- Read Time: 1 min
Semarang - Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut serta berbagai penghargaan demi penghargaan yang telah berhasil dikantongi Pemerintah Kabupaten (Pemkab Grobogan) tidak hanya menjadi sumber kebanggan, tetapi juga memunculkan semangat untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan.
Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. mengingatkan agar jajaran Pemkab Grobogan tetap realistis dan sadar bahwa masih ada banyak aspek yang memerlukan pembenahan. Parameter seperti Nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), implementasi manajemen risiko, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan sejumlah hal penting lainnya tetap menjadi fokus untuk terus ditingkatkan.
“Disamping keberhasilan, tentunya juga masih banyak yang harus kita benahi. Nilai SPIP, implementasi menageman risiko, Indeks Persepsi Korupsi, dan juga beberapa hal lainya, mari terus kita perbaiki”, ujar Bupati Sri Sumarni.
Itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Semester II Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan di Semarang, Senin (12/11/2023).
Bupati Sri Sumarni mengajak, keberhasilan yang diraih maupun tantangan-tantangan yang dihadapi perlu disikapi dengan dengan komitmen kuat untuk terus melakukan pembenahan. Kepada Inspektur dan seluruh jajaran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), dirinya meminta untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjadi benteng yang mampu mengantisipasi timbulnya permasalahan yang mungkin berulang.
“Pengawasan internal merupakan alat bantu pengendalian agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara Efektif dan Efisien. Oleh karena itu, peran Inspektorat selaku APIP, dituntut untuk memberikan pembinaan secara internal pemerintah daerah, agar tata kelola pemerintahan semakin baik”, tuturnya.
Prestasi dan keberhasilan hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju pemerintahan yang lebih baik. Pihaknya mengapresiasi setiap langkah positif yang diambil, dan meminta semua Perangkat Daerah untuk terus bersinergi guna mencapai pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. menyuarakan dalam konteks pembenahan, dewasa ini terdapat sebuah paradigma baru yang diharapkan dapat memacu efektivitas peran APIP. "Perubahan paradigma dari Watch Dog menuju Konsultan dan Katalis”, kata Sekda Anang Armunanto
Paradigma itu menggambarkan pergeseran fokus APIP dari sekadar pengawasan menjadi mitra konsultatif yang memberikan keyakinan memadai, peringatan dini, dan masukan untuk peningkatan tata kelola.
Selain itu, menurutnya, APIP juga harus beradaptasi dengan perubahan dan menyelaraskan perannya dengan tujuan pemerintah. "APIP harus disegani oleh perangkat daerah, dimanfaatkan untuk kebaikan pemerintah daerah," tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda Anang Armunanto menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal APIP sebagai bukan hanya sekadar aksesoris, melainkan sebagai entitas yang mampu memberikan early warning system kepada manajemen pemerintah daerah.
"Peningkatan kapabilitas APIP bukan hanya menunjukkan kesalahan, tetapi juga memberikan solusi perbaikan sehingga mampu memberikan peringatan dini kepada manajemen pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, mencegah masalah mencapai ranah hukum," pungkasnya
Semangat perbaikan dan transformasi peran APIP diharapkan dapat menjadi landasan kokoh dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berintegritas di Kabupaten Grobogan.
(Protkompim— JSA-HNsT)
Sarirejo - Bertempat di balai desa Sarirejo Kecamatan Ngaringan, Bupati Grobogan, Sri Sumarni membuka secara resmi gelaran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan, (14/11/2023).
Sri Sumarni juga menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional memiliki beberapa tujuan yang positif bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan, Suwarno melaporkan bahwa penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah ini sudah dilaksanakan sebelumnya 2 kali yakni di kantor Kecamatan Tanggungharjo dan Desa Kunden Kecamatan Wirosari. sedangkan untuk pelaksanaan di Desa Sarirejo ini adalah untuk kali ketiga. "Adapun komoditas pangan yang disediakan yakni beras sebanyak 2,5 ton dengan harga Rp 52.000,- per 5kg, telur 500 kg dengan harga Rp 24.000,-/kg, minyak goreng sebanyak 500 liter dengan harga Rp 14.000,-/liter, bawang merah sebanyak 150 kilogram dengan harga jual Rp 7.000,- per setengah kilogram, Bawang putih sebanyak 100 kg dengan harga Rp 6.000,- /seperempat kilo, cabe rawit sebanyak 50 kilogram dengan harga jual Rp 5.000,-/ pack," ujar Suwarno.
Purwodadi – Bupati Grobogan serahkan Surat Keputusan Purna Tugas secara digital kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, (13/11/2023). Penyerahan SK Pensiun ini diserahkan kepada PNS yang memasuki purna tugas TMT 1 Januari dan 1 Februari 2024 sejumlah 76 orang dengan perincian jabatan struktural sebanyak 6 orang, jabatan fungsional sebanyak 56 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 14 orang.
Bupati juga berpesan kepada PNS yang akan memasuki masa purna tugas bahwa hidup di ibaratkan sebagai sebuah perjalanan, maka masa pensiun adalah titik berhenti sejenak dari hiruk pikuk tugas kedinasan, untuk kemudian merencanakan dan menata kembali perjalanan hidup kita menuju tujuan yang diinginkan.
Pada kesempatan itu pula, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh PNS yang akan memasuki masa purna tugas atas pengabdian yang telah diberikan selama ini. Karena kita sadari, bahwa masa purna tugas adalah masa yang dinantikan oleh setiap PNS yang telah bekerja selama puluhan tahun demi kemajuan Bersama pemerintahan di Kabupaten Grobogan. Bupati berharap, masa purna tugas bukan berarti masa berhenti untuk berkarya, akan tetapi masa purna tugas adalah masa baru untuk berkreasi secara nyata di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Waktu yang penuh untuk dapat berkumpul dengan keluarga tercinta dengan tetap siap sedia mencurahkan ide, gagasan dan masukan kepada pemerintah kabupaten Grobogan dalam rangka menciptakan Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya.
