AGENDA PIMPINAN DAERAH

LIPUTAN KHUSUS

Read Time: 1 min
IMG 20221117 WA0036Semarang - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si. membuka secara resmi bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Grobogan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan di Semarang, Selasa (15/11/2022). Bimtek ini rencananya diselenggarakan selama 2 (dua) hari, 15-16 November 2022, diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) beserta staf yang  menangani Laporan Keuangan SKPD
Sekda Moh. Sumarsono pada kesempatan tersebut menyampaikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan selama 7 (tujuh) kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata predikat saja.  Pihaknya meminta para PPK-SKPD beserta staf yang menangani laporan keuangan SKPD semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan pertanggungjawaban keuangan atau SPJ.
“Selain ketepatan waktu penyusunan, kualitas laporan keuangan dari tahun ke tahun seharusnya juga ikut meningkat. WTP jangan hanya berhenti pada predikat saja, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan pertanggungjawaban keuangan atau SPJ. Fraud sekecil apapun harus dihindari karena dapat mempengaruhi opini laporan keuangan”, terangnya.
IMG 20221117 WA0035Oleh karenanya, Sekda Sumarsono meminta PPK-SKPD untuk mempersiapkan diri guna menyajikan data laporan yang lebih rinci, detail, dan benar serta sesuai dengan standar akuntansi. Pihaknya juga mengingatkan PPK SKPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta bukti kelengkapan yang diajukan.
“Saya minta untuk dapat dipersiapkan dari sekarang. Kelemahan-kelemahan yang ada pada audit tahun lalu, harus bisa menjadi pelajaran untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan pada tahun ini. Baik atau tidak, dan bahkan WTP atau tidak, kunci awalnya ada di Bapak/Ibu PPK SKPD dan staf yang menangani laporan keuangan”, ujarnya. 
Dalam bimtek tersebut, Sekda Moh. Sumarsono juga meminta PPK SKPD pengelola pendapatan agar melakukan verifikasi realisasi pendapatan dengan bukti penerimaan dan bukti penyetoran ke Kas Daerah. Apalagi, belum terintegrasinya aplikasi Sipada (Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah) dengan aplikasi Simda FMIS (Sistem Informasi Manajemen Daerah Financial Management Information System), menurutnya menuntut peran PPK SKPD untuk melakukan rekonsiliasi bulanan atas realisasi pendapatan dan piutang pendapatan pada kedua aplikasi tersebut.
“Tidak terintegrasinya aplikasi Sipada dengan aplikasi Simda FMIS menuntut peran PPK SKPD untuk melakukan rekonsiliasi bulanan atas realisasi pendapatan dan piutang pendapatan pada kedua aplikasi tersebut, sehingga penyajian laporan realisasi pendapatan dan piutang di neraca dapat dipastikan ketepatannya”, pintanya.
Lanjutnya, Sekda Moh. Sumarsono juga meminta PPK SKPD dalam menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), selain dalam persentase dan perbandingan antara anggaran dan realisasi, melainkan juga perlu diberikan penjelasan secara naratif pada tiap pos-pos laporan keuangan. 
“Perlu dijelaskan informasi tentang penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggaran untuk setiap jenis/obyek pendapatan maupun belanja yang selisihnya signifikan”, jelasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BPKAD Pemprov Jawa Tengah, Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan beserta jajaranya, para PPK-SKPD beserta staf yang menangani Laporan Keuangan SKPD, serta tamu undangan lainnya.
 
(Kontributor: Protkompim—JSA)

Read Time: 1 min

IMG 20221116 WA0024Grobogan - Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda Kabupaten) Grobogan dan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih melakukan penanaman pohon alpukat di petak 81a dan 82 wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Krai dan RPH Ngroto di Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, Rabu (16/11/2022).

