AGENDA PIMPINAN DAERAH

LIPUTAN KHUSUS

Read Time: 1 min

WhatsApp Image 2022 06 28 at 10.50.10Grobogan - Sekda Kabupaten Grobogan, Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si membuka acara sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi perangkat daerah Kabupaten Grobogan tahun 2022 yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Grobogan, Selasa (28/06/2022).

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan akan pentingnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Grobogan.

“Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Grobogan merupakan kewajiban kita bersama untuk terus kita kembangkan. Setiap perangkat daerah harus memiliki target- target yang sejalan dengan target pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu”. Jelasnya.

Sekda menambahkan bahwa pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sementara langkah operasionalnya juga ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi setiap lima tahun sekali di mana pada tahun 2022 ini merupakan periode ketiga tahun Road Map 2020-2024.

“Sejalan dengan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan misi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam dokumen perencanaan daerah mulai tahun 2011”, terang Dr.Ir. Moh. Sumarsono. Lanjutnya, “Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dan ketaatan kita pada kebijakan nasional terhadap prioritas Reformasi Birokrasi”. Imbuhnya.

WhatsApp Image 2022 06 28 at 10.50.11Pada kesempatan tersebut, Sekda Grobogan menyampaikan terima kasih kepada seluruh SKPD yang dalam penyusunan Rencana Srategis (Renstra) sebagian besar sudah sesuai dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Grobogan, khususnya terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sekda juga mengapresiasi seluruh Kecamatan yang mulai tahun ini telah berhasil melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Meskipun demikian, beliau mengingatkan bahwa monitoring dan evaluasi harus dijalankan secara berkala untuk memastikan target-target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

“Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementrian PAN dan RB selama tiga tahun terakhir, menunjukkan nilai capaian kita mengalami kenaikan, yaitu 62.78; 63.99; dan 64.73 dengan rata-rata kenaikan sebesar 0.97 poin. Namun perlu diketahui bahwa target nilai Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan tahun 2022 pada RPJMD sebesar 67.00 harus kita upayakan bersama-sama untuk dapat tercapai”, tegasnya.

Sekda Grobogan berharap melalui sosialisasi petunjuk teknis ini dapat dijadikan sebagai acuan dan dapat meningkatkan pemahaman bersama dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Grobogan. Pihaknya juga berharap agar setelah mengikuti sosialisasi ini segera menindaklanjutinya dengan upaya-upaya implementatif untuk menyukseskan program Reformasi Birokrasi sesuai yang telah direncanakan.

(Kontributor: Protkompim-JSA)

Read Time: 1 min

IMG 20220628 WA0021Grobogan - Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si membuka sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dan menyerahkan secara simbolis kepesertaan bagi pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang digelar di Hotel Grand Master, Selasa (28/06/2022).

“Pemerintah Kabupaten Grobogan telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai Non ASN”, ujar Sekda dalam sambutannya. 
Lanjutnya, adapun program BPJamsostek yang saat ini kita ikuti berupa manfaat santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Kepesertaan pegawai Non ASN ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Ketenagakerjaan. Sekda menjelaskan bahwa salah satu isi dari Instruksi Presiden tersebut adalah menugaskan Bupati untuk mengidentifikasi dan memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN di wilayahnya untuk menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Sekda juga menerangkan bahwa pada tahun anggaran 2022 ini, Pemerintah Daerah telah menganggarkan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai Non ASN dalam APBD serta APBDes.
“Tercatat 5.517 pegawai Non ASN aktif di 13 SKPD, seluruh BLUD meliputi 3 RSUD (yaitu RSUD dr. Soedjati, RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, dan RSUD Ki Ageng Selo), 30 Puskesmas dan Labkesda serta Perangkat Desa se-Kabupaten Grobogan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)”, terangnya.
Sekda juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan akan menindaklanjuti beberapa catatan dalam Rakor BPJS Ketenagakerjaan se-Jawa Tengah yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan beberapa waktu yang lalu. 
Beberapa catatan yang segera ditindaklanjuti tersebut adalah agar Dispemasdes mengoptimalkan pemanfaatan BPJamsostek di Pemerintah Desa melalui APBDes dengan menganggarkan program JKK/JKM untuk ketua RT/RW di desa.  Sementara bagi Pemerintah Kelurahan, khsususnya Camat Purwodadi, Camat Grobogan, dan Camat Wirosari,  Sekda meminta agar mendata ketua RT/RW di kelurahan termasuk juga mendata guru untuk kelurahan yang memiliki sekolah PAUD/TK di mana akan dibiayai melalui APBD. 
“Adapun untuk Setda dan Setwan, kepesertaan JKK/JKM untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota DPRD, karena masih adanya aturan yang membutuhkan sinkronisasi, sambil menunggu ketentuan dan arahan yang baru, saat ini kami masih mengikuti ketentuan yang sekarang masih berjalan”, terangnya.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Grobogan beserta jajaran, Kepala SKPD dan Pemimpin BLUD se-Kabupaten Grobogan, dan tamu undangan lainya.
 
