AGENDA PIMPINAN DAERAH

LIPUTAN KHUSUS

Read Time: 1 min
IMG 20230608 WA0005Grobogan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si meminta seluruh operator SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) desa segera melakukan penginputan seluruh warga yang sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk diusulkan menjadi PBI JK (Penerima Bantuan Iuaran Jaminan Kesehatan).
“Melalui Kegiatan hari ini dan besok, seluruh operator desa segera melakukan peng-entry-an seluruh warga yang sudah masuk DTKS untuk diusulkan menjadi PBI JK. Sekali lagi saya tekankan dengan kegiatan ini diharapkan peran aktif operator desa menginput usulan PBI JK melalui aplikasi SIKS NG”, ujar Sekda Sumarsono saat membuka acara Upaya Percepatan Penambahan PBI JK melalui Operator Desa di Hotel Grand Master Purwodadi, Kamis (8/6/2023).
IMG 20230608 WA0006Sekda Sumarsono berharap melalui kegiatan ini serta peran aktif operator desa dalam menginput usulan PBI JK melalui aplikasi SIKS NG dapat meningkatkan jumlah penduduk Kabupaten Grobogan yang tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu penting diupayakan guna mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Grobogan.
Sekda Sumarsono menyampaikan penduduk Kabupaten Grobogan yang sudah tercover sebagai Peserta JKN, per 1 Juni 2023, baru sejumlah 1.208.129 jiwa atau sebesar 80.48% dari total Penduduk Semester 2 Tahun 2022, sejumlah 1.501.145 jiwa. Tambahnya, saat ini PBI JK/APBN yang sudah dicover oleh Pemerintah Pusat sejumlah 698.469 atau 57, 81% dari total peserta JKN di Kabupaten Grobogan. 
“Masih ada 293.016 warga yang belum tercover dalam Program ini. Bisa jadi diantara jumlah yang belum tercover adalah saudara kita, tetangga kita ataupun warga yang ada di lingkungan kita”, terangnya.
UHC merupakan cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.
Dalam rangka mewujudkan UHC, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN/KIS bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial.
Pihaknya berharap melalui kolaborasi yang baik antara beberapa Perangkat Daerah, seperti Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) dengan BPJS Kesehatan, dapat menghasilkan output peningkatan cakupan kesehatan semesta serta kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan.
 
(Protkompim—JSA)
 

Read Time: 1 min

IMG 20230607 WA0044Grobogan - Guna mencegah berkembangnya intolerasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Grobogan, Wakil Bupati (Wabup) Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes. mengingatkan bahwa sejarah berdirinya bangsa Indonesia adalah kumpulan manusia-manusia yang tidak sama asal usulnya dan tidak serupa sifat-sifatnya. Dengan kata lain, Indonesia lahir dari rahim keberagaman, dan melalui persatuan, Indonesia menjadi negara-bangsa yang merdeka. 

“Indonesia adalah kumpulan manusia-manusia yang tidak sama asal usulnya dan tidak serupa sifat-sifatnya. Artinya Indonesia lahir dari keberagaman. Itu adalah anugrah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Sejarah mencatat bahwa melalui persatuanlah kita dapat menjadi Negara merdeka”, ujar Wabup Bambang Pujiyanto.
“Pemahaman ini harus diwariskan pada generasi penerus bangsa ini, sehingga semua menyadari bahwa kita semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dalam perbedaan, tidak ada istilah warga Negara kelas dua maupun tidak ada diskriminasi bagi seluruh warga”, imbuhnya.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada program acara Dialog Interaktif Purwodadi FM dengan tema “Toleransi dalam Keberagaman di Masyarakat”, Rabu (7/6/2023). IMG 20230607 WA0046Selain menghadirkan Wabup Bambang Pujiyanto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Grobogan Drs. Daru Wisakti, Msi, juga didapuk sebagai narasumber.
Wabup Bambang Pujiyanto menyebut tingkat kerukunan dan toleransi umat beragama di Grobogan masih sangat terpelihara. Hal itu ditunjukkan bukti-bukti empiris seperti masyarakat yang saling bergotong-royong, menggalang solidaritas antarumat beragama saat penanganan Covid-19, serta pelaksanaan kegiatan keagamaan dapat berjalan dengan aman dan damai. 
Lanjutnya, semasuki tahun politik, Wakil Bupati (Wabup) Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes. berpesan agar masyarakat tidak terpancing dengan adanya politik identitas. Menurutnya, mempolitisasi identitas dengan cara menjelekkan kelompok atau golongan lain sangat riskan memicu konflik antar golongan. Terlebih jika yang dipolitisasi menyangkut isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
“Sebenarnya yang tidak baik adalah jika kita mempolitisir identitas dengan cara menjelekkan kelompok atau golongan lain. Hal itu akan berdampak pada konflik antar golongan. Apalagi jika yang dipolitisir adalah isu terkait SARA”, ujar Wabup Bambang Pujiyanto.
Lanjutnya, “Seharusnya seluruh Paslon (Pasangan Calon) atau peserta Pemilu menjual dan beradu Visi, Misi, Program serta rekam jejak. Bagi masyarakat, saya berpesan agar jangan ikut terpancing adanya politik identitas. Berbeda pilihan boleh, namun tetap saling menghormati dan menghargai”.
Pihaknya berharap jika di masyarakat muncul riak-riak perbedaan agar menyikapi dengan bijaksana dan mengedapankan musyawarah. Menurutnya, perbedaan paham seringkali terjadi hanya karena persoalan perbedaan sudut pandang. 
“Perbedaan paham seringkali hanyalah persoalan sudut pandang saja. Oleh karena itu duduk bersama adalah solusi. Saya sangat yakin masyarakat kita cinta damai, cinta kerukunan, cinta persatuan. Mari kita pertahankan! ,” pungkasnya.
(Protkompim— JSA)
 

