Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 17 March 2026

Created: 17 March 2026

Purwodadi— Transisi kepemimpinan dalam layanan publik bukan sekadar pergantian jabatan. Di dalamnya ada proses menghargai capaian, membaca tantangan, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan tetap berjalan bagi masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam acara penyerahan tugas dan tanggung jawab di Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, Selasa (17/3/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, mewakili Bupati selaku KPM menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran sebelumnya, sekaligus menegaskan arah keberlanjutan pengelolaan layanan air minum ke depan.

“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih,” ujarnya.

Sekda Anang menilai, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang cukup signifikan. Perbaikan tidak hanya terlihat dari kondisi fisik kantor yang kini lebih representatif, tetapi juga dari kinerja keuangan yang mulai menunjukkan tren positif.

Ia mengungkapkan, pada periode sebelumnya Perumda Purwa Tirta Dharma sempat mengalami kerugian kumulatif lebih dari Rp6 miliar sampai tahun 2021. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi tersebut mulai berbalik dengan capaian laba.

“Ini bukan hal mudah. Ada proses panjang, mulai dari penataan manajemen, kesungguhan pegawai, hingga pembenahan internal lainnya,” jelasnya.

Meski demikian, capaian laba tersebut masih digunakan untuk menutup kerugian masa lalu yang hingga kini masih tersisa sekitar Rp2 miliar. Ke depan, ketika kondisi keuangan semakin sehat, keuntungan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung kesejahteraan pegawai, hingga memberikan kontribusi dividen kepada daerah.

Di sisi layanan, Sekda Anang Armunanto juga mengakui adanya perbaikan, baik dari aspek kontinuitas, kuantitas, maupun kualitas air. Namun sejumlah kendala masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Kondisi jaringan perpipaan yang telah lama, ketersediaan sumber air baku yang belum stabil, hingga kualitas air yang pada kondisi tertentu masih keruh menjadi tantangan yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, layanan yang belum optimal selama 24 jam, tekanan air yang belum merata, serta keluhan masyarakat terkait meter air juga masih muncul.

“Plus dan minusnya kita apresiasi. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih ada keluhan masyarakat yang harus dijawab bersama,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Sekda menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Direktur Perumda Purwa Tirta Dharma merupakan bagian dari proses transisi yang sejalan dengan berakhirnya masa jabatan direksi, sekaligus hasil evaluasi untuk penguatan kinerja ke depan. Keputusan tersebut tetap disertai penghargaan atas kontribusi yang telah mendorong perubahan positif di tubuh perusahaan.

Ia menjelaskan, dalam struktur Perumda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Daerah selaku KPM merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki kewenangan strategis, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi. Sementara itu, Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat dalam pengelolaan perusahaan.

Sesuai ketentuan tersebut, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas hingga ditetapkannya Direksi definitif, paling lama enam bulan.

Untuk itu, ditetapkan Heru Dwi Cahyono, yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Penunjukan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan atau sampai dengan diangkatnya direktur definitif melalui mekanisme seleksi terbuka.

Sekda menegaskan, proses pengisian jabatan direktur akan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi bersama, sehingga menghasilkan figur yang mampu melanjutkan sekaligus memperkuat kinerja perusahaan.

“Tidak ada superman, yang ada super team,” pesannya.

Ia juga mengingatkan agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja tetap menjadi perhatian dalam operasional perusahaan.

Sementara itu, Direktur sebelumnya, Myra Heltyani, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh jajaran yang telah mendukung proses pembenahan selama masa kepemimpinannya.

Ia menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penyusunan peraturan perusahaan, standar operasional prosedur, hingga penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pendampingan BPKP.

“Yang baik dipertahankan, yang kurang diperbaiki,” ujarnya.

Menurutnya, fondasi yang telah dibangun tersebut menjadi modal penting bagi manajemen selanjutnya untuk terus mengembangkan layanan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui proses transisi ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan layanan air minum yang lebih baik. Perbaikan yang telah berjalan diharapkan tidak berhenti, tetapi terus dilanjutkan, agar layanan dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat ini semakin merata, berkualitas, dan dapat diandalkan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 13 March 2026

Created: 13 March 2026

Purwodadi—Mengelola layanan publik bukan hanya soal menyediakan fasilitas atau tenaga pelayanan. Di baliknya, ada tata kelola keuangan yang harus dijaga dengan cermat agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar mendukung kualitas layanan bagi masyarakat.