(Kontributor: Protkompim—JSA)

Read Time: 1 min

IMG 20220627 WA0024Grobogan - Bupati Grobogan Sri Sumarni, S.H., M.M menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan terkait Pembicaraan Tingkat I Tahap Ketiga (Jawaban Bupati Grobogan) atas Pemandangan Umum DPRD Kabupaten Grobogan terhadap Raperda Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2023 di Ruang Paripurna I DPRD Kabupaten Grobogan, Senin (27/06/2022).

“Pada dasarnya rencana penyertaan modal sebagaimana saya ajukan telah didasarkan pada analisis investasi. Adapun dalam analisis investasi tersebut telah mempertimbangkan beberapa aspek terkait kelayakan penyertaan modal yang akan dilakukan”, ujar Sri Sumarni, S.H., M.M. dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan.
Menurut Sri Sumarni, S.H, M.M, berdasar hasil analisis yang telah dilakukan, penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah tersebut layak untuk dilaksanakan atau diberikan, sehingga bukan merupakan kebijakan yang dipaksakan.
Berkaitan dengan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Jateng, pihaknya menjelaskan bahwa BUMD tersebut merupakan perusahaan penjaminan kredit, sehingga tidak menyalurkan kredit secara langsung kepada masyarakat, melainkan hanya melakukan penjaminan kredit. Meskipun demikian, penyertaan modal terhadap PT. Jamkrida penting dilakukan karena selain mendapatkan deviden juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya UMKM.
“Pada dasarnya PT. Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, tapi mampu menjadi pemicu bagi UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, harus menjadi pertimbangan kita bersama pula bahwa selain dividen yang akan kita peroleh, terdapat manfaat lain pula yang akan didapatkan, di antaranya membantu UMKM di Kabupaten Grobogan sehingga semakin banyak yang dapat mengakses ke perbankan karena kreditnya dijamin oleh PT. Jamkrida Jateng serta sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, berdaya saing dan mandiri”, jelasnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, Sri Sumarni, S.H, M.M menjelaskan bahwa salah satu peruntukannya adalah untuk pelaksanaan program Hibah Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan pola penggantian biaya dari Pemerintah Pusat.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa program Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan program Pemerintah untuk menuju 100 – 0 – 100. Program Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1.000 (seribu) sambungan rumah”, jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Sumarni, S.H, M.M menjelaskan bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Grobogan yang  akan diterima oleh PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) tahun 2023 direncanakan untuk ekspansi kredit dengan penyaluran dana kredit untuk UMKM. Sementara, rencana penyertaan modal kepada Perumda Purwa Aksara pada Tahun 2023 direncanakan untuk penambahan modal usaha terutama untuk perdagangan dan percetakan. 
Pada kesempatan tersebut, Bupati Grobogan juga berharap kesediaan dan kerja sama segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan  untuk membahas kembali Raperda tersebut secara lebih detail dan komprehensif bersama dengan Tim Eksekutif sehingga dapat disetujui bersama menjadi Perda.
 
(Kontributur: Protkompim—JSA)
 

Page 270 of 355

Temukan Kami Disini

Pemerintahan

Hari Ini 1424

Kemarin 5646

Minggu Ini 32264

Bulan Ini 19939

Seluruh 12753456

Currently are 578 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana (LARI KESANA)

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana

WBS Grobogan

WBS Grobogan

SKM Setda Grobogan Triwulan I Tahun 2026

SKM Setda Triwulan I Tahun 2026

JDIH Kabupaten Grobogan

JDIH Kabupaten Grobogan