Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 July 2026

Created: 06 July 2026

Purwodadi – Jabatan di lingkungan pemerintahan pada dasarnya bukan sekadar posisi yang harus diisi ketika terjadi kekosongan. Di balik setiap penempatan aparatur, masyarakat berharap hadirnya sosok yang mampu menjalankan tugas secara profesional sehingga pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan lebih baik.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mulai mempersiapkan penerapan sistem manajemen talenta sebagai dasar pengelolaan karier aparatur sipil negara (ASN). Melalui sistem ini, pengisian jabatan diharapkan semakin mengedepankan kompetensi, potensi, dan kinerja pegawai sesuai kebutuhan organisasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memimpin apel ASN di halaman Sekretariat Daerah (Setda), Senin (6/7/2026), yang diikuti aparatur Sekretariat Daerah, Bapperida, BPPKAD, dan Satpol PP.

Pada kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan ucapan selamat kepada Kukuh Prasetyo Rusady yang bergabung sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan SDM serta Widodo Joko Nugroho sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.

Anang menjelaskan bahwa proses Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang baru saja dilaksanakan telah berjalan sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ke depan, seiring diterapkannya manajemen talenta, mekanisme pengisian jabatan akan semakin didukung oleh pemetaan potensi dan kinerja ASN yang dilakukan secara sistematis.

Menurutnya, Pemkab Grobogan telah memperoleh rekomendasi untuk menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari penguatan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem tersebut dirancang agar pembinaan karier tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pengisian jabatan, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak kinerja, serta potensi pengembangan setiap pegawai.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah akan memiliki peta talenta yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyiapkan calon-calon pejabat ketika terjadi kekosongan jabatan akibat promosi, mutasi, maupun pensiun. Proses regenerasi organisasi pun diharapkan dapat berlangsung lebih terencana tanpa mengabaikan prinsip objektivitas dan profesionalisme.

Sekda menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta tidak hanya berlaku bagi jabatan pimpinan tinggi. Pembinaan karier jabatan fungsional juga diarahkan mengikuti prinsip yang sama sehingga setiap ASN memiliki kesempatan mengembangkan karier berdasarkan kapasitas dan kinerjanya.

Karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, maupun berbagai program pengembangan diri yang tersedia. Menurutnya, kesiapan individu menjadi faktor penting agar setiap aparatur mampu mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas.

"Pengembangan kompetensi harus menjadi kebutuhan setiap ASN. Ketika ada kesempatan belajar dan mengikuti pelatihan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas diri," pesannya.

Pemkab Grobogan saat ini terus menyiapkan berbagai instrumen pendukung penerapan manajemen talenta, mulai dari pemetaan kompetensi, penilaian kinerja, hingga penguatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi sistem merit yang tengah didorong pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi.

Melalui penerapan manajemen talenta, Pemkab Grobogan berharap proses pembinaan karier ASN berlangsung lebih objektif, terarah, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya manusia yang semakin baik diharapkan mampu memperkuat kualitas birokrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat seiring hadirnya aparatur yang kompeten pada bidangnya. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 01 July 2026

Created: 01 July 2026

Purwodadi – Pelayanan publik yang terus membaik tidak terjadi dengan sendirinya. Di balik setiap layanan yang diterima masyarakat, terdapat proses evaluasi agar standar pelayanan, kinerja aparatur, serta penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan manfaat yang nyata.

Semangat tersebut menjadi dasar pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan Triwulan II Tahun 2026 yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Catur Suhantoro, di Ruang Rapat Setda, Rabu (1/7/2026).

Rapat yang dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Mokamat itu membahas sejumlah agenda penguatan tata kelola pemerintahan, mulai dari pemenuhan dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), pembangunan Zona Integritas, monitoring dan evaluasi kinerja triwulan II, penilaian kinerja perangkat daerah, hingga pelaporan penguatan budaya integritas.

Dalam arahannya, Catur Suhantoro menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak semata dipahami sebagai pemenuhan administrasi maupun kebutuhan penilaian.

Menurutnya, kedua instrumen tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur sehingga penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, evaluasi kinerja tidak hanya meninjau capaian yang telah diperoleh, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Dalam forum tersebut, peserta mencermati berbagai komponen penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari penyusunan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat, profesionalisme aparatur, penyediaan sarana yang ramah bagi seluruh kalangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan pengaduan, hingga pengembangan inovasi pelayanan.

Menurut Catur, standar pelayanan yang disusun dengan baik dan dikomunikasikan secara terbuka akan memberikan kepastian bagi masyarakat ketika mengakses layanan pemerintah. Di sisi lain, evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi sarana untuk memastikan setiap perbaikan benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan di lapangan.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Mokamat, menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas dalam setiap tim kerja. Kejelasan tugas dan tanggung jawab dinilai penting agar setiap bagian dapat saling mendukung, menghindari tumpang tindih pekerjaan, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.

Selain membahas evaluasi kinerja, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan berbagai agenda penguatan tata kelola, termasuk pembangunan Zona Integritas, penguatan budaya integritas, serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa. Berbagai upaya tersebut dipandang saling melengkapi dalam membangun organisasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap setiap perbaikan yang dilakukan tidak berhenti pada pemenuhan indikator kinerja, tetapi benar-benar mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tata kelola yang semakin baik, setiap program dan penggunaan anggaran diharapkan semakin tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. (jsa)