IMG 20221116 WA0028Bupati Sri Sumarni pada kesempatan tersebut menyampaikan agar masyarakat merawat dengan baik alpukat yang ditanam di petak 81 dan 82 ini sehingga dapat memanen hasilnya. Lanjutnya, guna memantik semangat masyarakat, pihaknya menyarankan bila perlu diadakan perlombaan sehingga dapat diberikan reward bagi yang mampu mendapatkan hasil panen terbaik.
“Pak Kades (Bandungharjo) tolong ingatkan, kita sudah membantu, katanya mau dirawat, sosialisasikan juga di lapangan, bahwa alpukat ini akarnya tidak menyebar ke mana-mana, sehingga masih dapat dilakukan penanaman tumpang sari”, ujarnya
Komandan Kodim (Dandim) 0717/Grobogan Letkol. Arh. Muda Setyawan, S.I.P menyampaikan kegiatan ini sejalan dengan perintah dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) untuk memanfaatkan lahan secara produktif guna ditanami tanaman yang dapat menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Perlu saya sampaikan bahwa Kodim Grobogan akan selalu memberikan apresiasi yang positif bagi langkah-langkah untuk konservasi lingkungan. Karena penyelamatan lahan-lahan kritis berguna bagi pertahanan negara pada saat pertempuran yaitu sebagai logistik wilayah”, ujarnya.
Administratur KPH Gundih Khaerudin menjelaskan bahwa petak 81 dan 82 merupakan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS). Lanjutnya, Perhutani mengelola kawasan ini bukan untuk produksi, melainkan untuk melindungi kawasan di bawahnya agar tidak terjadi banjir, tanah longsor, dan sebagainya. 
“Perhutani pun tidak memproduksi kayunya, yang bisa diproduksi atau dimanfaatkan adalah jenis pemafaatan non kayu, seperti biji, daun, dan juga pemanfaatan tanaman buah. Di situ biar nanti hutannya tetap menjadi hijau, tertanami dengan jenis-jenis tanaman berkayu, sehingga nanti bisa memperkuat tebing atau perakaran yang ada di wilayah ini, harapannya dengan penanaman berbagai jenis tanaman berkayu pada di lokasi ini juga meningkatkan perlindungan tanah dan air yang ada di sini untuk pencegahan erosi dan bencana alam”, terangnya.
Pihaknya berpesan agar warga yang menggarap lahan di petak 81 dan 82 agar menjaga tanaman alpukat yang ditanam ini. Harapannya, dengan dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait dapat menjadikan kawasan ini menjadi sentra alpukat dan daerah wisata, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Karena menurutnya, pola kemitraan yang terjalin menjamin adanya bagi hasil bagi masyarakat dan desa.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolres Grobogan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan, Camat Toroh, Danramil Toroh, Kapolsek Toroh, dan Kepala Desa Bandungharjo beserta perangkat desa, dan masyarakat sekitar.
 
(Kontributor: Protkompim— JSA)

Read Time: 1 min

IMG 20221114 WA0031Jepara - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan di Jepara, Kamis (10/11/2022). Rencananya kegiatan ini akan dilangsungkan selama 2 (dua) hari, yakni 10-11 November 2022.

Sekda Moh. Sumarsono dalam arahannya menyampaikan bahwa sampai bulan Oktober 2022 target pendapatan asli daerah (PAD) belum tercapai, kecuali untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Oleh karena itu, pihaknya berharap BPPKAD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelola pajak dan retribusi daerah dapat mengoptimalkan segenap daya dan upaya sehingga sampai akhir tahun target yang telah ditetapkan dapat tercapai atau bahkan mampu melampaui.
“Untuk trend 2022 sampai Oktober, memang target belum tercapai, kecuali PBB P2 dan BPHTB. Tentunya menjadi perhatian bagi kita semua, utamanya BPPKAD dan OPD pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, untuk mengevaluasi permasalahanya dan mengintensifkan pemungutanya, sehingga sisa waktu sampai akhir tahun agar mencapai target, bahkan bisa melampaui”, ujarnya.
IMG 20221114 WA0032Menurutnya, PAD merupakan salah satu indikator kemandirian daerah dan satu-satunya pendapatan yang bebas digunakan atau dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Sehingga, perlu dilakukan beragam upaya untuk mengoptimalkan PAD. Hematnya, dengan meningkatnya PAD pada muaranya adalah dapat digunakan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pihaknya menyampaikan perlu dilakuakn beragam upaya untuk optimalisasi PAD. Upaya-upaya tersebut antara lain: Pertama, rekruitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggaraan diklat teknis/fungsional pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, menyusun potensi pajak dan retribusi daerah sebagai dasar untuk meningkatkan target penerimaan yang rasional dan obyektif. Kemudian, ketiga, melakukan perbaikan data. 
Lanjutnya, keempat adalah dengan meningkatkan upaya pemungutan dan memberikan reward serta punishment. Lalu, upaya tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan efisiensi biaya operasional, penyusunan regulasi, melakukan inovasi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Moh. Sumarsono juga mengingatkan bahwa saat ini telah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang  mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karenanya, meski Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang tersebut belum keluar, pihaknya meminta agar BPPKAD segera menyiapkan naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD. Hal ini sebagai langkah agar tidak sampai terjadi kekosongan regulasi.
Hadir dalam acara tersebut narasumber dari Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Tengah, Dr. Dra. Lilies Setiarti, Msi Dosen Fak. Ekonomi UMY, Kepala BPPKAD beserta jajaran, Kepala OPD dan Direktur RSUD Pengelola Pendapatan, serta tamu undangan lainnya.
(Kontributor: Protkompim—JSA)
 

Page 237 of 356

Temukan Kami Disini

Pemerintahan

Hari Ini 576

Kemarin 1759

Minggu Ini 4638

Bulan Ini 51530

Seluruh 12785047

Currently are 503 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana (LARI KESANA)

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana

WBS Grobogan

WBS Grobogan

SKM Setda Grobogan Triwulan I Tahun 2026

SKM Setda Triwulan I Tahun 2026

JDIH Kabupaten Grobogan

JDIH Kabupaten Grobogan