AGENDA PIMPINAN DAERAH

LIPUTAN KHUSUS

Read Time: 1 min
IMG 20230116 WA0021Grobogan - Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (Sekda) Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si berharap agar Perangkat Daerah segera memetakan kebutuhan pengadaan barang dan jasa pada dinas masing-masing. Hal itu agar tidak ada pengadaan barang atau jasa yang terlambat atau terlewatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekda Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Senin (16/01/2023).
Sekda Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si juga menyampaikan bagi perangkat daerah yang memiliki pekerjaan tender/seleksi agar segera mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan data-data lain serta memperhatikan jadwal yang sudah disusun Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan.
“Bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki tender/seleksi mohon untuk mempersiapkan KAK dan data-data lain yang dibutuhkan serta memperhatikan jadwal yang telah disusun oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di mana pengajuan untuk mengikuti tender periode I paling lambat tanggal 23 Januari 2023 dan telah diupload pada LPSE Kabupaten Grobogan”, ujarnya.
IMG 20230116 WA0022Sekda juga menyampaikan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin 13, maka pada tahun ini Pemkab Grobogan akan melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
“Pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Grobogan akan mulai melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) tender non tender, katalog nasional, katalog sektoral, katalog lokal, maupun toko daring. Saya kira sudah dari kemarin tahun 2022 kita sudah mulai  elektronik. Tahun ini tidak ada lagi tawar menawar yang tidak menggunakan elektronik”, terangnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan Muhlisin, S.E, M.Si menyampaikan rapat koordinasi ini sebagai sebagai langkah percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2023. 
Pihaknya mengatakan kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai arah kebijakan pengadaan barang dan jasa di kabupaten Grobogan dengan tujuan mengindetifikasi paket-paket pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Grobogan, khususnya dengan metode tender, sebagai startegi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.
Turut hadir dalam rakor ini, Inspektur Kabupaten Grobogan Moch. Susilo, S.H.,M.M.,CFrA.,CGCAE.,QRGP. Acara ini diselenggarakan dalam waktu 1 (Satu) hari dan diikuti oleh 96 peserta yang berasal dari masing-masing perangkat daerah. 
 
(Kontributor: Protkompim— JSA)

Read Time: 1 min
IMG 20230116 WA0020Grobogan – Guna memberikan kejelasan mekanisme pembentukan, pelaksanaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama, serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaannya serta digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, Bupati Grobogan telah menerbitkan Peraturan Bupati Grobogan (Perbup) Nomor 47 Tahun 2022.
Perbup tersebut mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) menjadi BUM Desa Bersama. Selain itu, juga memuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengelola dan pengembangan kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks-PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (Asisten I Sekda) Drs. Mokamat, M.Si, saat memberikan sambutan pada acara “Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2022 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelola dan Pengembangan Kegiatan Dana Bergulir Masyarkat Eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan menjadi BUM Desa Bersama” yang diselenggarakan di Hotel Frontone Purwodadi, Senin (16/01/2023).
Asisten I Sekda Mokamat menjelaskan transformasi Dana Bergulir Masyarakat Eks- PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan peraturan pelaksana atas mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. 
“Pasal 73 (PP Nomor 11 Tahun 2021) menyatakan kewajiban dari keseluruhan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd dibentuk menjadi BUM Desa Bersama”, paparnya.
Dirinya menjelaskan proses pembentukan BUM Desa sampai dengan saat ini telah sampai pada tahap pelaksanaan. Menurutnya, serangkaian tahapan dalam proses pembentukan BUM Desa telah selesai dilaksanakan. Sosialisasi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan telah dilaksanakan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Musyawarah Desa yang menghasilkan Peraturan Desa tentang persetujuan nama dan penyertaan modal desa. Selanjutnya terkait penyertaan modal Desa bersumber dari APB Desa masing-masing Desa juga telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Mengingat pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, dan juga berorientasi mendapatkan profit, sementara di sisi yang lain harus tetap menjaga dana amanah ini tetap lestari, Asisten I Sekda berpesan agar BUM Desa dikelola dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang ada.
“Dalam pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama tentunya dibutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Di satu sisi BUM Desa Bersama harus mendapatkan keuntungan atau profit dan di sisi lain harus tetap menjaga dana amanah ini tetap lestari. Biaya operasional sebesar maksimal 65 % dari pendapatan tahun lalu harus digunakan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang ada”, tegasnya.
 
