Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 December 2025

Created: 06 December 2025

                                                                                                                                                  (Dok. Dinas Kesehatan)

Purwodadi— Di tengah upaya peningkatan kualitas hidup, prinsip kesehatan lingkungan selalu menjadi fondasi bagi kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini kembali menegaskan relevansinya setelah Kabupaten Grobogan mencatatkan dua prestasi bergengsi di tingkat nasional di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Pada Selasa (2/12/2025), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan melalui Dinas Kesehatan menerima dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI: predikat Kabupaten/Kota STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Kategori Madya serta Swasti Saba Padapa untuk Kabupaten/Kota Sehat.

Prestasi ini bukanlah capaian instan. Bagi Pemkab Grobogan, hasil ini adalah gambaran bahwa upaya panjang membangun perilaku hidup bersih—yang telah dimulai sejak tahun 2016, saat Kabupaten Grobogan berhasil meraih penghargaan ODF (Open Defecation Free)—benar-benar mulai mengakar di tengah masyarakat.

Capaian STBM Kategori Madya, misalnya, diberikan berdasarkan konsistensi daerah dalam menerapkan lima pilar sanitasi: berhenti buang air besar sembarangan, membiasakan cuci tangan pakai sabun, memastikan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, serta meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah cair. Peningkatan perilaku ini dinilai menjadi faktor penting, termasuk keberhasilan program jambanisasi yang memperbaiki akses sanitasi warga.

Sementara itu, predikat Swasti Saba Padapa—yang diraih untuk kedua kalinya setelah capaian tahun 2023—menegaskan bahwa berbagai tatanan penilaian telah berjalan secara berkelanjutan. Kedua penghargaan tersebut secara kolektif menandai konsistensi pelaksanaan lima pilar STBM dan sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang selama ini dijaga bersama.

                                                                                                                                                  (Dok. Dinas Kesehatan)

Keberhasilan ini merupakan bukti kolaborasi lintas sektor. Ini terwujud berkat perubahan perilaku warga yang menjadi kunci keberhasilan. Perubahan mendasar, seperti menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan, membiasakan cuci tangan pakai sabun, serta mengelola sampah rumah tangga dengan lebih baik, menjadi faktor utama yang memperkuat pencapaian tersebut. Melalui capaian ini, pemerintah daerah melihat bahwa budaya hidup bersih tidak hanya terbentuk dari program, tetapi juga dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terdekat mereka.

Peran pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan unsur lintas sektor juga memberi sumbangan besar dalam menjaga berjalannya sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat. Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa perubahan kecil yang dilakukan setiap hari dapat membawa manfaat yang sangat luas bagi kualitas hidup Grobogan.

Pemkab Grobogan berkomitmen menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi, dan akan terus melanjutkan langkah berkelanjutan di bidang kesehatan lingkungan. Hal ini termasuk integrasi edukasi, penguatan layanan, dan koordinasi antarinstansi. Komitmen ini diarahkan agar kualitas lingkungan dan kesehatan keluarga di Grobogan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari pembangunan yang berpihak pada warga. Dengan semakin menguatnya kebiasaan hidup bersih, manfaatnya diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih sehat dan daerah yang lebih tangguh untuk masa depan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 December 2025

Created: 06 December 2025

Purwodadi—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan kembali menunjukkan keseriusan dalam penataan birokrasi dan regulasi. Upaya ini membuahkan hasil signifikan dengan diraihnya skor 99.40 dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025, yang menempatkan Kabupaten Grobogan pada predikat tertinggi AA (ISTIMEWA).

Capaian prestisius ini menegaskan bahwa birokrasi daerah terus bergerak menuju kualitas terbaik dan kapabilitas yang optimal. Hasil penilaian resmi ini tertuang dalam surat dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum di daerah telah mewujudkan birokrasi yang kapabel, sejalan dengan sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024, dan memberikan saran perbaikan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menyambut baik hasil penilaian ini. Skor IRH 99.40 dinilai merupakan cerminan dari komitmen daerah dalam implementasi road map reformasi yang berkelanjutan. Pencapaian ini bertujuan memastikan setiap regulasi di Grobogan dapat diandalkan, tidak tumpang tindih, dan memberikan kepastian hukum bagi warga serta pelaku usaha.

Empat Pilar Penguatan Hukum Daerah

Skor nyaris sempurna ini ditopang oleh kinerja optimal pada empat variabel penilaian utama, di mana hampir seluruh indikator mencatatkan nilai penuh:

• Tingkat Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi (Bobot 25/Nilai 25): Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menunjukkan kepatuhan dalam pengajuan permohonan pengharmonisasian, baik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada), sesuai dengan regulasi yang berlaku.
• Kompetensi Perancang Peraturan (Bobot 25/Nilai 25): Komitmen dalam pengembangan sumber daya terbukti. Kebijakan pembinaan dan keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) dalam kegiatan pengembangan kompetensi mencatat nilai sempurna.
• Kualitas Re-Regulasi dan Deregulasi (Bobot 30/Nilai 27): Adanya kebijakan, proporsi evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan (PUU) telah berjalan baik. Namun, ditemukan catatan perbaikan terkait perlunya peningkatan tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam proses analisis dan evaluasi PUU existing.
• Penataan Database Peraturan (Bobot 20/Nilai 20): Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi telah sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Manfaat dan Agenda Perbaikan Berkelanjutan


Keberhasilan reformasi hukum ini memiliki implikasi langsung yang vital bagi masyarakat. Tata kelola regulasi yang lebih baik menjamin kepastian hukum, memperlancar proses perizinan usaha dan investasi, serta memastikan hak-hak warga terlindungi oleh aturan yang jelas, sederhana, dan tidak tumpang tindih.

Perlu diketahui, nilai akhir 99.40 diperoleh setelah Kementerian Hukum selaku Leading Institutional IRH memberikan Nilai Apresiasi sebesar 2.40 kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang ditambahkan ke Nilai Awal 97.00.

Meskipun meraih predikat istimewa, Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima catatan penting dari Tim Penilai Kementerian Hukum, khususnya mengenai konsistensi pengelolaan JDIH. Nilai variabel ini mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-Report) Tahun 2024 yang bernilai 88. Rekomendasi yang akan ditindaklanjuti adalah untuk konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019.

Hasil istimewa ini memotivasi aparatur untuk menjadikan reformasi hukum sebagai kerja yang tidak pernah berhenti. Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen menjadikan capaian ini sebagai fondasi, terus meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola demi mewujudkan pelayanan terbaik serta birokrasi yang kapabel bagi seluruh masyarakat Grobogan. (jsa)