HOME

AGENDA PIMPINAN DAERAH

LIPUTAN KHUSUS

Previous Year Previous Month Next Year Next Month

September 2022

6

AGENDA BUPATI

Kunjungan Polisi Kecil

08:00

Ruang Kerja Bupati

AGENDA BUPATI

Pembukaan Grobogan Job Fair

09:00

Gd. Wisuda Budaya Purwodadi

AGENDA BUPATI

Rapat Paripurna ke-39

11:00

Gedung Paripurna DPRD Kab. Grobogan

Date : Tuesday, 06 September 2022

7

AGENDA BUPATI

Rapat Paripurna ke-40 : Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan keputusan dan Persetujuan Bersama)

10:00

Gedung Paripurna DPRD Kab. Grobogan

Date : Wednesday, 07 September 2022

12

AGENDA BUPATI

Pertemuan secara hybrid dengan presiden membahas pengendalian Inflasi di daerah

13:00

R. Rapat Wakil Bupati Grobogan

Date : Monday, 12 September 2022

Read Time: 1 min

Published: 28 September 2022

Created: 28 September 2022

Surakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan berkomitmen dan menyatakan siap mengikuti pendampingan Fraud Control Plan (FCP) atau Rencana Pengendalian Kecurangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H, M.M saat membuka “Sosialisasi Rencana Pengendalian Kecurangan Kabupaten Grobogan Tahun 2022" yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan di Surakarta, Selasa (27/9/2022).

"Khusus terkait rencana pengendalian kecurangan dan penyusunan DFCP (Diagnostic Fraud Control Plan), yang disosialisasikan malam hari ini (Selasa, 27/9/2022), kami mohon untuk dapat dilakukan pendampingan kepada semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang selanjutnya akan kami tetapkan dalam Peraturan Bupati", ujar Bupati Sri Sumarni.

Fraud Control Plan (FCP) merupakan suatu program dari BPKP yang dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud (kecurangan), atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi fraud.

Pihaknya menyampaikan bahwa pendampingan pengendalian kecurangan memiliki urgensi guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Grobogan 2021-2026. Menurutnya, diperlukan pengawalan, monitoring, dan pengawasan pada tiap program, kegiatan, beserta penganggarannya. Tak terkecuali dalam tataran pelaksanaan, dirinya mengingatkan harus ada komitmen dan konsistensi dari segenap level hirarki untuk tidak melakukan perbuatan curang dan bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Perbuatan curang (fraud) akan berdampak merusak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, yang dirasakan seketika ataupun perlahan-lahan. Bagi suatu organisasi, dapat menimbulkan kerugian finansial yang menghambat tercapainya tujuan organisasi", terangnya.

Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan, hasil verifikasi 8 area MCP (Monitoring Center for Prevention) Korsupgah KPK (Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi) yang meliputi perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen ASN, optimalisasi pajak, manajemen asset dan tata kelola keuangan desa, data yang dicapai Kabupaten Grobogan per tanggal 27 September 2022 adalah sebesar 70,79 %. Menyikapi hal itu, Bupati meminta pemenuhan pada masing-masing area perlu dioptimalkan.

"Tidak hanya MCP saja, tetapi juga untuk implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), pengelolaan managemen resiko, dan pembangunan ZI (Zona Integritas) menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) juga harus terus ditingkatkan", tegasnya

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Korwas Investigasi beserta Tim, Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Moh. Sumarsono, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Inspektor Kabupaten Grobogan dan jajaran, pimpinan OPD atau yang mewakili, serta tamu undangan lainnya.

(Kontributor: Protkompim-- JSA (Artikel), Foto (ASA))

Read Time: 1 min

Published: 27 September 2022

Created: 27 September 2022

Grobogan - Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau dikenal juga sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tahun 2022 yang dilaksanakan di halaman Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, Senin (26/9/2022).

Adapun peringatan HANTARU tahun 2022 ini mengusung tema “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh”. Diharapkan dengan tema tersebut akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, murah, cepat, efektif, dan efisien.