(Kontributor: Protkompim—JSA)
 

Read Time: 1 min

IMG 20230113 WA0109Grobogan - Didampingi Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau perbaikan tanggul jebol di Sungai Lusi, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan dan lahan pertanian di wilayah Hutan Pegunungan Kendeng di Desa Sedayu Kecamatan Grobogan, Jumat (13/01/2022).

Menurut Gubernur, bencana banjir di Kabupaten Grobogan harus ditangani secara cepat. Termasuk perbaikan tanggul jebol di Sungai Lusi, Desa Karangsari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ini, dan juga penanganan daerah pegunungan yang gundul. Dirinya menekankan bahwa penanganan banjir bukan jangka pendek semata, tapi yang lebih penting justru jangka panjang.
“Sebenarnya kalau tanggulnya tidak terlalu sulit, tinggal nambal saja. Tapi problemnya ini mesti jangka panjang, sehingga Sungai Lusi mesti segera ditangani dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrem ini. Kita nggak mau tahun depan nanti terjadi lagi,” ujar Ganjar.
IMG 20230113 WA0106Terkait penanganan jangka panjang, gubernur mendorong penanganan Sungai Lusi dimasukkan sebagai prioritas Kementerian PUPR, bersama sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Kudus, Jepara, dan Pati.
“Alhamdulillah kemarin Pak Basuki sudah hadir keliling ke Kudus, Jepara, sampai Pati. Saya sudah bilang kepada beliau. PUPR kabupaten juga sudah membuat usulan nanti saya akan back up untuk diteruskan ke Pak Basuki, agar daerah-daerah kritis ini terdeteksi sejak awal. Sehingga ada titik-titik yang bisa kita lakukan peringatan dini,” terang Ganjar.
Ditambahkan, selain limpasan Sungai Lusi dari arah Blora, banjir yang menggenangi sejumlah desa dan area pertanian di Kecamatan Brati, juga berasal dari pegunungan Kendeng Utara dan sungai Tuntang. Menurutnya, apabila terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrem, air dari pegunungan Kendeng Utara langsung turun ke Brati. Hal itu karena gundulnya kawasan Kendeng Utara.
“Pegunungan Kendeng Utara ini lumayan gundul. Kalau saya lihat di sini bukan karena galian C, tapi mengonversi tanaman dari tanaman keras ke tanaman semusim. Sekarang tanamannya kan jagung. Menurut saya tidak, ini mesti tanaman keras lagi. Kalau itu ditanaminya jagung nanti akan hujan ke sini. Satu jam hujan di sana sudah sampai sini. Nggak boleh. Ini mesti ditata bareng-bareng. Kalau nggak,  kita akan mengalami situasi yang buruk,” kata Ganjar, didampingi Bupati Grobogan Sri Sumarni.
IMG 20230113 WA0107Terkait penanganan banjir di Grobogan, lanjut Ganjar, pemerintah kabupaten sudah menyiapkan sejumlah tindakan. Mulai dari menyiapkan DED dan sodetan di kawasan yang tergenang. Penanganan jangka pendek berupa perbaikan tanggul sungai juga sudah dilakukan bersama BBWS.
“Kemudian untuk mengurus sungai Lusi ini menurut saya yang nanti kita teruskan karena Pak Menteri PUPR sudah punya perhatian untuk ini. Tinggal nanti kita tekankan untuk menjadi prioritas. Karena ini sifatnya bencana, maka mesti ditangani segera. Kalau reguler kan menunggu APBN berikutnya. Sekarang insyaallah masuk kategori bencana, agar bisa ditangani tahun ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Grobogan juga telah melakukan peninjauan di sejumlah titik terdampak banjir, salah satunya di tanggul sungai Lusi yang berada di Dusun Lembono Desa Karangsari dan Dusun Karangasem Desa Kronggen Kecamatan Brati serta Desa Kandangrejo Kecamatan Klambu, Rabu (11/01/2023).
Bupati Grobogan Sri Sumarni menjelaskan banjir di Kecamatan Brati terjadi hampir setiap tahun. Tanggul Sungai Lusi di Desa Karangsari jebol, menurutnya lantaran tidak mampu menahan arus dengan debit air tinggi saat cuaca ekstrem yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Akibat banjir ini, sekitar seribu hektare lebih lahan pertanian gagal panen atau tidak bisa ditanami,” ujarnya kepada Ganjar.
(Kontributor: Protkompim—JSA; Foto: PJY)

Page 220 of 345

Temukan Kami Disini

Pengunjung

Hari Ini 6028

Kemarin 10048

Minggu Ini 51914

Bulan Ini 157374

Seluruh 8322220

Currently are 457 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana (LARI KESANA)

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana

WBS Grobogan

WBS Grobogan