Read Time: 1 min

WhatsApp Image 2023 06 07 at 13.28.59Grobogan - Kepada Gubernur Jawa Tengah, Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Grobogan.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan dan Percepatan Intervensi PKE (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim) bersama Gubernur Jawa Tengah secara Virtual dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (7/6/2023).

Bupati Sri Sumarni mengatakan salah satu langkah yang dilakukannya adalah memastikan data BNBA (By Name By Address) sasaran intervensi kemiskinan ekstrim yang harus diintervensi terkait 8 (Delapan) sektor, yakni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), listrik, sumber air/air bersih, jamban, anak tidak sekolah, disabilitas, tidak bekerja, dan risiko stunting.

WhatsApp Image 2023 06 07 at 13.29.40Selain itu, pihaknya secara rutin menggelar rapat koordinasi mingguan untuk memantau dan mengevaluasi progres penanganan maupun kendala yang dihadapi.

Upaya yang lain dilakukan adalah memetakan penanganan intervensi yang sudah dianggarkan melalui APBN, APBD Provinsi/Kabupaten dan Desa di tahun 2023 ini. Termasuk memberikan pengarahan kepada Kepala Desa guna menggunakan APBDes tahun 2023 dalam mengintervensi sasaran BNBA kemiskinan ekstrim.

“Memetakan penanganan ini, kita inventaris yang sudah dianggarkan melalui APBN, APBD, mungkin dari Provinsi, Kabupaten, dari Desa, dan termasuk di provinsi ini sebetulnya banyak anggaran tapi tidak sesuai dengan data ektrim yang di lokasi desa”, terangnya

“Pengarahan APBDes Tahun 2023 sesuai aturan untuk digunakan juga dalam sasaran BNBA ini termausk kemiskinan ekstrim sudah dilaksanakan”, imbuhnya.

WhatsApp Image 2023 06 07 at 13.30.12Pihaknya juga mengatakan mengajak berbagai pihak bergotong-royong untuk “ngroyok bareng” menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim ini.

“Saya terus berkoordinasi termasuk CSR (Corporate Social Responsibility),  nanti saya akan mengumpulkan teman-teman swasta ikut serta memberi andil di dalamnya untuk menyelesaikan RTLH, termasuk di BAZNAS sudah ada alokasi di tahun ini ada 100 rumah. Tahun ini, data 7.117 rumah,  sudah ada anggaran 130 rumah, termasuk CSR nanti mungkin ada tambahan lagi. Dan saya minta doanya Bapak, (red: anggaran) perubahan saya juga akan menganggarkan 600 rumah layak huni. Dan saya akan kerja sama dengan swasta, dengan TNI-POLRI, saya ajak rembuk bareng keroyok bareng-bareng, dan kalau memang dari Provinsi masih ada anggaran mohon dibantu Bapak”, ungkapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah-langkah terukur yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PKE) yang ada di Kabupaten Grobogan.

“Saya ucapkan terima kasih Bu Sri dari Grobogan, nha ini sudah mulai terukur mulai bagus … Jadi progres-progres seperti di Grobogan tadi disiapkan, nanti kami akan menyelesaikan ini, menyelesaikan ini, menyelesaikan ini”, ujar Gubernur Ganjar.

“Bu Sri Punya pengalaman, maka beberapa perusahaan yang ada di sana bisa diajak untuk terlibat umpama yang sifatnya fisik rumah tadi , ada batu ada pasir ada semen ada manusia, Bapak Ibu terbayangkan, semennya umpamanya pabrik semen, pasir, itu yang para penambang-penambang itu ayo csr-mu, ayo bantu, tapi ya yang legal”, terangnya.

Turut hadir dalam rapat ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Kepala DP3AKB Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, serta para Camat.

(Protkompim— JSA)

Page 202 of 342

Temukan Kami Disini

Pengunjung

Hari Ini 7530

Kemarin 4174

Minggu Ini 26623

Bulan Ini 26623

Seluruh 8191469

Currently are 567 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana (LARI KESANA)

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana

WBS Grobogan

WBS Grobogan