Read Time: 1 min

Published: 02 November 2023

Created: 02 November 2023

Grobogan – Menyusul telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menggelar Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2024 kepada perangkat daerah se-Kabupaten Grobogan di Hotel Grand Master, Kamis (2/11/2023).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., saat memberikan arahan dalam kegiatan tersebut mengatakan, berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tambahnya, guna mendukung percepatan transformasi ekonomi itu, maka fokus penganggaran Pemkab Grobogan harus mengacu pada beberapa hal yang menjadi prioritas dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Saat ini, kata Sekda Anang Armunanto, yang menjadi fokus prioritas adalah penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur ,dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

“Itulah kira-kira fokus penggunaan APBD 2024 berdasar Permendagri Nomor 15 Tahun 2023”, ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda Anang Armunanto berpesan kepada perangkat daerah, utamanya perangkat daerah yang langsung berkaitan dengan beberapa fokus sebagaimana amanat Permendagri itu, agar mencermati program kegiatannya. Program kegiatan, kata Sekda Anang Armunanto, harus menghasilkan keluaran yang mampu menjawab berbagai persoalan seperti mengurangi kemiskinan, menambah daya beli, juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta penanganan program yang sesuai kebijakan nasional, provinsi maupun daerah.

“Setidaknya fokus atau lokus kegiatan kita harus mengarah kepada desa miskin. Kita punya 51 desa miskin ekstrim, fokusnya mestinya ‘ngroyok’ bareng ke sana. Saya mohon bantuannya, minta tolong harus dengan ketepatan”, ujarnya.

 Imbuhnya, “Anggaran tahun 2024 memang tidak cukup longgar. Dengan anggaran yang tidak terlalu banyak ini, maka kita harus fokus untuk penanganan-penanganan persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan”.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan, Wahyu Susetijono, S.H., M.M., menyampaikan kegiatan pembinaan perencanaan dan penganggaran ini guna mendapatkan pemahaman yang sama terkait langkah-langkah strategi kebijakan daerah yang harus diambil oleh Pemkab Grobogan dalam merumuskan APBD Tahun 2024 menyusul ditetapkannya Permendagri Nomor 15 Tahun 2023.

Tambahnya, kegiatan ini juga dimaksudkan guna memberi memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap Permedagri tersebut, juga sebagai langkah awal persiapan awal pembahasan RAPBD Tahun 2024 bersama DPRD Kabupaten Grobogan.

Kegiatan ini, kata dia, diikuti oleh sekitar 125 orang yang terdiri dari, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta Kepala Perangkat Daerah bersama pejabat perencana. Adapun selaku narasumber Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

(Protkompim— JSA-HNsT)

Read Time: 1 min

Published: 01 November 2023

Created: 01 November 2023

Pendopo – Bupati Grobogan Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional Serta Mengukuhkan  Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Grobogan pada Rabu (01/11/2023).

Pengambilan sumpah, yang diikuti dengan pelantikan adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap ASN yang diberikan tugas dalam sebuah jabatan, baik melalui Mutasi maupun Promosi.

“Pelantikan dalam jabatan, baik rotasi maupun promosi adalah hal biasa, dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan Tentunya melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan, dan pertimbangan obyektif lainnya,” tegas Bupati.

Pengembangan karier pegawai, tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik.

Setiap ASN tentunya tidak selamanya bertugas dalam suatu jabatan yang sama, diperlukan rotasi untuk penyegaran dan menyesuaikan kebutuhan organisasi. Bupati juga menambahkan bahwa salah satu langkah untuk regenerasi pejabat yang telah memasuki masa purna tugas adalah melalui jalur promosi.

“Ada yang memasuki purna tugas dan terjadi kekosongan, maka regenerasinya dengan promosi. Semua berjalan secara alamiah, ibarat roda terus berputar,” imbuh Bupati.

Bupati juga menegaskan kembali kepada para pejabat yang dilantik untuk dapat segera beradaptasi dengan tugas baru dan jangan sampai malu bertanya jika dalam tugas yang baru tersebut memang belum dikuasai. Semua dimaksudkan agar tugas dan fungsi baik sebagai pejabat struktural, administrator, pengawas, dan fungsional maupun Kepala Sekolah dapat dijalankan dengan maksimal.

Dalam laporan yang disampaikan Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan, Padma Saputra menyebutkan bahwa Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator sejumlah 11 orang pejabat, mutasi kepala sekolah sejumlah 7 orang pejabat, promosi kepala sekolah baru sejumlah 27 orang pejabat, serta pada jabatan administrator dan pengawas sejumlah 10 orang pejabat.

Hadir dalam pelantikan tersebut sejumlah pejabat di lingkungan kabupaten Grobogan, Kepala OPD Kabupaten Grobogan serta tamu undangan lainnya.

(Protkompim : AZs-HNsT)