- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Purwodadi— Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan kembali dibahas secara mendalam melalui Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, Senin (24/11/2025). Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, instansi teknis, serta pengelola program untuk menyamakan langkah penanganan kemiskinan yang lebih terarah dan berbasis data.
Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya memahami metodologi pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu pendekatan kebutuhan dasar—mengukur kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan dan nonpangan.
Tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir menjadi dasar optimisme terhadap upaya perbaikan yang berkelanjutan.
“Kita semua yang hadir di ruangan ini harus mengetahui bahwa dari waktu ke waktu upaya penanggulangan kemiskinan Grobogan sudah membuahkan hasil sehingga terus menurun,” ujar Sekda.
Angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan tercatat turun dari 12,74% pada 2021 menjadi 10,63% di tahun 2025, atau penurunan sekitar 10 ribu penduduk miskin hanya dalam satu tahun terakhir (dari 11,32% pada 2024 menjadi 10,63% pada 2025). Capaian ini telah memenuhi target RPJMD 2025–2029 pada kisaran 10,90%–10,40%, sekaligus menunjukkan arah kebijakan yang mulai membuahkan hasil di lapangan.
Meski begitu, Sekda menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan agar kebijakan ke depan semakin kuat dan tepat sasaran. Penurunan kemiskinan, menurutnya, tidak cukup hanya dilihat dari persentase, tetapi juga memperhatikan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih menggambarkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Landasan strategis penanggulangan kemiskinan di Grobogan telah diperkuat melalui Perbup Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan serta pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Prioritas tematik RPJMD berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan.
Salah satu isu penting yang mengemuka dalam forum ini adalah validitas dan pemutakhiran data sasaran bantuan. Dengan diterapkannya Inpres No. 4 Tahun 2025, DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) ditetapkan sebagai satu-satunya rujukan By Name By Address untuk intervensi kemiskinan, termasuk penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, maupun jalur afirmasi pendidikan. Perubahan cepat ini menimbulkan dinamika di lapangan dan membutuhkan mekanisme pembaruan data yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.
“FGD ini ruang untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi nyata. Program harus tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan tidak sekadar seremonial,” tegas Sekda. “Saya berharap diskusi hari ini menghasilkan langkah yang bisa diimplementasikan bersama.”
Para narasumber dari Bappeda Jawa Tengah, BPS, dan Dinas Sosial menekankan pentingnya intervensi menyeluruh di sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik. Penanganan kemiskinan, menurut mereka, tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kerja kolektif yang saling menguatkan.
Diskusi menegaskan kembali bahwa perbaikan sistem data merupakan fondasi penyaluran program yang efektif. Data yang akurat menjadi penentu siapa yang benar-benar membutuhkan dan memastikan intervensi berjalan tepat sasaran.
FGD ditutup dengan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyusun rekomendasi implementatif sebagai langkah nyata mempercepat penurunan kemiskinan.
Sebab penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal statistik yang bergerak turun, tetapi memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk hidup lebih layak, lebih berdaya, dan lebih bermartabat. (jsa)
