- Read Time: 1 min
Grobogan - Sebanyak 69 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun, dan sebanyak 120 orang ASN menerima SK Kenaikan Pangkat. Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Rabu (28/9/2022).
Sementara itu, kepada para penerima SK Kenaikan Pangkat, Wabup Bambang Pujiyanto meminta agar diterimanya SK tersebut dapat menjadi pemantik semangat untuk terus meningkatkan prestasi kinerja, dan loyalitas pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar semakin meningkatkan kepatuhan terhadap disiplin PNS.
Surakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan berkomitmen dan menyatakan siap mengikuti pendampingan Fraud Control Plan (FCP) atau Rencana Pengendalian Kecurangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan, hasil verifikasi 8 area MCP (Monitoring Center for Prevention) Korsupgah KPK (Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi) yang meliputi perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen ASN, optimalisasi pajak, manajemen asset dan tata kelola keuangan desa, data yang dicapai Kabupaten Grobogan per tanggal 27 September 2022 adalah sebesar 70,79 %. Menyikapi hal itu, Bupati meminta pemenuhan pada masing-masing area perlu dioptimalkan.
Grobogan - Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau dikenal juga sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tahun 2022 yang dilaksanakan di halaman Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, Senin (26/9/2022).
Dalam pidatonya, Wabup Bambang Pujiyanto menyampaikan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahyanto agar secara bersama-sama melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pihaknya juga mengingatkan terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria, pemberantasan Mafia Tanah, serta bersama-sama mendukung pembangunan IKN (Ibu Kota Negara).