah pelaku usaha ultra mikro dan kecil memperoleh sertifikat halal. Ia menilai, pengembangan ekosistem halal memerlukan sinergi pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas.

Melalui kolaborasi tersebut, ekosistem halal diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan konsumen, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM Grobogan untuk berkembang, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produknya di tingkat nasional maupun global. (jsa)