Dalam pidatonya, Wabup Bambang Pujiyanto menyampaikan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahyanto agar secara bersama-sama melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pihaknya juga mengingatkan terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria, pemberantasan Mafia Tanah, serta bersama-sama mendukung pembangunan IKN (Ibu Kota Negara).

Wabup Bambang Pujiyanto memaparkan bahwa program PTSL dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah mengalami loncatan yang sangat signifikan. Bahkan, capaian jumlah tanah terdaftar saat ini sebanding dengan capaian 70 tahun sebelum program PTSL dilaksanakan.

“Hingga saat ini capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,7 %. Untuk mencapai target 100 % pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari”, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Salah satunya melalui skema Reforma Agraria dengan meredistribusikan tanah-tanah kepada masyarakat. Tahun ini Kementerian ATR/BPN menargetkan redistribusi tanah sebanyak 424.510 bidang. Sementara terkait Mafia Tanah, pihaknya mengajak adanya sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Badan Peradilan.

Turut hadir dalam acara tersebut, jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan atau yang mewakili, jajaran pimpinan dan pegawai serta keluarga besar Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan, dan tamu undangan lainnya.

(Kontributor: Protkompim—JSA (Artikel), PJY (Foto))

Read Time: 1 min

Published: 26 September 2022

Created: 26 September 2022

Jepara - Pemerintah kian menggencarkan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Salah satu programnya adalah memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam pada itu, Pemerintah juga terus mengupayakan pelaksanaan program Pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dengan didukung digitalisasi di semua lini.
Guna memfasilitasi antara kebutuhan tranparansi dan akuntabilitas Pemerintah dengan pemberdayaan UMKM, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar pelatihan Blangkon Jateng (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah) di Jepara, Senin (26/9/2022).
“Saat ini pemerintah terus menggencarkan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Salah satu program pemerintah adalah dengan memberdayakan UMKM dalam membangkitkan perekonomian bangsa”, ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si.
“Hal ini sejalan dengan ayat (2) pasal 65 Peraturan Presiden (Perpres) 12 Tahun 2021 bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah”, lanjutnya.
Sekda Sumarsono menyampaikan guna memfasilitasi antara Pemerintah dengan UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan program Bela Pengadaan (Belanja Langsung Pengadaan). Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace.
“Di Jawa Tengan Bela Pengadaaan diwujudkan dengan aplikasi Blangkon Jateng (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah). Hal ini memungkinkan Pemerintah melakukan belanja rutin secara daring maksimal Rp200 juta dengan UMKM yang telah terdaftar di Blangkon Jateng”, ujarnya.
Blangkon Jateng merupakan internalisasi perubahan budaya kerja menuju digitalisasi pengadaan barang/Jasa, dengan tujuan memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada usaha kecil, mikro dan koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah, mendorong UMK Go Digital, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP); dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP.
“Keberhasilan penggunaan aplikasi Blangkon merupakan sinergi dari UMKM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Semua elemen harus mendukung Blangkon Jateng karena belanja sampai dengan Rp200 Juta secara elektronik menjadi konsen dari KPK sebagai bentuk transparansi dalam pengadaan”, tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Sumarsono berharap agar peserta mengikuti jalannya pelatihan dengan baik. Pihaknya berharap, setelah mengikuti kegiatan ini, kompetensi personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini tentu berdampak pada meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa dan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan Muhlisin, S.E, M.Si menyampaikan bahwa pelatihan ini rencananya akan dilaksanakan selama 2 (Dua) hari, 26-27 September 2022, diikuti oleh 20 peserta pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan.
“Tujuan pelatihan ini adalah agar personil Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan mampu menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui toko daring sesuai dengan regulasi yang berlaku”, ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah dan Pengelola Platform Marketplace selaku narasumber, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, dan tamu undangan lainnya.