Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 20 September 2025

Created: 20 September 2025

Jakarta—Perhatian pada perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kembali mendapat ruang penting dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan sejumlah kepala daerah di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Bupati Grobogan Setyo Hadi hadir langsung dalam audiensi yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, bersama tiga kepala daerah lainnya, yakni Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Bupati Labuhan Batu Maya Hasmita.

Turut mendampingi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Indri Agus Velawati.

Dalam forum tersebut, Gus Ipul menyampaikan arah kebijakan Kementerian Sosial yang berpegang pada tiga mandat Presiden, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran Bantuan Sosial. Ia menegaskan pentingnya keselarasan data dan pemahaman bersama di tingkat pusat maupun daerah.


“Basis kita harus sama yaitu DTSEN. Kuncinya di Bupati, Wali Kota dan Dinsos ini ya, harus memahami arah kebijakan Presiden saya minta pelajari model bisnis DTSEN supaya kita kerjanya sama baik pusat maupun daerah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis.

Ia juga menekankan perlunya pemberdayaan agar masyarakat miskin tidak terus menerus bergantung pada bantuan sosial.

“Bansos hanya awal, setelah itu harus ada pemberdayaan. Saya minta daerah mempelajari model-model pemberdayaan sesuai potensi lokal. KPM ini harus terus naik desil. Dari desil 1 ke desil 2, dari desil 2 ke desil 3, dan seterusnya,” jelasnya.

Sebagai contoh, Kemensos telah mengembangkan kerja sama ekspor produk kerajinan anyaman desa binaan ke Amerika Serikat. Model seperti ini, menurut Gus Ipul, bisa direplikasi di daerah lain agar keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menjelaskan keunikan Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dengan sekolah umum, program ini bukan hanya menyediakan pendidikan gratis untuk anak dari keluarga desil 1 dan 2, tetapi juga mencakup pemeriksaan kesehatan, gizi, pembangunan rumah, keanggotaan koperasi bagi orang tua, hingga jaminan sosial bagi seluruh anggota keluarga.

“Sekolah Rakyat ini adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Anak bersekolah, orang tua diberdayakan, rumah diperbaiki, keluarga didaftarkan PBI, semuanya satu paket,” paparnya.

“Nanti kalau sudah mau mulai Sekolah Rakyat di daerah, tolong jangan lupa disiapkan pemberdayaannya ya, jalannya harus berbarengan,” imbuhnya.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Grobogan menyampaikan kesiapan daerah, baik dari sisi lahan maupun kelengkapan berkas pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan juga mengusulkan tambahan kuota PBI Jaminan Kesehatan bagi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Gus Ipul menyatakan dukungan penuh. “Semua usulan sudah kita catat, nanti ditindaklanjuti, kita bantu semua ya,” pungkasnya.


Audiensi ini menjadi ruang penting bagi Pemkab Grobogan untuk memastikan kebijakan nasional di bidang perlindungan sosial dapat terimplementasi hingga ke tingkat daerah. Dengan pendampingan Sekda dan Kadinsos, Bupati Grobogan menegaskan kesiapan pemerintah daerah mendukung kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat.

Melalui langkah ini, Pemkab Grobogan berharap dapat memperkuat layanan sosial sekaligus membuka jalan agar keluarga penerima manfaat mampu menata masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 19 September 2025

Created: 19 September 2025

Purwodadi – Upaya menghadirkan keadilan yang lebih humanis bagi Anak Berhadapan dengan Hukum menemukan momentum di Grobogan. Rabu (17/9/2025), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pati menandatangani nota kesepakatan terkait penyediaan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak, sekaligus pembentukan Pos Bapas di Kabupaten Grobogan.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati, dihadiri Bupati Grobogan, Setyo Hadi, dan Kepala Bapas Pati, Ari Adi Kurniawan. Kesepakatan ini merupakan bagian dari persiapan menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026, yang mewajibkan penyediaan alternatif pidana di luar penjara.

Bupati Setyo Hadi menyampaikan beberapa hal penting terkait nota kesepakatan tersebut. “Kerja sama ini tidak hanya mengenai penunjukan lokasi atau pembentukan Pos Bapas,” ujarnya. “Tujuannya juga untuk meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan kualitas layanan, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pembimbingan kemasyarakatan.” Ia menambahkan, Pos Bapas diharapkan dimanfaatkan sesuai peruntukannya agar mendukung kelancaran tugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati di Grobogan.

Kepala Bapas Pati menegaskan bahwa kerja sama ini sekaligus menjadi model pelibatan masyarakat yang efektif dan bermanfaat. “Kerja sama ini diharapkan menjadi model pelibatan masyarakat yang humanis, baik bagi Anak yang menjalani pidana kerja sosial maupun masyarakat penerima manfaat,” jelas Ari Adi Kurniawan.

Bapas adalah lembaga yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien, termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum. Pos Bapas berfungsi sebagai perpanjangan Bapas di Grobogan agar layanan lebih dekat, cepat, dan mudah diakses masyarakat.

Nota kesepakatan ini menegaskan beberapa tujuan: meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan, memperkuat kualitas layanan, dan memperluas pelibatan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Langkah ini bukan sekadar memenuhi kewajiban undang-undang. Kerja sama ini membangun jembatan keadilan restoratif. Melalui pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat, Anak diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Pada saat yang sama, masyarakat dilibatkan dalam proses pemulihan, sehingga keadilan bukan hanya penghukuman, tetapi juga pembelajaran dan perbaikan bersama.

Dengan sinergi ini, Pemkab Grobogan menegaskan komitmen menyongsong KUHP baru dan menempatkan hukum sebagai sarana memperbaiki, bukan sekadar menghukum. Proses pembimbingan kemasyarakatan diharapkan berjalan lebih efektif, humanis, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. (jsa)