Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 09 October 2025

Created: 09 October 2025

Purwodadi — Di tengah meningkatnya kompleksitas pelayanan publik, kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi kunci agar pengadaan barang dan jasa berjalan efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Kesadaran ini ditegaskan kembali melalui Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level-1 Angkatan IV yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto, mewakili Bupati Setyo Hadi, di Pendapa Kabupaten Grobogan, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan BKPPD Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, diikuti 40 peserta yang terdiri dari pejabat pelaksana, fungsional, pengawas, hingga administrator.

Dalam sambutannya, Sekda Anang menekankan bahwa sertifikasi pengadaan bukan sekadar formalitas, melainkan bukti kompetensi dan bentuk pertanggungjawaban ASN dalam melaksanakan tugas.

“Mengingat kita ini ASN, baik fungsional, pelaksana, pengawas, administrator, apalagi kalau sudah sampai di Administrator, tentunya pasti kita akan bertanggung jawab terhadap pengadaan barang/jasa. Maka, akan lebih baik manakala kita memiliki kompetensi sertifikasi pengadaan barang/jasa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya terus memperbarui wawasan agar pelaksanaan pengadaan selaras dengan regulasi terkini. Salah satu perubahan penting adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 yang merevisi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi baru ini menekankan percepatan proses, efisiensi harga, serta perluasan transaksi melalui sistem PBJ.

“Supaya kita update terus ketentuan peraturan perundangan yang ada. Perpres pengadaan barang/jasa yang diubah untuk kedua kalinya ini memiliki banyak aturan turunan, yang besar diatur dengan peraturan Kepala LKPP,” jelasnya.

Perubahan tersebut menuntut setiap pejabat pengadaan—terutama PPK, KPA, dan PA—untuk memahami norma dan mekanisme secara menyeluruh. Kesalahan dalam perencanaan atau pemilihan metode dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan proyek.

“Pemilihan metode yang tepat, perencanaan yang akurat, dan kepatuhan terhadap jadwal sangat menentukan kualitas proyek pengadaan. Panglima tertinggi adalah aturan-aturan ini,” tegasnya.

Pelatihan ini menggunakan metode blended learning. Sesi daring dan mandiri akan berlangsung pada 13–28 Oktober 2025 di instansi masing-masing, dan ditutup dengan ujian kompetensi pada 30 Oktober 2025 di Laboratorium Bahasa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Peserta yang lulus akan memperoleh Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 sebagai bukti penguasaan kebijakan, prosedur, hukum, dan praktik terbaik pengadaan.

Kepala BKPPD Padma Saputra menambahkan, pelatihan dan ujian kompetensi ini terselenggara berkat kerja sama BKPPD Grobogan dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dengan pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap ASN semakin cermat, efisien, dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses pengadaan. Kompetensi dan integritas ASN menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkelanjutan—sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 08 October 2025

Created: 08 October 2025

Purwodadi — Di balik setiap ompreng makan siang yang tersaji di meja anak-anak sekolah, tersimpan harapan besar akan tumbuhnya generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh. Harapan inilah yang dijaga melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program pemerintah pusat yang dijalankan secara kolaboratif di daerah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar evaluasi lintas sektor untuk memastikan kualitas dan ketepatan pelaksanaannya. Kegiatan evaluasi berlangsung Rabu (8/10/2025) di Aula Jananuraga Polres Grobogan, dipandu Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, Dandim 0717/Grobogan, Kapolres Grobogan, dan Kajari Grobogan.

Forum ini mempertemukan berbagai unsur pelaksana program, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), hingga perwakilan sekolah dari jenjang KB/PAUD sampai SMA.

Dalam arahannya, Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan bahwa esensi program MBG bukan sekadar memberi makan siang, tetapi memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang setiap hari. Program ini, ujarnya, merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, pengawasan di semua lini menjadi kunci agar pelaksanaannya berjalan sesuai standar.

Bupati mengingatkan bahwa tanggung jawab SPPG tidak berhenti pada proses memasak dan membagikan makanan. Kualitas setiap porsi harus benar-benar diperhatikan. Ia juga mendorong guru untuk ikut mengawasi secara aktif, sehingga pengendalian mutu dapat dilakukan bersama.

“Kalau ada porsi yang tidak layak, seperti bau, basi, atau tidak sesuai standar, segera dihentikan dan dilaporkan,” pesannya. “Kita kerja sama, bergandengan tangan, bersama-sama membantu SPPG, mendukung pelaksanaan program MBG ini berjalan dengan sukses.”

