Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 26 November 2025

Created: 26 November 2025

Purwodadi— Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi ruang awal untuk memahami arah pembangunan daerah dan peran setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya. Dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Rabu (26/11/2025), Sekda Anang Armunanto menyapa 789 peserta orientasi secara daring dan mengajak mereka melihat kembali fondasi kerja pemerintahan lima tahun ke depan.

Ia membuka pemaparannya dengan memperkenalkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan 2025–2029: “Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Bagi Sekda, arah besar ini hanya dapat dicapai jika seluruh unsur birokrasi memahami kedalaman makna yang terkandung di dalamnya.

Maju dipaparkannya sebagai kemampuan daerah untuk tumbuh dan bersaing, modern dalam cara bekerja, serta inovatif dalam menyelesaikan persoalan publik. Sejahtera menggambarkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mendapatkan akses layanan dasar secara adil, dan bertumbuh dalam kultur yang beretika serta berakar pada kearifan lokal. Adapun berkelanjutan dimaknai sebagai konsistensi pembangunan yang menjaga lingkungan, tangguh menghadapi risiko bencana, dan tetap meneruskan capaian yang telah dirintis sebelumnya.

Dari visi tersebut, lahirlah lima misi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah: penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur yang merata dan tangguh, serta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan responsif. Sekda menekankan bahwa seluruh misi ini bukan sekadar daftar teknokratis, melainkan arah yang memastikan masyarakat benar-benar merasakan perubahan.


Tahapan pembangunan tahunan 2026–2030 ia uraikan secara berjenjang—mulai dari peningkatan produktivitas ekonomi dan akselerasi infrastruktur berkelanjutan, penguatan ekonomi inklusif dan pelayanan publik modern, hingga pada 2030 terwujudnya Grobogan yang lebih kompetitif, berkeadilan, dan siap menghadapi perubahan besar dalam transformasi pembangunan.

Program-program prioritas pun menggambarkan bagaimana visi itu diterjemahkan ke langkah nyata: hilirisasi produk pertanian unggulan, pemenuhan kebutuhan dasar untuk mempercepat penurunan kemiskinan, optimalisasi balai latihan kerja, beasiswa pendidikan dan penguatan budaya, pembangunan jalan desa hingga penanganan banjir, serta peningkatan kualitas birokrasi melalui penguatan core value ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Di hadapan para peserta, Sekda menegaskan bahwa orientasi bukan sekadar tahapan administrasi, melainkan pijakan untuk membangun budaya kerja yang kuat. “Setiap ASN punya peran penting agar pembangunan berjalan sesuai tujuan. Kita butuh pelayanan yang responsif, adaptif, dan kesediaan untuk terus meningkatkan kualitas kerja,” ujarnya. Sekda mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan pada kinerja pemerintah—sebuah pesan yang menegaskan pentingnya kesadaran bahwa setiap tugas ASN, sekecil apa pun, memberi kontribusi bagi masa depan Grobogan.


Bagi para PPPK, paparan ini menjadi jendela untuk melihat bagaimana tugas mereka kelak terhubung dengan tujuan besar daerah. Orientasi, ditekankan Sekda, adalah titik awal untuk bekerja dengan nilai, disiplin, dan komitmen yang sejalan.

Dari ruang daring yang terbatas itu, arah pembangunan lima tahun ke depan disimpulkan dalam satu gagasan yang meneguhkan: pelayanan publik bukan tentang posisi yang diemban, tetapi tentang langkah ASN yang selaras—membangun tata kelola yang adaptif, bertanggung jawab, dan benar-benar hadir bagi masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 24 November 2025

Created: 24 November 2025

Purwodadi— Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan kembali dibahas secara mendalam melalui Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, Senin (24/11/2025). Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, instansi teknis, serta pengelola program untuk menyamakan langkah penanganan kemiskinan yang lebih terarah dan berbasis data.

Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya memahami metodologi pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu pendekatan kebutuhan dasar—mengukur kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan dan nonpangan.

Tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir menjadi dasar optimisme terhadap upaya perbaikan yang berkelanjutan.

“Kita semua yang hadir di ruangan ini harus mengetahui bahwa dari waktu ke waktu upaya penanggulangan kemiskinan Grobogan sudah membuahkan hasil sehingga terus menurun,” ujar Sekda.

Angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan tercatat turun dari 12,74% pada 2021 menjadi 10,63% di tahun 2025, atau penurunan sekitar 10 ribu penduduk miskin hanya dalam satu tahun terakhir (dari 11,32% pada 2024 menjadi 10,63% pada 2025). Capaian ini telah memenuhi target RPJMD 2025–2029 pada kisaran 10,90%–10,40%, sekaligus menunjukkan arah kebijakan yang mulai membuahkan hasil di lapangan.

Meski begitu, Sekda menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan agar kebijakan ke depan semakin kuat dan tepat sasaran. Penurunan kemiskinan, menurutnya, tidak cukup hanya dilihat dari persentase, tetapi juga memperhatikan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih menggambarkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Landasan strategis penanggulangan kemiskinan di Grobogan telah diperkuat melalui Perbup Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan serta pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Prioritas tematik RPJMD berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan.

Salah satu isu penting yang mengemuka dalam forum ini adalah validitas dan pemutakhiran data sasaran bantuan. Dengan diterapkannya Inpres No. 4 Tahun 2025, DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) ditetapkan sebagai satu-satunya rujukan By Name By Address untuk intervensi kemiskinan, termasuk penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, maupun jalur afirmasi pendidikan. Perubahan cepat ini menimbulkan dinamika di lapangan dan membutuhkan mekanisme pembaruan data yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.

“FGD ini ruang untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi nyata. Program harus tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan tidak sekadar seremonial,” tegas Sekda. “Saya berharap diskusi hari ini menghasilkan langkah yang bisa diimplementasikan bersama.”

Para narasumber dari Bappeda Jawa Tengah, BPS, dan Dinas Sosial menekankan pentingnya intervensi menyeluruh di sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik. Penanganan kemiskinan, menurut mereka, tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kerja kolektif yang saling menguatkan.

Diskusi menegaskan kembali bahwa perbaikan sistem data merupakan fondasi penyaluran program yang efektif. Data yang akurat menjadi penentu siapa yang benar-benar membutuhkan dan memastikan intervensi berjalan tepat sasaran.

FGD ditutup dengan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyusun rekomendasi implementatif sebagai langkah nyata mempercepat penurunan kemiskinan.

Sebab penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal statistik yang bergerak turun, tetapi memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk hidup lebih layak, lebih berdaya, dan lebih bermartabat. (jsa)