Hal itu menjadi perhatian dalam rapat koordinasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sekaligus sosialisasi penerapan SIPD e-BLUD yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto, Jumat (13/3/2026), di ruang rapat Wakil Bupati.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, serta dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Daerah, Kabid Administrasi Anggaran BPPKAD, dan Kabag Hukum Setda.

Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto menekankan bahwa fleksibilitas yang dimiliki BLUD harus diimbangi dengan ketelitian dalam pengelolaan keuangan. Berbeda dengan perangkat daerah pada umumnya, BLUD diberikan ruang keluwesan dalam mengelola pendapatan dan belanja agar layanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan responsif. Namun keluwesan tersebut tetap berada dalam koridor aturan.

“Hati-hati. Sudah diberikan pengecualian dan fleksibilitas, jangan sampai justru terjadi kesalahan,” ujarnya.

Menurut Sekda, kekeliruan dalam pengelolaan keuangan sering kali bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian atau kurang cermat membaca ketentuan. Karena itu, setiap pengeluaran harus benar-benar bertumpu pada perencanaan yang jelas.

“Pada prinsipnya setiap uang yang keluar harus didukung perencanaan yang baik,” katanya.

Ia menegaskan, pelaksanaan kegiatan BLUD harus merujuk pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah disusun. Dokumen ini memuat rencana kegiatan layanan, target kinerja, serta proyeksi pendapatan dan belanja BLUD dalam satu tahun anggaran.

“Kalau BLUD memiliki RBA, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan RBA,” lanjutnya.

Sekda juga mengingatkan bahwa BLUD tidak dibentuk untuk mengejar keuntungan semata. Fleksibilitas yang diberikan justru dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Apabila dari kegiatan layanan diperoleh surplus, dana tersebut pada prinsipnya digunakan kembali untuk memperkuat pelayanan, termasuk mendukung kesejahteraan pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan.

Selain soal kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, Sekda Anang Armunanto juga menekankan pentingnya memahami kerangka hukum pengelolaan BLUD. Ia mengingatkan bahwa tata kelola BLUD berada dalam kerangka regulasi nasional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan layanan publik.

Salah satu pedoman utama yang perlu dicermati adalah Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menjadi rujukan teknis dalam pengelolaan BLUD di daerah. Dalam sektor kesehatan, kerangka tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan ruang bagi fasilitas kesehatan pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Dari kerangka aturan tersebut, pelaksanaan BLUD di daerah juga perlu didukung dengan kebijakan turunan di tingkat pemerintah daerah. Karena itu, Sekda menilai sejumlah Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan BLUD perlu segera diselesaikan agar memiliki pedoman operasional yang jelas.

Beberapa di antaranya menyangkut tata cara pengadaan barang dan jasa BLUD, mekanisme penghapusan piutang, tata cara kerja sama, hingga kebijakan akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Sekda mengakui bahwa proses penyusunan peraturan kepala daerah saat ini menghadapi tantangan tersendiri. Setiap rancangan peraturan harus melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Secara normatif proses tersebut dijadwalkan selama 14 hari kerja. Namun dalam praktiknya sering memerlukan waktu lebih panjang karena adanya tahapan pra-harmonisasi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyusunan regulasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan BLUD.

Selain aspek regulasi, Sekda juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam kelembagaan BLUD. Secara ideal, setiap BLUD memiliki satuan pengawas internal sebagai bagian dari sistem pengendalian.

Namun pada beberapa unit layanan seperti puskesmas, struktur tersebut belum sepenuhnya terbentuk. Dalam kondisi seperti itu, fungsi pengawasan menjadi tanggung jawab pimpinan BLUD yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah pembina.

Di sisi lain, penguatan tata kelola juga didorong melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sekda menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform terpadu pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu pengembangannya adalah SIPD e-BLUD, sistem informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus keuangan BLUD secara elektronik, mulai dari perencanaan, penyusunan RBA, penatausahaan, hingga pelaporan.

Dengan sistem ini, pengelolaan keuangan BLUD diharapkan semakin transparan, akuntabel, sekaligus tetap memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan agar layanan publik dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Menutup arahannya, Sekda mengajak seluruh pengelola BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menjaga komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola layanan.

“Panglima kerja kita itu aturan,” ujarnya.

Melalui tata kelola yang tertib, sistem yang terintegrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, BLUD diharapkan tidak hanya mampu menjaga akuntabilitas keuangan, tetapi juga semakin responsif dalam memberikan layanan yang langsung dirasakan masyarakat. (jsa)