Read Time: 1 min

Published: 17 October 2022

Created: 17 October 2022

Surakarta - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dewasa ini adalah sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, diperlukan metode dan cara yang lebih efektif dan efisien pada proses birokrasi tanpa mengurangi akuntabilitas terhadap perubahan dokumen yang terjadi. Salah satu cara tersebut adalah penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) yang tersertifikasi pada dokumen atau persuratan dalam administrasi pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Moh. Sumarsono, Kamis (13/10/2022), pada saat membuka acara Sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda) Kabupaten Grobogan di Surakarta, 13-14 Oktober 2022 beberapa waktu lalu.

“Untuk dapat diterbitkannya sertifikat elektronik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari konsultasi awal di BSSN, kemudian sosialisasi terkait tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik oleh BSrE, Analisis Kebutuhan Sistem, Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan BSSN RI, hingga tahap penerbitan sertifikat elektronik oleh BSSN RI”, ungkapnya.

Guna mendukung kelancaran tahapan penerbitan TTE, Sekda menyerukan kepada jajaran eksekutif di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan agar segera menyusun dukungan regulasi terkait TTE. Sementara, kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan, Sekda meminta kunjung mempersiapkan proses pengajuan TTE para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana persyaratan yang diperlukan.

“Saya minta agar para Asisten Sekda beserta Kabag Organisasi, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan untuk membantu dalam penyusunan regulasi Tata Naskah Dinas Elektronik dan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama (PKS). Sedangkan, untuk proses pengajuan sertifikat elektronik, saya minta agar Dinas Kominfo bersama BKPPD Kabupaten Grobogan selaku Verifikator TTE mempersiapkan proses pengajuan TTE para Kepala OPD sesuai dengan persyaratan yang diperlukan”, tegasnya.

Pihaknya berharap setelah sosialisasi ini, Pemkab Grobogan lekas melakukan perjanjian kerjasama dengan BSSN agar bisa segera diterbitkan sertifikat elektronik dari masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga, kedepannya sertifikat yang sudah diterbitkan dapat diintegrasikan dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan aplikasi-aplikasi lain yang dimiliki oleh Pemkab Grobogan.

“Kelebihan dari tanda tangan elektronik dibandingkan tanda tangan manual, dimana jika terjadi perubahan pada dokumen, apapun itu baik tulisan ataupun metadata maka tanda tangan elektronik menjadi tidak lagi valid, sehingga data atau dokumen lebih terjamin dari modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.  Tanda Tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen kertas”, pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut narasumber dari BSrE BSSN dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Staf Ahli Bupati Grobogan, Asisten Sekda Grobogan, Kepala OPD, Camat, Kabag Organisasi Setda Grobogan, Kabag Hukum Setda Grobogan, Kabag Protkompim Setda Grobogan, Kabag Umum Setda Grobogan, dan tamu undangan lainnya.

(Kontributor: Protkompim— JSA; Lng (Foto))

Read Time: 1 min

Published: 17 October 2022

Created: 17 October 2022

Surabaya - Ratusan orang dengan seksama menyimak layar proyektor saat Koordinator Pupuk Bersubsidi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Yanti Ermawati, SP, M.Si, menyampaikan materi dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022. Penyampaian materi dilakukan secara teleconference melalui zoom meeting. Acara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan di Surabaya Suite Hotel, Jumat (14/10/2022).

Sosialisasi Permentan tersebut dihadiri oleh stakehoder pertanian di wilayah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari Kios Pupuk Lengkap (KPL), Distributor Pupuk Bersubsidi, dan juga perwakilan dari petugas PI (Pupuk Indonesia). Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H, M.M juga turut hadir dalam gelaran tersebut.

Yanti Ermawati dalam paparannya memberikan penjelasan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2023. Sebagaimana tertuang dalam Permentan 10 tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 6 Juli tahun 2022 beberapa waktu yang lalu. Permentan ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yakni permentan 41 tahun 2021 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Pihaknya menjelaskan terdapat sejumlah perubahan yang signifikan terkait dengan peraturan baru tersebut. Beberapa perubahan itu diantaranya sejak mulai diundangkan berlaku, bahwa pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah hanya menjadi dua jenis pupuk saja, yakni urea dan NPK phonska. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk jenis pupuk SP36, ZA, organik dan pupuk cair dapat disalurkan KPL untuk melakukan stok opname/perhitungan sisa stok dan maksimal penyaluran sampai dengan tanggal 30 September 2022.

Adapun peruntukkan pupuk bersubsidi ini, menurut Yanti adalah untuk 3 subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dengan sembilan jenis komoditas pada ketiga subsektor tersebut antara lain: padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, kakao dan tebu rakyat.  

Lebih lanjut, Koordinator Pupuk Bersubsidi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pupuk bersubsidi ini menyampaikan distribusi hanya untuk petani yang berhak menerima subsidi dengan lahan maksimal 2 Ha (Hektare) untuk setiap musim tanamnya. Di mana petani yang dimaksud juga tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Penyuluh Pertanian)

Yanti berharap melalui sosialisasi ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat petani terkait dengan ketentuan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi.

Sementara itu, Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H, M.M menyoroti permasalahan distribusi pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan. Bupati Sri Sumarni mengungkapkan praktik yang terjadi di lapangan adalah adanya sengkarut penggunaan Kartu Tani.

“Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan penggunaan kartu tani. Saat ini tercatat di BRI, bahwa Kartu Tani yang sudah tercetak di Kabupaten Grobogan sebesar 220.336 (Dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam) unit. Akan tetapi, kartu tani yang diterima oleh petani di lapangan baru sekitar 50% atau sekitar 110.000 (Seratus sepuluh ribu) unit. Perbedaan data tersebut menjadi permasalahan dalam implementasi kartu tani”, jelasnya.

Bupati Sri Sumarni berharap Kementerian Pertanian turut membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan ini. Pihaknya berharap, kebijakan Kartu Tani ini juga mendapat dukungan sepenuhnya dari Himpunan Bank Negara (Himbara).

Bu Sri, sapaan akrabnya, mengharapkan Himbara memberikan pelayanan yang prima serta memberikan prioritas untuk pembuatan dan pengurusan kartu tani. Sehingga petani tidak merasakan kesulitan dan kekecewaan pada saat pengurusan Kartu Tani.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan,  Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Grobogan, Sekretaris Disperidag Kabupaten Grobogan, Kabid PBB & BPHTB BPPKAD Kabupaten Grobogan, Kabag Perekonomian Setda Grobogan, dan tamu undangan lainnya.

(Kontributor: Protkompim—JSA)