Upaya menjaga kualitas makanan juga didukung oleh kesiapan dapur produksi sebagai fasilitas kunci program. Dari sinilah proses pengolahan makanan bergizi dimulai setiap hari. Bupati menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur sebagai fondasi keberlanjutan program. Persebaran dapur yang belum merata perlu segera diatasi agar cakupan penerima manfaat semakin luas.

Dalam forum evaluasi ini muncul sejumlah catatan penting, mulai dari pemutakhiran data penerima, perbaikan sanitasi lingkungan, hingga peningkatan ketepatan distribusi. Pemerintah daerah mendorong penggunaan tenaga kerja lokal dan bahan pangan setempat, dengan melibatkan sekolah sebagai bagian dari rantai distribusi.

Wakil Bupati Grobogan H. Sugeng Prasetyo, selaku Ketua Satgas MBG, menekankan pentingnya penerapan standar kelayakan dapur secara menyeluruh. Setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti bahwa dapur telah memenuhi syarat kebersihan dan sanitasi. Petugas pengolah makanan juga diminta memiliki Sertifikat Penjamah, sebagai jaminan bahwa mereka memahami cara mengelola makanan secara aman dan higienis.

Selain itu, setiap dapur perlu menerapkan prinsip HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik). Kedua prinsip ini menjadi pedoman dasar untuk memastikan seluruh proses pengolahan dilakukan secara terkontrol, mulai dari bahan baku hingga penyajian, sehingga makanan yang dihasilkan aman, bersih, dan bergizi.

Wakil Bupati juga mengingatkan agar anggaran Rp10.000 per porsi dimanfaatkan secara optimal untuk penyediaan makanan bergizi, dengan memperhatikan kebutuhan gizi sesuai jenjang pendidikan.

“Jangan sajikan menu anak PAUD/TK disamakan dengan anak SMA, apalagi terbalik. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan,” ujarnya. “Makan Bergizi Gratis, bukan Makan Siang Gratis, apalagi sekadar Dapat Makan Siang. Gizinya harus berimbang.”

Komitmen terhadap standar juga datang dari unsur Forkopimda. Dandim 0717/Grobogan Letkol Kav Barid Budi Susila menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur serta percepatan pembangunan dapur produksi. Ia mengingatkan banyak persoalan di daerah lain muncul karena pelaksanaan tidak sesuai SOP. Untuk itu, pengawasan dilakukan secara terjadwal maupun mendadak dengan semangat kolaboratif, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga mutu pelayanan bagi anak-anak.

Kajari Grobogan Daniel Panannangan turut menegaskan pentingnya pelaporan dan pengawasan yang konsisten. Hingga kini, Grobogan belum pernah mencatat kasus keracunan atau gangguan kesehatan akibat pelaksanaan program MBG. Ia menjelaskan, pelaporan tidak hanya mencatat insiden, tetapi juga berfungsi sebagai deteksi dini terhadap keluhan kesehatan seperti alergi atau gangguan pencernaan, sehingga penanganan dapat dilakukan cepat dan tepat.

Dukungan juga datang dari Polres Grobogan. Kapolres AKBP Ike Yulianto membuka akses bagi pengelola SPPG untuk meninjau dapur Polres yang telah dilengkapi alat uji kualitas makanan. Dapur ini diharapkan menjadi rujukan dalam penerapan standar keamanan pangan di lapangan.

Forum evaluasi berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Para peserta menyampaikan beragam tantangan, mulai dari distribusi yang belum merata hingga minimnya sosialisasi menu bergizi seimbang kepada peserta didik.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Grobogan Anang Armunanto mendorong perangkat daerah merancang kegiatan sosialisasi gizi secara berkelanjutan. Ia menilai, pembiasaan pola makan sehat sejak dini penting agar manfaat program benar-benar dirasakan anak-anak.

Sekda juga meminta para camat rutin meninjau pelaksanaan program di wilayah masing-masing sebagai tindak lanjut arahan Bupati. Ia menekankan, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan konsistensi penerapan standar.

Dengan tata kelola yang rapi dan kerja sama semua pihak, pelaksanaan Program MBG dapat berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen mendukung program ini agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

Melalui koordinasi yang kuat serta keterlibatan berbagai pihak, program ini diharapkan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak dan menjadi fondasi lahirnya generasi Grobogan yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. (jsa)