Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 19 June 2025

Created: 19 June 2025

Purwodadi — Penataan ruang kota tidak hanya soal keteraturan, tetapi juga tentang merawat wajah kemanusiaan dalam kebijakan. Di tengah dinamika pertumbuhan kota, pedagang kaki lima (PKL) hadir sebagai bagian dari denyut ekonomi rakyat—bekerja keras, mandiri, dan berkontribusi nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.

Isu ini mengemuka dalam Forum Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (19/6/2025). Forum ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Grobogan, H. Sugeng Prasetyo, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta sejumlah perangkat daerah, antara lain Ketua Komisi A DPRD Grobogan, Komandan Kodim 0717/Grobogan, perwakilan dari Polres Grobogan dan Kejaksaan Negeri Grobogan, serta Disperindag, Bappeda, Disporabudpar, Disperakim, dan Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Forum ini membahas tantangan dalam penataan PKL, khususnya terkait kepatuhan terhadap zonasi lokasi usaha. Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2017, zona lokasi PKL dibagi menjadi tiga: Zona Merah (lokasi yang tidak diperbolehkan sama sekali, seperti depan rumah sakit, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan taman), Zona Kuning (lokasi tertentu dengan pembatasan waktu berjualan, seperti sekitar lapangan olahraga atau depan mal), dan Zona Hijau (lokasi yang diperuntukkan bagi PKL, seperti kawasan hasil relokasi atau pujasera, yang dilengkapi dengan rambu resmi). Penataan ini juga merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mengurai persoalan yang kerap muncul di lapangan. Beliau mengajak agar forum ini menjadi ruang dialog yang mencari solusi bersama dengan tetap berlandaskan pada penegakan aturan yang adil dan proporsional.

Penegakan zona memang diperlukan untuk menjaga wajah kota, kelancaran lalu lintas, dan kebersihan. Namun di sisi lain, banyak PKL berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidup harian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penataan harus mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kepedulian.

Wakil Bupati juga berharap agar forum ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang aplikatif dan inklusif. Menurutnya, persoalan PKL tidak semata menyangkut ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan kepekaan sosial dalam kebijakan publik yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat.

Peraturan daerah mengamanatkan bahwa kegiatan PKL sebagai usaha ekonomi kerakyatan perlu dikelola agar tidak mengganggu fungsi ruang publik, sekaligus tetap memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Maka, keberhasilan penataan harus dilihat bukan hanya dari lancarnya lalu lintas atau bersihnya ruang publik, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan hidup masyarakat secara adil dan manusiawi.

Penegakan aturan perlu dijalankan secara bijak dan berimbang, agar mendukung ketertiban tanpa mengabaikan pendekatan pembinaan dan pemberdayaan yang berkeadilan bagi pelaku usaha kecil. Forum ini diharapkan menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama, agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga selaras dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat di lapangan—sejalan dengan visi Kabupaten Grobogan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan melalui semangat Mbangun Desa Nata Kutha. (jsa) 

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 18 June 2025

Created: 18 June 2025

Purwodadi— Menjaga ruang publik tetap aman dan tertib bukan sekadar soal penegakan hukum. Ia menyangkut rasa tenang warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta menciptakan iklim yang sehat dan penuh kepercayaan bagi dunia usaha untuk berkembang. Karena itu, sinergi lintas lembaga menjadi pondasi penting dalam menghadapi persoalan premanisme dan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Memahami urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, Rabu (18/6/2025), di Ruang Amarta, Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi. Kegiatan ini dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Wahyu Susetijono.

Rapat ini menjadi tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200.6.2/e-374/POLPUM. Menyikapi arahan tersebut, Pemkab Grobogan telah membentuk Satuan Tugas Terpadu melalui Keputusan Bupati Nomor 200.1.4.4/412/2025. Satgas ini melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari perangkat daerah hingga instansi vertikal seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, dan Badan Intelijen Negara. Keterlibatan lintas institusi ini diharapkan mampu mendorong penanganan yang lebih terpadu dan responsif.

Kondisi sosial di Kabupaten Grobogan sendiri saat ini tergolong stabil. Data per 13 Juni 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 287 organisasi kemasyarakatan telah melaporkan keberadaannya secara resmi. Belum ditemukan adanya laporan konflik atau pelanggaran hukum yang melibatkan ormas-ormas tersebut.

“Hingga saat ini, situasi di wilayah Kabupaten Grobogan terpantau kondusif, tanpa adanya laporan permasalahan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Grobogan. Kondisi ini mencerminkan stabilitas sosial yang baik serta hubungan yang harmonis antara ormas dan masyarakat setempat,” ujar Plh. Sekda, Wahyu Susetijono.

Meski demikian, pembentukan Satgas ini bukan sekadar reaktif terhadap potensi gangguan, melainkan langkah proaktif yang mengedepankan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. Wahyu menekankan pentingnya pendekatan persuasif sebagai strategi awal dalam menangani ormas yang melakukan pelanggaran.

“Dalam melaksanakan penanganan ormas bermasalah yang melanggar kewajiban dan larangan perlu dikedepankan langkah-langkah persuasif sebelum dilakukan penerapan sanksi baik itu sanksi administrasi maupun pidana,” tegasnya.

Langkah persuasif tersebut mencakup pemanggilan pengurus ormas untuk klarifikasi, pemberitahuan atas pelanggaran, ajakan untuk menjaga ketertiban umum, serta permintaan agar ormas mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Jika langkah-langkah ini tidak diindahkan, barulah sanksi administratif seperti penghentian bantuan atau penghentian sementara kegiatan dapat diberlakukan. Namun, sesuai Pasal 66 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2016, sanksi tersebut hanya bisa dijatuhkan setelah mempertimbangkan pendapat pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian setempat.

Sebagai tindak lanjut, Wahyu juga menyerukan perlunya sinergi Forkopimda dan partisipasi aktif perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas. “Penanganan premanisme harus tegas terukur dan dalam pemberian sanksi administrasi dan pidana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia juga mengajak agar semua pihak memperkuat langkah preventif. “Tingkatkan upaya persuasif baik berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan, deteksi dini, cegah dini dan rehabilitasi. Dengan lapor cepat dan tepat atas munculnya permasalahan di wilayah.”

Lebih dari sekadar koordinasi teknis, rapat ini menjadi refleksi komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib. Ketertiban sosial yang terjaga tidak hanya menjamin stabilitas, tetapi juga memberi ruang bagi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada warga. Dalam semangat kolektif inilah, Grobogan terus bergerak maju dan membangun rasa aman sebagai fondasi kemajuan. (jsa)