AGENDA PIMPINAN DAERAH

LIPUTAN KHUSUS

Read Time: 1 min

IMG 20230118 WA0128Grobogan – Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes meminta Pimpinan Perangkat Daerah berkomitmen penuh dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Grobogan agar tercipta   hasil dengan tingkat validitas dan akuntabilitas tinggi.

“Pimpinan Perangkat Daerah saya minta untuk bertanggungjawab penuh atas data pelaksanaan  kegiatan yang dilaporkan pada dokumen LKPJ, LPPD, dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), serta  berkomitmen  penuh  sejak tahapan proses penghimpunan dan penyiapan data, sampai dengan proses  pembahasan LKPJ di DPRD, dan proses evaluasi LPPD dan SPM oleh Pemerintah Pusat”, tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wabup Bambang Pujiyanto saat membuka Sosialisasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun 2022 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Grobogan di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Rabu, (18/01/2023).
IMG 20230118 WA0127Wabup Bambang Pujiyanto mengingatkan agar Perangkat Daerah melaporkan data yang valid, serta mengupas secara tuntas manfaat dan kontribusi kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja  pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) t ahun 2021-2026. Menurutnya, hal  itu akan berguna  sebagai  bahan evaluasi kinerja,  serta  akan  menjadi bahan  evaluasi  program kerja dan kegiatan yang akan datang.
Pihaknya berharap setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi seluruh permintaan data dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Harapannya, LKPJ sudah dapat disampaikan kepada    DPRD Kabupaten Grobogan, dan LPPD sudah dapat dilaporkan kepada Gubernur pada bulan Maret 2023 mendatang.
“Komitmen penuh diperlukan dalam penyusunan laporan agar tercipta hasil dengan tingkat validitas dan akuntabilitas tinggi”, ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (Sekda) Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si menyampaikan LKPJ dan LPPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggarann kepada DPRD dan masyarakat.
Sekda berharap melalui sosialisasi ini seluruh jajaran yang bertanggung jawab dalam penyusunan LKPJ dan LPPD dapat semakin terampil, berkualitas, terintegrasi dengan informasi kinerja yang akurat dan akuntabel, serta selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Kami berharap selesai sosialisasi ini, dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) se-Kabupaten Grobogan secepatnya dibuat dan dikumpulkan ke Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan sampai pada batas waktu yang telah ditentukan paling lambat tanggal 27 Januari 2023”, terangnya.
 
(Kontributor: Protkompim— JSA)

Read Time: 1 min
IMG 20230116 WA0021Grobogan - Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (Sekda) Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si berharap agar Perangkat Daerah segera memetakan kebutuhan pengadaan barang dan jasa pada dinas masing-masing. Hal itu agar tidak ada pengadaan barang atau jasa yang terlambat atau terlewatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekda Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Senin (16/01/2023).
Sekda Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si juga menyampaikan bagi perangkat daerah yang memiliki pekerjaan tender/seleksi agar segera mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan data-data lain serta memperhatikan jadwal yang sudah disusun Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan.
“Bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki tender/seleksi mohon untuk mempersiapkan KAK dan data-data lain yang dibutuhkan serta memperhatikan jadwal yang telah disusun oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di mana pengajuan untuk mengikuti tender periode I paling lambat tanggal 23 Januari 2023 dan telah diupload pada LPSE Kabupaten Grobogan”, ujarnya.
IMG 20230116 WA0022Sekda juga menyampaikan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin 13, maka pada tahun ini Pemkab Grobogan akan melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
“Pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Grobogan akan mulai melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) tender non tender, katalog nasional, katalog sektoral, katalog lokal, maupun toko daring. Saya kira sudah dari kemarin tahun 2022 kita sudah mulai  elektronik. Tahun ini tidak ada lagi tawar menawar yang tidak menggunakan elektronik”, terangnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan Muhlisin, S.E, M.Si menyampaikan rapat koordinasi ini sebagai sebagai langkah percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2023. 
Pihaknya mengatakan kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai arah kebijakan pengadaan barang dan jasa di kabupaten Grobogan dengan tujuan mengindetifikasi paket-paket pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Grobogan, khususnya dengan metode tender, sebagai startegi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.
Turut hadir dalam rakor ini, Inspektur Kabupaten Grobogan Moch. Susilo, S.H.,M.M.,CFrA.,CGCAE.,QRGP. Acara ini diselenggarakan dalam waktu 1 (Satu) hari dan diikuti oleh 96 peserta yang berasal dari masing-masing perangkat daerah. 
 
(Kontributor: Protkompim— JSA)

Read Time: 1 min
IMG 20230116 WA0020Grobogan – Guna memberikan kejelasan mekanisme pembentukan, pelaksanaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama, serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaannya serta digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, Bupati Grobogan telah menerbitkan Peraturan Bupati Grobogan (Perbup) Nomor 47 Tahun 2022.
Perbup tersebut mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) menjadi BUM Desa Bersama. Selain itu, juga memuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengelola dan pengembangan kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks-PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (Asisten I Sekda) Drs. Mokamat, M.Si, saat memberikan sambutan pada acara “Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2022 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelola dan Pengembangan Kegiatan Dana Bergulir Masyarkat Eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan menjadi BUM Desa Bersama” yang diselenggarakan di Hotel Frontone Purwodadi, Senin (16/01/2023).
Asisten I Sekda Mokamat menjelaskan transformasi Dana Bergulir Masyarakat Eks- PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan peraturan pelaksana atas mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. 
“Pasal 73 (PP Nomor 11 Tahun 2021) menyatakan kewajiban dari keseluruhan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd dibentuk menjadi BUM Desa Bersama”, paparnya.
Dirinya menjelaskan proses pembentukan BUM Desa sampai dengan saat ini telah sampai pada tahap pelaksanaan. Menurutnya, serangkaian tahapan dalam proses pembentukan BUM Desa telah selesai dilaksanakan. Sosialisasi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan telah dilaksanakan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Musyawarah Desa yang menghasilkan Peraturan Desa tentang persetujuan nama dan penyertaan modal desa. Selanjutnya terkait penyertaan modal Desa bersumber dari APB Desa masing-masing Desa juga telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Mengingat pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, dan juga berorientasi mendapatkan profit, sementara di sisi yang lain harus tetap menjaga dana amanah ini tetap lestari, Asisten I Sekda berpesan agar BUM Desa dikelola dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang ada.
“Dalam pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama tentunya dibutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Di satu sisi BUM Desa Bersama harus mendapatkan keuntungan atau profit dan di sisi lain harus tetap menjaga dana amanah ini tetap lestari. Biaya operasional sebesar maksimal 65 % dari pendapatan tahun lalu harus digunakan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang ada”, tegasnya.
 
(Kontributor: Protkompim—JSA)
 

Page 217 of 342

Temukan Kami Disini

Pengunjung

Hari Ini 1393

Kemarin 14919

Minggu Ini 16312

Bulan Ini 16312

Seluruh 8181158

Currently are 474 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana (LARI KESANA)

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana

WBS Grobogan

WBS Grobogan