Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 August 2025

Created: 06 August 2025

Purwodadi — Pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia harus ditopang oleh data yang akurat, terintegrasi, dan terus diperbarui. Inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, dan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (6/8/2025), di ruang rapat Wakil Bupati.

Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS RI, Dr. Kadarmanto, M.A., Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, serta Kepala BPS Grobogan, Anang Sarwoto, beserta jajaran. Dari pihak Pemkab Grobogan, hadir para staf ahli bupati, asisten sekda, Kabag Perekonomian dan SDA Setda, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Disperindag, Disperakim, Dinas Ketahanan Pangan, dan Diskominfo.

Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sekda Anang Armunanto menegaskan bahwa data harus menjadi fondasi utama dalam setiap program pembangunan. Ia mendorong perangkat daerah terkait untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan statistik, mulai dari pendampingan di lapangan hingga pelaporan yang cepat dan akurat.

“Data itu adanya di depan. Semua program dan kegiatan akan tepat kalau datanya cepat, tepat, akurat, dan mutakhir,” ujarnya.

Lebih jauh, Sekda menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan berbasis wilayah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan dan program pembangunan dapat menjangkau kelompok rentan dan wilayah dengan kebutuhan paling mendesak.


Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang telah terbangun dengan Pemkab Grobogan. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat, mengingat DTSEN dan Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis yang membutuhkan keterlibatan menyeluruh dari pemerintah daerah.

“Kami berharap dukungan Pemkab Grobogan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPS ke depan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Kadarmanto menjelaskan bahwa DTSEN merupakan integrasi dari berbagai sistem data sosial ekonomi yang sebelumnya berjalan secara terpisah, seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE. Inisiatif ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang optimalisasi integrasi data sosial ekonomi, serta Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Dulu kita punya DTKS, Regsosek, P3KE. Sekarang dipadukan dalam satu sistem. Semua program nasional seperti bantuan sosial dan program tiga juta rumah juga akan mengacu pada DTSEN,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Grobogan, Anang Sarwoto, menambahkan bahwa pendekatan desil digunakan dalam DTSEN untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur. Proses pemutakhiran dilakukan secara berjenjang, mulai dari usulan masyarakat, verifikasi oleh pemerintah daerah, hingga penetapan oleh Kementerian Sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini BPS Grobogan tengah melaksanakan sejumlah kegiatan statistik penting, antara lain Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, Sakernas, dan survei perumahan. Selain itu, pemutakhiran kerangka geospasial juga tengah dilakukan sebagai bagian dari tahapan menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.


Dalam forum tersebut, sejumlah perangkat daerah turut menyampaikan kebutuhan terhadap data yang lebih rinci dan kontekstual, khususnya untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis wilayah dan menjangkau kelompok rentan secara lebih tepat. Diskusi berjalan terbuka, mencerminkan adanya semangat bersama untuk memperkuat sistem pendataan yang responsif dan kolaboratif.

Pertemuan ini mempertegas pemahaman bahwa keberhasilan pengelolaan data tidak hanya bergantung pada satu lembaga. Diperlukan kerja sama lintas sektor yang saling melengkapi, dengan peran aktif dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Data yang akurat memastikan program pemerintah menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Dari data tumbuh arah. Dari angka lahir kebijakan. Maka kejujuran dalam mendata dan sinergi dalam menjaganya adalah jalan menuju layanan publik yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 05 August 2025

Created: 05 August 2025

Purwodadi — Di tengah dinamika sosial dan tantangan ketertiban yang terus berkembang, keberadaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan. Mereka hadir paling dekat dengan warga—menjaga ketentraman lingkungan, membantu penanganan bencana, hingga memastikan jalannya proses demokrasi secara aman dan tertib.

Selasa (4/8/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, membuka Apel Gelar Pasukan dan Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) bagi anggota Satlinmas se-Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang digelar oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan di halaman Kantor Setda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan mempererat kebersamaan antarsesama anggota, sekaligus memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto menyoroti bahwa Satlinmas bukan hanya pelengkap aktivitas desa, melainkan bagian penting dari sistem ketahanan sosial masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, anggota Satlinmas memiliki sembilan tugas pokok dan dua tugas tambahan—mulai dari menjaga ketertiban umum, membantu penanggulangan bencana, hingga mendukung pelaksanaan pemilu dan kegiatan sosial lainnya.

“Satlinmas memiliki peran yang strategis dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan,” ujar Sekda.

Saat ini terdapat 12.106 anggota Satlinmas yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Jumlah tersebut mencerminkan kekuatan sosial yang besar, namun juga menjadi tantangan dalam hal pembinaan, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan anggota.

Sekda tidak menutup mata terhadap berbagai keterbatasan yang masih dihadapi, mulai dari usia anggota yang sebagian besar telah lanjut, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga minimnya dukungan anggaran. Meski demikian, ia menyampaikan keyakinannya bahwa dedikasi, loyalitas, dan kerja keras anggota Satlinmas akan tetap menjadikan peran mereka relevan dan semakin dibutuhkan masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, Sekda menyampaikan harapan agar para anggota Satlinmas dapat memperoleh akses terhadap program jaminan sosial, baik dalam bentuk jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya perhatian terhadap mereka yang setiap hari berada di garis depan pelindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, lomba PBB yang menjadi rangkaian kegiatan apel diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat pengabdian anggota. Tidak hanya mengasah kedisiplinan dan kekompakan, kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bersama dan membentuk ketangguhan—baik secara individu maupun sebagai tim.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi, menimba ilmu, membentuk sikap mental dan penampilan yang lebih baik, serta meningkatkan jiwa pengabdian dan jiwa korsa,” tambah Sekda. “Kalah dan menang itu biasa. Yang penting semangatnya.”

Lebih dari sekadar kompetisi, kegiatan ini menjadi bagian dari proses membangun karakter dan mentalitas. Disiplin, tanggung jawab, kekompakan, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat adalah bekal penting bagi para anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas sosial kemasyarakatan yang penuh dinamika.

Apel gelar pasukan dan lomba PBB ini menjadi pengingat bahwa ketertiban dan ketenteraman tidak hanya dijaga dari ruang-ruang pemerintahan, tetapi tumbuh dari dedikasi orang-orang yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Peran Satlinmas, meski sering luput dari perhatian, justru menjadi fondasi penting dalam menjaga keteraturan sosial, respons cepat terhadap krisis, dan solidaritas warga.

Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus memperkuat peran Satlinmas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus, namun langkah-langkah kecil yang konsisten diyakini akan memberi dampak nyata. Karena dalam kesederhanaan tugas mereka, tergambar ketulusan dan keteguhan hati untuk menjaga lingkungan tetap aman, tertib, dan penuh kepedulian. (jsa)