Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 17 October 2025

Created: 17 October 2025

Jakarta—Pembangunan tidak bisa berjalan tanpa arah yang jelas. Setiap langkah perubahan, mulai dari peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat, berawal dari perencanaan yang matang. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat fondasi perencanaan agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Langkah penguatan ini salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam aplikasi perencanaan nasional SIPD-RI. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, pada Kamis (16/10/2025) di Jakarta.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk memberikan pendampingan teknis, sehingga para perencana memahami tata cara dan prosedur penginputan dokumen Renstra, termasuk kegiatan dan sub-kegiatan, ke dalam SIPD-RI secara efektif dan akurat.

SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-RI) adalah platform nasional yang mengelola informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah secara terintegrasi. Sistem ini mempermudah pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana, mengelola anggaran, memantau kinerja, serta menyediakan data yang dapat diakses masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas.

Tahun 2025 menjadi masa yang penuh tantangan bagi para perencana. Selain menyusun rencana tahunan, mereka juga harus merampungkan dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat kabupaten dan perangkat daerah, sembari memenuhi berbagai kewajiban evaluasi dan pelaporan. “Tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh tantangan bagi kita semua, tsunami perencanaan,” ujar Sekda Anang.

Meski dihadapkan pada tekanan waktu dan keterbatasan sumber daya, tim perencana berhasil menyelesaikan target penting. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Grobogan 2025–2029 telah ditetapkan melalui Perda No. 5 Tahun 2025, sedangkan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan melalui Perbup No. 35 Tahun 2025. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja senyap para kasubag perencanaan dan tim teknis yang memastikan setiap dokumen tersusun tepat waktu. Sekda Anang Armunanto menyampaikan apresiasi kepada mereka yang “telah bekerja keras dan berperan penting” dalam penyusunan dan penyelesaiannya.

Visi besar pembangunan Grobogan lima tahun ke depan—Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan—menjadi arah bersama seluruh perangkat daerah. Visi ini diterjemahkan ke dalam strategi, kebijakan, dan program prioritas di berbagai sektor. Renstra berperan sebagai jembatan penting yang menghubungkan visi jangka panjang dengan langkah nyata di lapangan, mulai dari pembangunan fasilitas umum, peningkatan layanan, hingga penguatan daya saing wilayah.

Tahap selanjutnya adalah memastikan seluruh rencana pembangunan tersebut benar-benar terintegrasi dalam sistem nasional. “Renstra perangkat daerah harus terintegrasi dalam sistem perencanaan sebagai dasar perencanaan tahunan ke depan dan diinputkan dalam SIPD,” tegas Sekda. Melalui Bimtek ini, para perencana dibekali kemampuan teknis agar penginputan Renstra berjalan efektif, akurat, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Meskipun dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran, kegiatan ini tetap menjadi prioritas. Sekda Anang Armunanto mengingatkan peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. “Pahami Renstra masing-masing, cermati setiap poin yang menjadi kunci, perhatikan indikator kinerja beserta target tahunannya,” pesannya.

Pendampingan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri diharapkan memperkuat proses integrasi Renstra ke dalam SIPD-RI. Upaya ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun sistem perencanaan yang konsisten, terarah, dan adaptif terhadap dinamika ke depan. Dengan perencanaan yang semakin kuat dan terintegrasi, masyarakat Grobogan diharapkan merasakan manfaat pembangunan secara nyata—mulai dari layanan publik yang lebih baik, pemerataan pembangunan wilayah, hingga peningkatan kesejahteraan.

Langkah ini menjadi fondasi untuk mewujudkan Grobogan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 13 October 2025

Created: 13 October 2025

Purwodadi—Aparatur sipil negara (ASN) memegang peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah arus perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Di saat masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, ASN dituntut untuk hadir dengan sikap bijak, responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Pesan tersebut menjadi penekanan dalam apel pegawai di lingkungan Setda, Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan, Senin (13/10/2025). Apel dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, Heru Dwi Cahyono, yang menyampaikan sejumlah pesan penting terkait peran ASN sebagai pelayan masyarakat sekaligus penggerak birokrasi.

Salah satu hal yang disorot adalah pengelolaan keuangan pribadi ASN. Heru mengingatkan, di tengah maraknya pinjaman online, ASN harus berhati-hati dan memastikan legalitas setiap transaksi. ASN diharapkan menjadi teladan dalam mengelola keuangan dengan bijak agar tidak terjerat praktik ilegal yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng citra institusi.

“Jangan sampai kita terjebak pada pinjaman online yang tidak legal. ASN harus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang sehat,” pesannya.

Selain itu, Heru juga mendorong ASN untuk mengakselerasi transformasi digital melalui penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan sistem pembayaran nontunai berbasis kode QR yang dikembangkan di dalam negeri. Menurutnya, ASN memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat memanfaatkan teknologi lokal yang aman, praktis, dan efisien.

“Agar kita semua menyosialisasikan transaksi QRIS. Ini produk anak bangsa. Sudah sekitar 50 juta pengguna dan itu mengalahkan kartu-kartu kredit dari luar. Ini salah satu keunggulan kita,” ujarnya.

Heru juga mengajak ASN untuk lebih peka terhadap dinamika kebijakan nasional yang bergerak cepat, karena setiap perubahan di tingkat pusat berdampak langsung pada daerah. Ia mencontohkan penyesuaian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang perlu diantisipasi secara cermat agar pelaksanaan pembangunan tidak terganggu.

“Hal-hal saat ini, dari perspektif kepemimpinan, kita mengalami volatility yang sangat tinggi. Kebijakannya berubah-ubah,” ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Heru menekankan pentingnya penerapan core values ASN BerAKHLAK—berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif—sebagai kompas dalam menghadapi era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). Istilah ini merujuk pada situasi yang cepat berubah (volatile), tidak pasti (uncertain), rumit (complex), dan serba tidak jelas (ambiguous). Dalam kondisi seperti ini, ASN dituntut untuk terus belajar, fleksibel terhadap perubahan, dan mampu mengambil keputusan dengan cermat.

“Bapak Ibu harus meningkatkan kompetensi diri. Banyak aturan yang berubah, banyak kebijakan dari pemerintah pusat yang berubah. Kita harus menyongsong itu dengan meningkatkan kualitas diri melalui media apa pun,” pintanya.

Heru juga memberi penekanan khusus pada semangat inovasi di lingkungan kerja. Menurutnya, inovasi tidak harus selalu lahir dari program pelatihan kepemimpinan, tetapi bisa tumbuh dari kepekaan setiap pegawai terhadap kebutuhan masyarakat.

“Inovasi ini diperlukan. Kami membuat challenge kepada teman-teman semuanya, jangan sampai inovasi hanya bersumber dari PKA,” tegasnya.

Ada lima unsur dasar dalam menilai inovasi, yakni kebaruan, manfaat, dampak nyata, kemudahan untuk direplikasi, serta keberlanjutan. ASN didorong aktif mengikuti kompetisi inovasi dan menghadirkan terobosan yang memperkuat pelayanan publik Kabupaten Grobogan.

Melalui pengelolaan diri yang bijak, kemampuan beradaptasi, dan semangat inovatif, ASN diharapkan menjadi motor penggerak birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari lingkungan kerja pemerintahan inilah perubahan cara pandang dan cara kerja dimulai—untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas, inklusif, dan berdaya saing. (jsa)