- Read Time: 1 min
Purwodadi – Dalam pembukaan Rapat Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Gedung Riptaloka Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Kamis (16/11/2023), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si menekankan bahwa LPPD menjadi patokan bagi pemerintah pusat dalam menilai kemampuan setiap daerah, baik dalam skala nasional maupun perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.LPPD, yang disebut sebagai 'rapor' kepala daerah, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran.
Pentingnya penyusunan LPPD dengan benar menjadi perhatian khusus Sekda. Ia mengajak perangkat daerah agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, yakni Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dirinya meminta perangkat daerah agar memahami dan mengikuti kaidah-kaidah tersebut guna meningkatkan kualitas evaluasi.
"LPPD dievaluasi sesuai dengan ketentuannya. Kalau provinsi yang mengevaluasi (pemerintah) Pusat, kalau kabupaten yang mengevaluasi Gubernur dibantu Tim Daerah Evaluasi LPPD selaku wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan Evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi," ujar Sekda Anang Armunanto.
Dari hasil evaluasi LPPD tahun 2022, Sekda berharap perangkat daerah dapat mempertahankan aspek positif dan melakukan perbaikan pada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Ia juga menegaskan pentingnya forum evaluasi ini sebagai kesempatan untuk lebih memahami cara menyusun LPPD yang benar.
"Di kesempatan ini, forum yang bagus, tolong digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar teman-teman dapat memahami cara menyusun LPPD yang benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya," paparnya.
Sekda Anang Armunanto menambahkan bahwa ke depannya, perangkat daerah perlu lebih cermat dalam penyusunan LPPD dengan meningkatkan indikator sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin terjamin sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Sementara itu, Muhaimin, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Grobogan, menyampaikan kegiatan yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan ini memiliki urgensi sebagai upaya mengukur kinerja pemerintahan daerah dan untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(Protkompim— JSA-HNsT)
Semarang - Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut serta berbagai penghargaan demi penghargaan yang telah berhasil dikantongi Pemerintah Kabupaten (Pemkab Grobogan) tidak hanya menjadi sumber kebanggan, tetapi juga memunculkan semangat untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan.
Itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Semester II Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan di Semarang, Senin (12/11/2023).
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. menyuarakan dalam konteks pembenahan, dewasa ini terdapat sebuah paradigma baru yang diharapkan dapat memacu efektivitas peran APIP. "Perubahan paradigma dari Watch Dog menuju Konsultan dan Katalis”, kata Sekda Anang Armunanto
Sarirejo - Bertempat di balai desa Sarirejo Kecamatan Ngaringan, Bupati Grobogan, Sri Sumarni membuka secara resmi gelaran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan, (14/11/2023).
Sri Sumarni juga menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional memiliki beberapa tujuan yang positif bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan, Suwarno melaporkan bahwa penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah ini sudah dilaksanakan sebelumnya 2 kali yakni di kantor Kecamatan Tanggungharjo dan Desa Kunden Kecamatan Wirosari. sedangkan untuk pelaksanaan di Desa Sarirejo ini adalah untuk kali ketiga. "Adapun komoditas pangan yang disediakan yakni beras sebanyak 2,5 ton dengan harga Rp 52.000,- per 5kg, telur 500 kg dengan harga Rp 24.000,-/kg, minyak goreng sebanyak 500 liter dengan harga Rp 14.000,-/liter, bawang merah sebanyak 150 kilogram dengan harga jual Rp 7.000,- per setengah kilogram, Bawang putih sebanyak 100 kg dengan harga Rp 6.000,- /seperempat kilo, cabe rawit sebanyak 50 kilogram dengan harga jual Rp 5.000,-/ pack," ujar Suwarno.
